Lain-Lain

Lihat Kebunku Penuh Bunga Bank

lahan
Arpan Rachman
Ditulis oleh Arpan Rachman

Lagu yang liriknya berbunyi “lihat kebunku penuh dengan bungaaa…” mungkin tak relevan lagi. Anak-anak di taman kanak-kanak harusnya sudah boleh menyanyikan lirik baru yang berbunyi: “lihat kebunku penuh dengan bunga bank…”

* * *

Andai Bangun hidup sekarang, berapa yang dia dapat dari sewa tanah ke perusahaan perkebunan sekaligus jadi buruh di kebun itu sendiri?

Sewa tanahnya: 66 gulden per tahun. Jadi buruh dibayar 25 sen. Berarti tiap hari dia terima uang: 43 sen. Kalau gulden itu dikonversikan secara bulat ke rupiah hari ini: Rp3.150. Maka, Bangun menghidupi istri dan anaknya, si Bujang, dengan tiga ribu seratus lima puluh rupiah per hari!

Jika kebunnya dia tanami sendiri, Bangun akan panen mengantongi 300 gulden setiap enam bulan. Sehari-hari, keluarganya bisa makan dengan: Rp12.200 lebih.

Tapi Bangun bukan hidup hari ini. Buruh itu diperingatkan oleh Tan Malaka di lahan perkebunan di Deli, Sumatra Utara. Mereka bertemu di awal abad 20. Ketika Tan pulang dari Belanda.

Kedua sosok tersebut tampil dalam novel Tan karya Hendri Teja. Ya, benar, biografi Tan Malaka isi ceritanya. Di dalamnya turut tersaji kisah sengsara rakyat akibat pengisapan lahan perkebunan.

Seabad silam, Bangun di Deli masih punya lahan sendiri. Ia menyewakannya kepada perusahaan Belanda.

Dunia kemudian berubah. Belanda pergi, Indonesia datang. Bendera Rod-Wit-Blau turun ke bumi, Sang Saka Merah-Putih berkibar di angkasa.

Setelah 100 tahun lebih, bagaimana situasi sekarang adanya?

Paruh pertama abad 21, harian Pikiran Rakyat mengisahkan: Para petani kecil tebu dan bawang di Kabupaten Cirebon mengeluhkan lonjakan harga sewa lahan subur yang saat ini hingga mencapai 100 persen. Sewa lahan setiap hektar per tahun yang sebelumnya hanya berkisar 4 hingga 6 juta rupiah kini rata-rata mencapai 8 juta rupiah.

Petani tak punya lahan lagi. Lahan pun harus sewa dari yang berkuasa. Sayang sekali Tan Malaka tidak hidup hari ini.

Kisah lainnya, ketimpangan struktur agraria di pelbagai daerah Indonesia. Di Provinsi Sumatra Selatan, contohnya.

Menurut Hadi Jatmiko, direktur Wahana Lingkungan Hidup Sumsel, luas perkebunan mencapai 1,5 juta hektar; Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Pengusahaan Hutan (HPH), dan lainnya seluas 1,5 juta ha. Sementara lahan tambang 2,7 juta ha. Sedangkan luas wilayah Sumsel hanya 8,7 juta ha. dengan populasi mencapai 8 juta jiwa.

“Pola penguasaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan selama ini adalah ketika mereka mendapatkan izin lokasi, kemudian mereka anggap berhak menguasai dan melakukan pengelolaan. Padahal izin lokasi bukanlah izin penguasaan, tetapi (baru) tahap verifikasi terkait hak milik dan dalam klausul surat izin lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah biasanya ada butir penjelasan apabila di dalam izin lokasi terdapat lahan masyarakat dan tidak mau dijadikan perkebunan, maka pihak perusahaan harus mengeluarkan lahan tersebut dari izin lokasi,” kata Hadi, pegiat lingkungan yang oleh sesama karibnya biasa dipanggil Mali.

Ditambahkannya, beberapa kasus yang ditangani Walhi Sumsel tidak ada proses jual beli lahan antara perusahaan dengan masyarakat. “Rata-rata masyarakat menolak perkebunan, sehingga harus dikeluarkan dari izin perusahaan,” ucap Mali.

Biasa juga, katanya, perusahaan memakai skema plasma dengan menawari masyarakat untuk melepas lahannya dan dikompensasi dengan lahan plasma yang akan dibukakan oleh perusahaan. Namun tetap saja biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas pembukaan plasma yang dilakukan oleh perusahaan adalah bentuk hutang (yang harus ditanggung masyarakat).

“Hutan itu harus dibayar oleh masyarakat melalui hasil panen sawit plasma nantinya,” ujar aktivis yang puluhan tahun malang-melintang berkecimpung dalam kampanye perbaikan lingkungan.

Kasus lain ditemui Walhi Sumsel di masyarakat, yang dituturkan Mali, adalah menolak perkebunan sawit, tapi perusahaan tetap merayu masyarakat menerima dengan imbalan diberi uang Rp1 juta sebagai tali asih. “Pasalnya, menurut perusahaan, lahan tersebut bukan lahan masyarakat,” katanya.

Kalau kasus sewa lahan diakui Mali belum ditemukan Walhi Sumsel.

Tak pernah ada warga di selatan Sumatra seperti Bangun di utara Sumatra, dari yang punya lahan kemudian jadi buruh di lahannya sendiri. Atau yang terjadi dengan petani tebu dan bawang di Cirebon juga belum terlihat di Sumsel, entah di daerah lain.

Mali berkata, “Sebenarnya kalau kita merujuk tentang definisi HGU (Hak Guna Usaha) artinya perusahaan hanya menyewa lahan 25 tahun untuk digunakan usaha. Tapi sampai sekarang ketika masa HGU habis walaupun masyarakat menolak HGU-nya diperpanjang dan diminta dikembalikan kepada masyarakat, perusahaan dan pemerintah dengan keputusan sepihak (tetap) melanjutkan HGU.”

Ia membandingkan kebun dengan jalan tol. “Dalam beberapa tahun, jalan tol harusnya diambil kembali oleh negara. Tapi sampai saat ini tidak ada jalan tol yang masa perjanjiannya sudah habis, dikembalikan kepada negara,” ujarnya.

Apa boleh buat. Tak ada jalan tol dikembalikan ke negara, tapi kita tenang saja. Sebab negara akan diambil oleh Sang Pencipta.

* * *

Sejarah tentu terulang lagi. Belanda dulu menyerah tidak melulu karena kalah perang dengan rakyat Indonesia. Indonesia nanti mengangkat bendera putih pasti bukan lantaran takluk dalam pertempuran dengan rakyatnya sendiri.

 

REFERENSI:

  1. Lihat Kebunku; ciptaan Pak Kasur
  1. Tan; sebuah novel; Hendri Teja; Javanica; 2016 (terima kasih kepada Kasman McTutu yang mau meminjamkannya kepada beta).
  1. Petani Keluhkan Sewa Lahan yang Melambung Tinggi; 20 Januari 2011; Harian Pikiran Rakyat
  1. Wawancara dengan Hadi Jatmiko, direktur Walhi Sumsel (dari pukul 19:28 sampai 21:00; Rabu 2 November 2016).

Tentang Penulis

Arpan Rachman

Arpan Rachman

Seorang penulis relawan, pencinta kucing kampung dan sepakbola.

Tinggalkan komentar