Industri Hasil Tembakau

Menciptakan Ketakutan Massal yang Tidak Berdasar

tembakau
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Peraturan Pemerintah No.109 Tahun 2012 adalah Produk Hukum “Gegabah”. Hanya melihat produk tembakau dalam kaitannya dengan dimensi kesehatan saja. Padahal dalam dimensi kesehatan pun masih debatable tentang manfaat dan kerugiannya.

Peraturan Pemerintah tersebut tidak melihat kaitan struktural tentang produk tembakau yang tidak saja berdimensi kesehatan melainkan juga dimensi sosial, ekonomi, politik bahkan juga dimensi peradaban dan kebudayaan nusantara.

Ditinjau dari teori risiko (risk theory), merokok berisiko terhadap kesehatan masih dalam bentuk persepsi, belum risiko nyata. Berbeda dengan jika rokok memang sudah membunuh sekian juta orang. Jadi, risiko rokok terhadap kesehatan masih dikategorikan risiko yang dipersepsikan (perceived risk), belum real.

Sehingga pengaturan rokok berdasarkan PP ini, tidak tepat. Kecuali risiko ini sudah manifes, risiko ini betul-betul sudah secara akademik terbuktikan, yang dalam kenyataan sangat sulit.

Jurnal-jurnal kesehatan belum terlalu banyak mengupas hal ini. Harus ada pertanggungjawaban akademik ilmiah yang memadai sebelum diundangkan. Bukan yang meyakinkan masyarakat ini sungguh berisiko, bukan akan menjadi.

Data-data scientific pendukung ini sangat lemah, sangat terbatas. Yang ada akhirnya mitos, yang ada generalisasi, yang kemudian menciptakan ketakutan massal yang tidak berdasar. Lalu ini dijadikan alasan untuk dijadikan aturan. Jadi kecemasan yang dibuat, kecemasan yang dikonstruksi sebenarnya, bukan kecemasan sungguhan.

Orang yang terkena serangan jantung karena rokok atau karena dia kurang olah raga, bagaimana membuktikannya? Seberapa besar kontribusi nikotin terhadap serangan jantung dibandingkan dengan makan berlemak yang membuat sumbatan di pembuluh darah itu disebabkan oleh nikotinnya atau karena konsumsi lemaknya.

Tidak bisa orang membuat hukum berdasarkan kecemasan. Kecemasan ada sesuatu yang bakal terjadi. Misalnya aturan emisi, sudah ada data-data ilmiah, permukaan laut di kutub utara itu sudah hilang sekian persen, itu ada
data-datanya ada bukti-buktinya, bukti ilmiah, ada ratusan jurnal yang menulis tentang hal itu.

Suatu aturan bukan sekedar dibuat berdasarkan apa yang disangkakan menjadi risiko. Tapi, harus didasarkan pada risiko yang sungguh-sungguh real. Risiko nyata tidak bisa dengan mengatakan bahwa ada 4000 zat adiktif. Harus betul-betul dibuktikan satu per satu memiliki dampak terhadap kesehatan. Dibuktikan betul secara rinci, secara detail, baru kemudian dijadikan Peraturan Pemerintah. Kita tidak bisa membuat undang-undang berdasarkan risiko yang dicemaskan.

 

Sumber foto: Eko Susanto

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar