Lain-Lain

Pemkab Bandung Membantah Warga Cadas Gantung Miskin

cadas gantung
Choiril Anwar
Ditulis oleh Choiril Anwar

Belakangan ini berita tentang Kemiskinan Cadas Gantung, Bandung cukup menyita perhatian masyarakat. Berbagai media massa memberitakan kampung kecil yang diisi 14 kepala keluarga di Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, itu memperlihatkan sisi kehidupan yang memelas. Tersebutah di Cadas Gantung itu terdapat 10 keluarga miskin. Berita heboh itu dipicu oleh sakitnya Ibu Amah (53 tahun) yang sekalipun memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) namun keluarganya tidak mampu membiayai transportasi dan tidak mampu mengurus ke rumah sakit.

Di tengah-tengah maraknya berita itu, pihak Pemerintah Kabupaten Bandung turun langsung ke lapangan. Mereka sepakat mengadakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Bahkan secara resmi pihak Kecamatan Cimenyan membuat surat laporan dan pengajuan untuk beberapa perbaikan seperti Rutilahu, sarana mandi, cuci, kakus (MCK) dan mushola.

Sikap ini patut diapresiasi karena asas minimal daripada tidak merespon. Patut dibilang minimal karena Cadas Gantung ini bukan bencana alam, melainkan soal kemiskinan menahun. Barangkali jika media massa dan media sosial tidak memainkan peran memberikan informasi secara publik, problem Cadas Gantung tidak akan teratasi secepat sekarang ini.

Sayangnya, setelah lewat dua minggu kemudian, muncul statemen aneh dari pihak Camat Cimenyan (PJs) yang menyatakan bahwa di Cadas Gantung tidak ada kemiskinan. Pjs Camat Cimenyan Indra Respati berargumentasi di Harian Tribun, Senin (3/10/2016) sebagai berikut: “ Sebetulnya ini sangat jauh dengan fenomena kemiskinan. Mereka (warga) masih punya modal, artinya masih punya tanah, ternak ayam, dan domba. Mereka juga punya lahan milik pribadi.”

Terdapat juga pendapat Kepala UPTD Kesehatan, dr Hanhan S Hasanah di Harian Galamedia (1/10/2016) yang kurang lebih isinya sama, yakni menolak temuan-temuan lapangan dari para wartawan.

GAGAL ARGUMENTASI

Statemen ini perlu ditanggapi karena ini menyangkut publik yang sangat serius. Pertama-tama harus dinyatakan bahwa argumentasi Cadas Gantung tidak miskin karena memiliki modal, punya tanah, ternak ayam dan domba itu bukan argumentasi ilmiah lazimnya penilaian kemiskinan (tidak mampu) sebagaimana kaidah-kaidah yang sering dipakai menyusun peraturan kebijakan publik.

Kemiskinan sekadar ditinjau dari pendapatan/konsumsi ekonomi bisa jadi menimbulkan perdebatan panjang. Tetapi nyata terdapat fakta di Cadas Gantung penghasilan per kapitanya ada yang di bawah angka dua dolar per hari karena pekerjaan buruh tani, kuli galian batu, dan tukang bangunan tidak bisa penuh sebulan menghasilkan target minimal 20 hari hari kerja atau dengan hitungan 160 jam per bulan (40 jam per minggu). Jika standar dasar kehidupan seperti itu tidak terpenuhi, maka keluarga tersebut bisa dianggap miskin. Untuk batas antara miskin dan sangat miskin adalah 1,25 dolar per hari. Di bawah 1,25 dolar per hari atau sekarang setara 15.000-an per hari maka itu bisa dianggap sangat miskin.

Diakui oleh camat juga bahwa di Cadas Gantung tidak ada sarana MCK dan tempat ibadah. Dari sudut pandang Badan Koordinasi Nasional Keluarga Bencana (BKKBN) maka hal demikian ini termasuk kategori miskin.

Untuk tidak disebut miskin, maka sebuah keluarga salah satu indikasinya adalah ketersediaan air berkualitas A. Hal ini penting menjadi ukuran utama karena kebutuhan manusia hidup adalah, air, energi, pendidikan.Setiap orang dalam setiap hari membutuhkan 50 – 100 liter. Siapa pun yang datang ke Cadas Gantung akan melihat dengan kenyataan bahwa di sana air tidak untuk kebutuhan hidup seperti itu tidak didapatkan kecuali harus berjalan jauh ke kali. Demikian juga dengan soal energi di mana warga Cadas Gantung mayoritas tidak akan mampu mengonsumsi gas 3 kg untuk kebutuhan seminggu.

Logika itu hanya beberapa contoh untuk menunjukkan bahwa PJs Camat dan kepala UPTD kesehatan tidak mengindahkan kaidah-kaidah penilaian secara rasional. Mungkin juga lupa atau tidak pernah membaca 14 Indikator Kemiskinan Rumah Tangga yang ditentukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional(BPSN) sehingga lebih memilih reka-reka argumentasi.

