Lain-Lain

Kembalikan Demokrasi dan Keadilan Rakyat

politik SARA
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Perkembangan politik menjelang pelaksanaan Pilkada serentak pada Februari 2017 mendatang akhir-akhir ini semakin mencemaskan bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Politisasi sentimen Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) semakin marak terjadi dan menghiasi ruang publik. Penggunaan isu SARA sebagai instrumen politik untuk menyerang lawan politik dan sekaligus menghimpun dukungan politik adalah perilaku politik menjijikkan. Politisasi SARA dalam politik elektoral tidak hanya berbahaya bagi kondisi keamanan, akan tetapi juga mempertaruhkan masa depan keberagaman di Indonesia.

Penggunaan politik SARA dalam politik elektoral bukan hanya tidak konstruktif dalam kerangka politik demokrasi bangsa, tapi sangat berbahaya karena potensi konflik dan kekerasan berbasis sentimen ini rentan terjadi di Indonesia. Apalagi dinamika penggunaan isu ini juga diwarnai oleh penebaran ujaran kebencian di ruang publik yang semakin memupuk kebencian dan intoleransi di masyarakat. Politisasi SARA dan penebaran ujaran kebencian akan mendorong masyarakat secara perlahan ke dalam ikatan-ikatan sosial yang primordial, mengikis solidaritas kewargaan, memupuk benih-benih intoleransi dan berujung kekerasan serta teror. Dan yang tak kalah penting, meruntuhkan kebhinekaan yang menjadi dasar utama dari pendirian republik Indonesia.

Jakarta sebagai ruang bersama mesti dikelola secara manusiawi dan adil. Ketegangan sosial dan ekonomi, yang kemudian diinjeksinya dengan aroma sektarian akan berdampak pada ancaman kekerasan terhadap kelompok minoritas ekonomi-sosial, etnis, gender dan paham keagamaan minoritas lainnya. Apa yang terjadi di Jakarta bila tidak berhasil dikelola dengan baik juga memberi contoh yang buruk bagi daerah-daerah lainnya dalam proses Pilkada.

Elit politik dan masyarakat secara umum mestinya menyadari bahwa Pilkada sejatinya adalah ruang dan mekanisme politik dalam demokrasi untuk memilih pemimpin terbaik sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan untuk mewujudkan gagasan dan agenda tentang keadilan, kesetaraan serta kesejahteraan rakyat. Rakyat -manusia-nyalah yang menjadi titik sentral, bukan kepentingan para pemimipin dan elit politik.

Meningkatnya jumlah warga miskin dan kelas pekerja di Jakarta dan daerah-daerah lain adalah problem nyata yang mesti dipecahkan. Meningkatnya ribuan warga miskin terlantar, kelas pekerja yang kian tergusur hak-haknya dalam dua tahun terakhir adalah wujud nyata dari ketidakadilan ruang, ekologi dan ekonomi serta diskriminasi pengelolaan ekonomipolitik. Kita bisa melihat dalam kasus reklamasi dan maraknya penggusuran yang mengancam ribuan warga di Jakarta, Bali, Karawang dan lainnya.

Dalam konteks ini, maka politik elektoral ini sangat penting dijalankan secara edukatif dan konstruktif untuk mencapai tujuan politik yang luhur tersebut. Nalar politik yang kritis dan transformatif harus dibangun dalam menseleksi dan memilih calon pemimpin. Politik yang konstruktif yang mengedepankan seleksi calon pemimpin bukan atas dasar SARA tetapi integritas, gagasan, dan agenda yang diusungnyalah yang harus dikedepankan. Bukan lagi demokrasi prosedural melainkan demokrasi substansial.

Demokrasi prosedural hanya akan menjadikan demokrasi omong kosong belaka ketika gagasan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan pemenuhan hak-hak sosial ekonomi terpendam dan luput dari perdebatan publik dalam dinamika politik Pilkada ini. Karena itu, penggunaan isu SARA dan perdebatan politik lain yang minus substansi harus segera diakhiri dengan mengedepankan pertarungan gagasan yang konstruktif dan substantif.

Sangat penting dan sudah menjadi keharusan bagi aparat keamanan (Polisi, TNI, Intelijen) untuk menunjukkan sikap netralitas dan independensinya di tengah pelaksanaan politik elektoral Pilkada. Aparat keamanan dituntut bekerja secara profesional dan akuntabel sesuai dengan tugas pokoknya. Keberpihakan secara politik dan atau pemanfaatan situasi politik ini untuk tujuan lain yang merupakan bentuk dan cerminan dari penyimpangan dari profesionalitasnya harus dicegah dan dihindari. Hal ini penting dan dibutuhkan untuk menjamin dan memastikan dinamika pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan damai. Penyimpangan akan mengancam keamanan pelaksanaan Pilkada. Dan sudah seharusnya tentara membatasi dirinya untuk tidak masuk dan terlibat pada ruang-ruang kehidupan masyarakat sipil kecuali ada perintah dari Presiden untuk itu (sejalan dengan UU Konflik Sosial).

Menjaga perdamaian dan keamanan ini tentu bukan semata kewajiban dari aparat keamanan, tapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab semua elemen masyarakat. Dalam kerangka ini, masyarakat terutama kalangan elit (politik, agama) dituntut juga untuk mengedepankan nilai demokrasi, perdamaian, toleransi, dan pertarungan gagasan konstruktif dalam konteks elektoral.

 

Dari rilis Aliansi Demokrasi dan Keadilan Rakyat, 18 November 2016

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar