Lain-Lain

Tol Air Bandung: Solusi Elegan Simplifikasi dan Reaksioner

bandung tol air banjir
Frans Ari Prasetyo
Ditulis oleh Frans Ari Prasetyo

Bandung berkembang menuju kota metropolitan. Terjadilah alih fungsi lahan. Hal itu berimbas terhadap berkurangnya daerah resapan air. Tidak terelakkan lagi, banjir menjadi dampak selanjutnya akibat perkembangan tersebut.

Banjir yang melanda kota Bandung, 24 Oktober 2016 lalu, menjadi tamparan keras terhadap otoritas kekuasaan kota. Inilah akibat dari silang sengkarut kebijakan pembangunan yang sembrono dan berisiko, serta tidak mengindahkan aspek lingkungan dan daya dukungnya bagi warga. Banjir yang melanda Jalan Pasteur, Jalan Pagarsih, dan Jalan Setiabudi menjadi dampak dari lanskap bagaimana carut-marutnya penataan ruang kota Bandung. Saling lempar tanggung jawab dan kewenangan menjadi narasi miris dari keagungan skema desentralisasi.

Jalan Pasteur dan Jalan Pagarsih berada di ruas jalan arteri primer kota Bandung. Sedangkan Jalan Setiabudi memiliki status sebagai jalan kolektor sekunder kota Bandung. Ketiga jalan itu bukan jalan provinsi seperti yang dituduhkan otoritas kota Bandung dan bukan pula jalan nasional. Di sini menjadi jelas bahwa banjir 24 Oktober 2016 berada dalam otoritas kota Bandung. Tanggung jawabnya terletak di otoritas kota, walaupun tidak absolut, karena terdapat skema kerja terintegrasi, bukan sektoral dan berdasarkan lingkup administrasi semata.

Akibat banjir ini, otoritas kota langsung responsif-reaksioner karena isu ini menjadi viral (negatif) di media sosial. Untuk tetap menjaga citra kota, maka muncul skenario perencanaan tol air sebagai solusi elegan dan simplifikasi. Belum juga sempat dikerjakan, skenario tol air ini mendapatkan ujian. Banjir kembali melanda sebagian Bandung, 28 oktober 2016, terutama yang melanda Gedebage. Kondisi existing saat ini sudah tidak layak, mulai dari ukurannya, maupun kuantitasnya. Drainase di kota Bandung perlu untuk direvitalisasi, diperbesar, agar dapat menampung air hujan.

Wilayah Gedebage ini memang menjadi kawasan langganan banjir, jadi publik akan mahfum dengan berita jika mendengar kawasan ini banjir. Namun kondisinya berbeda pada banjir kali ini. Selain membuat kemacetan yang panjang, kawasan ini menjadi prototipe penggunaan rekayasa tol air. Ironisnya, setelah menggunakan tol air ini, Gedebage tetap masih banjir.

Tidak terserapnya air hujan karena kapasitas dan fungsi gorong-gorong yang buruk. Apalagi dengan kondisi geografis wilayah yang landai, tanpa area resapan, menambah beban kawasan Gedebage ini sebagai area tempat berkumpulnya air limpahan permukaan. Prediksi bahwa tol air akan bekerja baik pun musnah. Air tetap tergenang karena tol air jadi hanya sekadar solusi bagaimana memindahkan air di satu titik ke titik lainnya.

Tol air ini menjadi sangat aspasial dan mengabaikan konstruksi sosial dari warga yang dikirimi air akibat tol air tersebut. Padahal, sebenarnya terdapat relasi yang berdampingan dengannya, seperti relasi geografis dan relasi masyarakat terdampak dalam lanskap perkotaan. Hal-hal yang “seharusnya” tidak berkaitan, jadi berkaitan akibat kirim-mengirim air ini.

Pada skema tol air di Gedebage, jika melihat gambar di atas, maka logikanya adalah air akan lari ke mana? Tol air itu merupakan saluran di mana di dalamnya menggunakan mesin pompa khusus untuk mendorong air agar mencapai ke saluran paling ujung. Air dalam tol itu akan berfungsi mengalirkan arus dari daerah atas ke ujung saluran. Salurannya pun berbeda dengan gorong-gorong biasa. Tol air akan mengalir tanpa hambatan, sehingga diperkirakan bisa mengatasi genangan.

Kita dapat melakukan overlay peta kawasan. Jika dilihat tentu saja air akan mengalir ke wilayah lebih rendah, yaitu ke arah Bandung Selatan dan bukan sebuah kebetulan berada di perkampungan padat, daerah Ciwastra menuju Baleendah yang berujung di Citarum melalui anak-anak sungainya.