Logika lain yang bisa mematahkan pendapat orang Pemkab Bandung itu, bahwa terdapat fakta banyak orang di Cadas Gantung yang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) di antaranya adalah, Ibu Aminah, Bapak Karya, Ibu Tarliah, Bapak Agus, Bapak Kiki, Bapak Damin. Adapun yang memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) antara lain, Wandi, Santi, Dandi.

Apa artinya? Memang terdapat fakta keluarga miskin/tidak mampu dan karena itulah mereka mendapat kartu-kartu tersebut. KIS tidak akan diberlakukan pada golongan Keluarga Sejahtera. Demikian juga kebijakan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), selalu ditujukan untuk “Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Keluarga Miskin.

Dengan argumentasi ini kiranya sudah cukup untuk menyatakan kesalahan pihak Pemkab dalam mengklarifikasi soal kemiskinan di Cadas Gantung.

Seyogianya Bupati Bandung Dadang Naser pada awal munculnya berita, 16 September 2016 itu cepat-cepat datang ke lokasi sehingga mengetahui fakta lapangan sebelum ada kegiatan perbaikan dan tidak terjadi suara-suara dari anak buahnya yang hanya membuat pusing wartawan yang menemukan fakta-fakta Kemiskinan di Cadas Gantung. Sayangnya Dadang Naser hanya janji dan tak kunjung datang sehinga aparat bawahannya memilih bicara dengan cara yang kontradiktif.

Salah satu fakta kontradiktifnya bisa didapat dari Surat No 460/424/Kec, Perihal Bedah Kampung (26 September 2016) yang di dalamnya sangat mendukung perbaikan-perbaikan atas kondisi di Cadas Gantung seperti soal aliran listrik, bantuan rutilahu, MCK, akses jalan, mushola/masjid. Semua hal yang disampaikan dan menjadi usulan pembangunan itu tiada mungkin lepas dari kondisi akut bernama kemiskinan.

Hal lain yang harus diperhatikan, bahwa kasus Kemiskinan Kolektif di Cadas Gantung ini bukan bencana alam dadakan sehingga bupati menjawab dengan mudah mohon maaf bamatnya pensiun dan sedang sibuk urusan PON. Kemiskinan dan keterbelakangan Cadas Gantung itu sudah menahun. Sakitnya Ibu Amah yang tidak bisa berobat itu dan harus diangkut orang lain itu jelas karena faktor kemiskinan. Adapun alasan aparat karena keluarga memilih mencari pengobatan kepada “orang pintar”/alternatif itu semestinya bisa dijawab dengan penjemputan, bukan dengan tawaran tanpa disertai tindakan. Pemkab Bandung harus tahu juga psikologi orang yang tidak mampu akan mencari jawaban dengan cara lain. Saat mengangkut Ibu Amah relawan sempat bergurau “Ayo Ibu Amah kita bawa ke orang pinter di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Gratis.” Dengan tindakan konkret itu membuktikan pihak keluarga maupun tetangga tidak ada yang menolak.

Pihak RW sudah mengakui atas kondisi orang sakit ini. Pihak Camat mengatakan memiliki mobil ambulans. Tetapi mengapa pasien yang sudah 4 bulan sakit dan diketahui RT/RW tidak mendapatkan bantuan ambulans? Mengapa juga Mak Ocih yang rumahnya sudah reyot dan hampir rubuh tidak segera direnovasi dan sakitnya tidak mendapat pertolongan sebelum berita muncul?

KEJUJURAN

Ketimbang camat dan jajaran Pemkab membantah fakta-fakta lapangan dengan logika yang rapuh, lebih baik mengakui bahwa jajaran aparatnya, terutama pihak desa, terutama Kades itu yang harus dievaluasi. Jangan menekan RT atau RW karena mereka tidak begitu berdaya dengan situasi kolektif, sementara kepala desa sendiri tidak dievaluasi. Jujurlah bahwa masalah Cadas Gantung ini merupakan bukti ketidakseriusan Pemkab dalam membuat skala prioritas kerja untuk mengatasi problem sosial. Cadas Gantung bukan satu-satunya masalah. Tetapi kalau satu masalah kemiskinan kolektif saja tidak bisa diselesaikan bagaimana dengan yang lain, yang lebih jauh jangkauan dari peran pemerintah?

Jadikanlah Cadas gantung ini sebagai pelajaran terakhir agar Pemkab Bandung lebih serius, lebih tepat sasaran dan lebih sungguh-sungguh dalam melayani rakyat. Jangan mencari kambing hitam. Sibuk menjaga citra pemkab dengan membuat argumentasi murahan hanya akan menjadi bahan tertawaan masyarakat karena media massa menyaksikan fakta lapangan, bukan membuat gosip. Bangunlah citra dengan kerja nyata, bukan dengan mengcounter berita yang terang memiliki fakta.

Pejabat negara mesti ingat bahwa urusan-urusan mendasar hak hidup warga negara adalah tanggung jawab negara.

Tentang Penulis

Choiril Anwar

Choiril Anwar

Mahasiswa Kebijakan Publik Pasca Sarjana Universitas Pasundan.

Tinggalkan komentar