Industri Hasil Tembakau

Ironi Liberalisasi Perdagangan di Indonesia

tembakau-petani
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Era neoliberalisme abad 21 di mana kebebasan individu menjadi kata kunci bagi zaman ini. Setiap orang berhak untuk menumpuk kekayaan sebanyak mungkin melalui apa yang disebut sebagai ekonomi pembangunan yang butuh modal besar bagi pertumbuhan keuntungan. Kebersamaan semakin surut digantikan persaingan bebas. Nasionalisme menyurut digantikan penanaman modal besar antar negara.

Era intervensi pemerintah semakin menghilang. Menghilangnya intervensi dalam proteksi pemerintah terhadap industri-industri domestik. Proteksi yang dimaksud seperti kuota atau hambatan kuantitatif yang membatasi impor barang, pembatasan modal asing, kontrol devisa (exchange control), dan larangan impor untuk produk-produk termasuk bagi komoditi rokok.

Sejak tahun 2004 dengan meratifikasi “Agreement Establising the World Trade Organization”, Indonesia menjadi salah satu anggota World Trade Organization(WTO) yang memiliki sifat mengikat secara hukum atau legally bounded. Selanjutnya Indonesia haruslah menaati kesepakatan-kesepakatan dari WTO yang berkaitan dengan perdagangan barang maupun modal. Hal ini sering disebut sebagai liberalisasi perdagangan dan liberalisasi modal.

Langkah nyata liberalisasi modal di Indonesia adalah dikeluarkannya Undang-Undang Penanaman Modal, Nomor 25 tahun 2007, di mana pada Pasal 6 yang berbunyi Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara mana pun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian perangkat hukum ini memungkinkan modal asing masuk dalam dunia perkretekan nasional.

Memang Indonesia adalah surga bagi produsen rokok kretek, di mana 92% perokok mengkonsumsi rokok kretek. Namun, dengan adanya perangkat hukum penamanaman modal dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 200/PMK.04/2008 dan turunannya berupa regulasi Bea dan Cukai yang mengharuskan semua perusahaan rokok memiliki gudang/brak berukuran minimal 200 meter persegi, telah berhasil membuka peluang pencaplokkan perusahaan besar rokok kretek serta merontokkan industri kecil rokok kretek (produksi kurang dari 300 juta batang rokok per tahun) di negeri ini. Jumlah produsen rokok kecil menurun drastis dari 3.000 buah menjadi 1.330 atau 55.6%. Dampak Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010, menyebabkan jumlah produksi perusahaan rokok kelas tiga menjadi kurang dari 300 juta batang per tahun.

Di sisi lain dominasi modal asing semakin berkuasa sehingga sebagian besar keuntungan yang didapat dari tiap batang kretek yang dibakar warga negara Indonesia harus dikirim kepada pemilik modal besar asing. Pangsa rokok di Indonesia saat ini benar-benar dikuasai oleh perusahaan asing, tidak hanya produk rokok putih namun juga rokok kretek.

Selain produk rokok putih mereka yang sudah menguasai 50 persen pasar rokok putih di Indonesia, PT Philip Morris Indonesia perusahaan afiliasi dari Phillip Morris Inc. juga telah mengakuisisi kepemilikan saham PT HM Sampoerna Tbk, perusahaan rokok kretek milik keluarga Sampoerna atau Lim Seeng Tee dari Surabaya sebesar 98,18% pada bulan Mei 2005.

Pembelian termasuk jaringan distribusi, penyediaan bahan, penyediaan jasa, lisensi, dan pembiayaan. Mereka berani membeli saham seharga 45 triliun rupiah dengan berbagai alasan yang menguntungkan seperti time to market yang lebih cepat daripada apabila mereka melakukan kerja brand building.

Selanjutnya mereka dapat menghindari entry barrier karena langsung mendapatkan segala perizinan regulasi dan brand equity. Sedangkan BAT masih menguasai saham Bentoel sebesar 85,55% meskipun setelah menjual sebagian sahamnya kepada UBS AG London Branch, perusahaan asing yang lain pada 25 Agustus 2011.

Sebelumnya British American Tobacco menguasai 99,74% kepemilikan Bentoel setelah mengambil alih 85,13 persen saham Bentoel Internasional Investama dari PT Rajawali Corpora dan para pemegang saham lainnya senilai US$494 juta pada Juni 2009. Tidak hanya di tingkatan saham, bahkan dalam tingkatan struktur kunci direksi pun posisi strategis diisi oleh pihak asing. Direktur utama Bentoel Internasional Investama dijabat oleh Jeremy Pike, dan Chief Financial Officer (CFO) dijabat oleh Andre Joubert sebagai perwakilan dari BAT.