Pertanyaan berikutnya: mengapa Gedebage? Jika melihat hamparan luas lahan 800 hektar yang berada di kawasan Gedebage, di sana sudah sangat banyak perusahaan pengembang yang bekerja membangun berbagai proyek mercusuar seperti Bandung Teknopolis itu. Mungkin Bandung dan otoritasnya akan malu jika kompleks elit itu justru menjadi pintu masuknya banjir, sehingga kosmetik teknopolis yang konon smart itu akan luntur terbawa arus air.

Jika benar Gedebage sudah ditangani dengan adanya tol air, walaupun tetap masih ada banjir, maka timbul persoalan baru. Skema tol air yang hanya memindahkan air ke bagian selatan menuju Sungai Citarum ini akan menimbulkan dampak di wilayah selatan. Bandung Selatan seperti, Baleendah dan Rancaekek secara geografis merupakan titik terendah Cekungan Bandung. Daerah ini rutin mengalami banjir akibat meluapnya Sungai Citarum. Jika ditambah dari limpahan tol air, maka wilayah tersebut akan semakin tenggelam.

Bandung akan selamat karena persoalannya ini bukan wilayah administrasi kota Bandung lagi, tetapi sudah menjadi bagian administrasi Kabupaten Bandung. Lalu muncullah saling tuding terkait siapa menyebabkan banjir dan kewenangannya. Seharusnya isu banjir ini terkait governance yg dikritisi dan kemanusiaan. Jadi bukan dieksploitasi sebagai arena ajang tampil menggunakan solusi reaksioner yang seolah elegan dengan kemasan kreatif dan smart yang simplifikatif dan masalah banjir selesai. Selain itu penggunaan tol air ini tidak bisa digeneralisir untuk semua daerah yang terdampak banjir. Penyelesaian banjir di Pasteur akan berbeda secara teknis dengan di Gedebage.

Merujuk Hyogo Framework for Action (HFA) yang diputuskan dalam Konferensi Pengurangan Risiko Bencana Dunia di Kobe pada 2005, perencanaan guna lahan  atau perencanaan tata ruang menjadi salah satu metode mengurangi risiko bencana. Dalam konteks Indonesia telah ada regulasi yang termaktub di antara dalam UU 24/2007 mengenai Penanggulangan Bencana dan UU 26/2007 mengenai Penataan Ruang. Di Bandung, perencanaan tata guna lahan banyak yang menyimpang dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Inilah yang menyebabkan semakin berkurangnya lahan-lahan resapan air akibat pembangunan infrastruktur dan komersial yang berisiko.

Jika merujuk kepada RTRW Kota Bandung sebagai salah satu upaya untuk melindungi permukiman dari daya rusak air, maka – sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai – pembangunan dan pengembangan sistem drainase perkotaan merupakan solusinya. Hal ini dapat diupayakan melalui kegiatan optimalisasi, rehabilitasi, normalisasi, atau pembangunan baru prasarana dan sarana drainase perkotaan agar banjir tidak terulang lagi. Beragam rekayasa teknik, infrastruktur, serta kebijakan bisa mempercepat kerja pembangunan drainase perkotaan ini di titik-titik (rawan) bencana banjir.

Dalam level pemerintah pusat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2014 telah membuat Rencana Induk Penanganan Banjir Jangka Panjang selama 20 tahun melalui pengembangan strategis drainase perkotaan Metropolitan Bandung. Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat terintegrasi dalam rancangan Rencana Aksi Multipihak Implementasi Pekerjaan (RAM-IP). Integrasi ini merujuk kepada Kepmen Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Drainase Kota.

Drainase kota ini berupa sistem drainase utama dalam suatu daerah administrasi. Untuk kota Bandung telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013–2018 . Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan sebenarnya telah disusun dalam 6 jilid oleh Kementerian PU-Dirjen Cipta Karya tahun 2012 lalu.

***

Penggunaan skema tol air ini layaknya dikonsultasikan dulu dengan pihak-pihak terkait, bukan improvisasi reaksioner. Urusannya bukan hanya bikin atau bongkar, tetapi ada persoalan akuntabilitas, kelaikan, atau setidak-tidaknya ada second opinion. Jangan sampai anggaran yang sudah digunakan ternyata tidak menyelesaikan masalah karena hanya memindahkan lokasi banjir.

Terdapat pola kerja yang terintegrasi seperti SPPIP (Strategi Pembangunan Permukiman Infrastruktur Perkotaan) dan Master Plan Drainase Perkotaan dan DED terhadap kawasan permukiman dan strategis di perkotaan (metropolitan/kota besar) yang rawan genangan dengan melakukan pembangunan saluran drainase primer, sekunder, dan tersier, pembangunan kolam retensi, serta bangunan pelengkap utama lainnya (pompa, saringan sampah, dsb). Nah, tol air ini masuknya ke dalam pembanguanan apa? Drainase yang mana?

Jika melihat fungsinya, tol air ini berjalan menggunakan sistem single purpose yang mengalirkan satu jenis air buangan, misalnya air hujan saja. Sementara itu, nyatanya, banjir yang terjadi bukan hanya air hujan saja, tetapi bercampur dengan air luapan sungai dan limbah domestik. Oleh karena itu, penggunaan pipa tol air ini akan mubazir melihat debit air yang besar.

Selain itu dalam penyelesaian banjir perkotaan melalui sistem drainase harus dilihat karakteristik topografi. Caranya dengan mengatur kemiringan lahan (land grading) dan penghalusan permukaan lahan (land smoothing). Untuk kasus Pasteur dan Gedebage akan cocok dengan land grading. Sedangkan untuk kasus Pagarsih akan cocok dengan land smoothing.

Namun untuk efektivitas yang tinggi, land grading harus dilakukan secara teliti. Ketidakseragaman dalam pengolahan lahan dan areal yang memiliki cekungan merupakan tempat aliran permukaan (run off) berkumpul, harus dihilangkan dengan bantuan peralatan pengukuran tanah. Pada tanah cekungan, air yang tak berguna dialirkan secara sistematis melalui saluran/parit (terbuka) atau saluran acak yang dangkal (shallow random field drains). Kemudian air dialirkan lateral outlet ditch, yang selanjutnya diteruskan ke saluran pembuangan utama (main outlet ditch). Selain itu bisa juga menggunakan sistem drainase acak (random field drains), drainase pararel (pararelle field drains), dan drainase mole dengan pola jaringan distribusi air yang menyiku, paralel, grid iron, radial, atau mengikuti aliran alamiah. Lalu tol air ini mengacu ke yang mana?

Terdapat beberapa metode drainase ramah lingkungan yang dapat dipakai di Indonesia. Di antaranya adalah metode kolam konservasi, metode sumur resapan, metode river side polder, dan metode pengembangan areal perlindungan air tanah (ground water protection area) yang didukung oleh data hidrologi dan data hidrolika. Konsep drainase yang dipakai di Indonesia, sebagai bagian dari paradigma lama dengan konsep pengatusan, yang mengatuskan air kelebihan (utamanya air hujan) ke badan air terdekat. Air kelebihan secepatnya dialirkan ke saluran drainase, kemudian ke sungai, dan akhirnya ke laut, sehingga tidak menimbulkan genangan atau banjir. Konsep pengatusan ini masih dipraktikkan sampai sekarang, bahkan dilegitimasi oleh kebijakan dan konsep ini yang ditiru dalam skema tol air.

Siklus fase bencana atau disaster cycle terkait banjir perkotaan akan terus melanda Bandung sepanjang pembangunan berisiko terus dikerjakan. Apalagi jika tanpa ada perimbangan dengan infrastruktur dasar kota yang memadai. Salah satunya sistem drainase sebagai pengganti daerah resapan air.

Pembangunan sistem drainase perkotaan perlu memperhatikan fungsi drainase sebagai prasarana yang didasarkan pada konsep berwawasan lingkungan. Konsep ini antara lain berkaitan dengan usaha konservasi sumber daya air, yang pada prinsipnya mengendalikan air hujan agar lebih banyak yang diresapkan ke dalam tanah sehingga mengurangi jumlah limpasan. Caranya, antara lain dengan membuat bangunan resapan buatan, kolam retensi dan penataan lanskap, serta sedapat mungkin menggunakan sistem gravitasi. Sistem hanya pompa baru digunakan dalam kondisi sistem gravitasi tidak memungkinkan.

Pertanyaannya adalah bagaimana membangun reservoir di kota Bandung ini? Jika ingin utopis, tapi juga mimpi yang entah kapan bisa terselenggara, Bandung bisa belajar dari Tokyo dengan cara merancang sistem untuk meningkatkan pertahanan banjir dengan The Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel yang dikenal sebagai G-Cans. G-Cans yang selesai dibangun tahun 2009 ini berfungsi sebagai saluran pembuangan bawah tanah dengan sistem pengalihan air yang terhubung ke 5 sungai melalui poros vertical drain. Pembangunannya membutuhkan anggaran yang besar.

Akan tetapi, untuk yang sederhana tinggal ikuti saja beberapa program yang sudah terencana dalam skala nasional, provinsi, dan kota Bandung sendiri. Tidak perlu harus bersikap reaksioner dengan tol air yang ternyata tidak berfungsi. Malah akan menimbulkan permasalahan di lokasi lainnya. Skema tol air itu sama sekali tidak termaktub dalam RPJMD, RTRW, dan RDTR kota Bandung. Juga tidak terintegrasi dengan program-program rencana yang telah disusun oleh kementerian, pemerintah provinsi, hingga level nasional.

Tentang Penulis

Frans Ari Prasetyo

Frans Ari Prasetyo

Pemerhati ruang publik

Tinggalkan komentar