Selain itu, perdagangan bebas saat ini benar-benar sudah disiapkan untuk kepentingan kekuatan modal besar dunia untuk menguasai pasar domestik di mana pun di penjuru bumi. Setelah perang dunia pertama berakhir, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) seolah menjadi regulator dunia bagi semua peri kehidupan umat manusia termasuk dalam hal kesehatan.

Pada tahun 2005, WHO (World Health Organization), badan kesehatan PBB mengeluarkan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau konvensi pengendalian tembakau, konvensi internasional bagi kesehatan yang pertama. Konvensi ini adalah agenda global perusahaan raksasa Farmasi Bloomberg, sayap usaha dari holding company Bloomberg LP yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan tembakau dan mendorong penghentian penggunaan tembakau dan meningkatkan penjualan obat-obatan penyembuh gangguan kesehatan diakibatkan kegiatan merokok. Michael Bloomberg, sang pemilik, memiliki kekayaan sebesar 16 miliar dolar dan menjadi orang tersukses di Amerika pada masa krisis moneter saat ini, kekayaan tersebut termasuk dari penjualan obat-obat penghenti merokok.

Sejak tahun 2002, Bloomberg Philanthropies telah mengeluarkan dana lebih dari US$600 juta atau sekitar Rp5,4 triliun kepada berbagai pihak di dalam dan di luar negeri Amerika termasuk di Indonesia untuk kampanye memerangi penggunaan tembakau. Di Indonesia dana tersebut dibagikan kepada Departemen Kesehatan, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi massa, dan perguruan tinggi. Juga telah diterima oleh oknum aparatus negara dari tingkat pusat hingga daerah. Salah satu bukti adalah lahirnya PP 109/2012, dan beberapa Perda anti rokok di beberapa kabupaten seperti Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dinas Kesehatan Propinsi Bali, dan Direktorat Pengendalian Penyakit Menular, Depkes. Hal ini semakin meredupkan masa depan rokok kretek.

Sudah 174 negara meratifikasi konvensi tersebut. Sedangkan banyak negara besar dan maju justru berkebijakan melindungi industri tembakau dan pasar rokok dalam negerinya. Contohnya, Amerika Serikat sebagai promotor FCTC belum meratifikasinya. Negara ini telah mensubsidi industri tembakau negerinya dari tahun 1995 hingga 2010 sebesar $US 1.138.558.705. Dengan disahkannya Pasal 907 (a) (1) (A) “Family Smoking Prevention Tobacco Control Act” atau Tobacco Control Act) oleh Presiden Obama tanggal 22 Juni 2009, bermakna bahwa Amerika Serikat melarang rokok beraroma dan perasa (flavored cigarettes) termasuk rokok kretek Indonesia, namun anehnya rokok beraroma menthol produk dalam negeri mereka masih dijual bebas. Aksi diskriminatif sepihak pemerintah Amerika Serikat tersebut membuat Indonesia berhenti mengekspor rokok kretek negara tersebut sebanyak 267.308.800 batang atau US$ 6,451.

Perlindungan terhadap pertanian tembakau dan pasar domestik rokok berbagai cara juga dilakukan oleh negara Tiongkok, India, Jepang, dan Eropa. Negara-negara besar dan maju dalam bidang ekonomi tetap memproteksi dan memberi bantuan terhadap pasar dalam negerinya dan mensubsidi produk dalam negerinya demi kesejahteraan warganya serta mengintervensi kesepakatan internasional demi kepentingan modal yang berasal dari negaranya. Di sisi lain, mereka mendesak negara berkembang untuk mentaati kesepakatan-kesepakatan internasional untuk telanjang dari proteksi dan subsidi, baik melalui World Trade Organization(WTO), maupun melalui badan-badan di Persatuan Bangsa Bangsa(PBB).

Sangat ironis dan mengundang tanda tanya besar apabila negara produsen dan pasar rokok termasuk rokok kretek sebesar Indonesia dengan naifnya tunduk mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang ada tanpa menimbang kepentingan-kepentingan warga negaranya.

 

Sumber foto: Eko Susanto

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar