Industri Hasil Tembakau

Buruh PHK Tumbal Rezim Kesehatan

petani-tembakau
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Periode 2010-2015 adalah serangan gencar yang dihadapi industri pengolahan tembakau dan cengkeh di Indonesia dari rezim kesehatan dunia dan kepanjangan tangannya sehingga banyak usaha kecil berguguran. Bahkan dalam perdagangan dunia produk tembakau, penegakan nilai-nilai rezim perdagangan dunia tidak sepenuhnya berjalan: perdagangan bebas atau kebebasan berdagang.

Larangan dan diskriminasi impor oleh sejumlah pemerintah asing tidak diiringi sanksi apa pun. Sehingga terkesan membiarkan terciptanya penguasaan pasar di tangan beberapa kekuatan raksasa dan membentuk struktur monopoli atau oligopoli. Padahal, salah satu keunggulan produk tembakau yang berasal dari Indonesia adalah harga yang murah. Selain itu, keunikan atau kekhasannya adalah mengandung cengkeh.

Ketika banyak perusahaan berguguran, dampak buruknya tidak hanya diderita pemiliknya saja. Namun juga buruh-buruh yang dipekerjakannya. Begitu pabrik-pabrik tutup atau tidak beroperasi, sebegitu pula buruh-buruh dirumahkan atau di-PHK. Periode 2010-2015 dapat dipandang sebagai ancaman terhadap banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan bakal terus berlangsung sebagai buah busuk dari kebijakan pemerintah.

Menurut hasil penelitian Partisipasi Indonesia (PI), industri pengolahan tembakau dan cengkeh di Indonesia mampu menyerap tenaga kerja sampai 30,5 juta orang (on farm dan off farm). Industri rokok – sebagai elemen terakhir dalam rantai produksi – terkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta. Dalam relasi perusahaan dan buruh, sekitar 600.000 pekerja menggantungkan hidup mereka sebagai buruh pabrik rokok tersebut.

Salah satu strategi perusahaan industri ini adalah menerapkan sistem kerja sama MPS. HM Sampoerna aviliasi PMI menerapkannya, selain untuk inovasi produk dan promosi dalam memperluas pasar dan meningkatkan produksi dengan metode berbiaya lebih murah, yaitu dengan menyerahkan produksi rokoknya pada pihak ketiga (third party operation). Sistem kerja sama produksi ini disingkat MPS, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 1.000-1.600 buruh per MPS yang didominasi buruh perempuan.

Penerapan MPS ini merupakan praktik outsourcing buruh dengan melakukan sub-kontrak produksi utama/inti (core business), yaitu pelintingan rokok kepada pihak lain. HM Sampoerna yang memberikan sub-kontrak memasok seluruh bahan baku (raw material), namun tidak terbebani hubungan kerja dan tanggung jawab terhadap buruh-buruh yang dipekerjakan pihak ketiga (MPS), sehingga status buruh digantung.

Hubungan sub-kontrak (MPS) yang menerima biaya linting dan management fee berdasar hasil negosiasi termasuk untuk membayar upah buruh, serta menerapkan outsourcing buruh dalam industri rokok itu bukan saja menjadi penghalang bagi kesejahteraan buruh karena pembayaran upah di bawah UMK, namun juga dengan menerapkan sistem kerja borongan dapat meledakkan PHK massal sesudah sub-kontrak berakhir. Apalagi hampir sepenuhnya berada di bawah kontrol perusahaan besar pemberi sub-kontrak.

Strategi MPS ini terkesan seperti didasari oleh motif mengeruk untung sebanyak mungkin dalam tempo sesingkat mungkin. Dengan taktik ini pula dapat memproduksi rokok lebih dari 90 miliar batang dan membukukan penjualan bersih sebesar Rp 31,96 triliun dengan mengandalkan upah buruh yang rendah.

Bisa diduga, tekanan-tekanan regim kesehatan dunia dan kampanye antirokok yang terus bergelombang, telah menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan-perusahaan industri rokok asing untuk melakukan investasi jangka panjang. Sampoerna-PMI lebih memilih sub-kontrak ketimbang memastikan hubungannya dengan buruh dalam jangka panjang. Dugaan lainnya, mereka memang memanfaatkan kondisi politik-ekonomi yang lemah di mana pemerintah bisa didikte. Demikian pula sejumlah perusahaan besar menerapkan sistem ketenagakerjaan yang lentur (labour market flexibility) dengan mempekerjakan banyak buruh borongan dengan upah yang rendah.

Namun demikian, apa pun yang dilakukan perusahaan-perusahaan industri rokok terhadap buruh, tetap tidak bisa diabaikan dari peran pemerintah yang kerap mengabaikan hak-hak buruh, karena tidak cukup berkomitmen untuk memenuhi dan melindungi hak-hak. Bahkan pemerintah juga mengingkari buah kerja buruh industri rokok yang telah memproduksi rokok dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara dari cukai dalam jumlah yang besar. Tahun 2013, pemerintah diharapkan bakal menangguk Rp 100 triliuan, hanya dari cukai rokok.

Sayangnya, kendati buruh-buruh ini sudah berkontribusi dengan kerja keras mereka untuk menghasilkan ratusan miliar batang rokok demi memenuhi penerimaan negara dari cukai, namun pemerintah membiarkan semakin banyak perusahaan industri rokok yang bangkrut.

Dalam perusahaan-perusahaan industri rokok, ada sebanyak 600.000 buruh yang bekerja memproduksi rokok dan menjadi tempat mereka menggantungkan hidup secara ekonomi. Sebagian besar mereka bekerja untuk memproduksi rokok khas Indonesia, kretek.

Namun, sebagian mereka sudah kehilangan pekerjaan sebagai buntut dari perusahaan-perusahaan yang gulung tikar. Dampak kehancuran pabrik-pabrik rokok, terutama kretek dipastikan pula mengarah kepada buruh yang kehilangan hak atas pekerjaan. Buruh-buruh yang kehilangan pekerjaan ini dipandang sebagai tumbal dari rezim kesehatan dunia.

Puluhan industri rokok kecil sudah ada yang tutup di Kudus, serta berbagai kasus pengurangan pekerja di Jateng dan Jatim. Realitas ini belum termasuk petani tembakau yang juga menggantungkan perdagangannya dengan industri rokok.

Dampaknya, buruh pun di-PHK. Mereka yang mengandalkan hanya pada tenaga kerja untuk mendapatkan penghasilan rendah, ancaman ini mirip dengan ancaman kematian. Begitu mereka di-PHK bukan saja mereka kehilangan upah dan tunjangan, namun juga bisa kehilangan segalanya: masa depan. Mereka ibarat rongsokan dan lenyap dari hiruk-pikuk aktivitas sosial ekonomi dan industri dari mana mereka telah mempersembahkan salah satu tambang emas berupa pundi-pundi cukai ke kantong negara dengan menghasilkan ribuan batang rokok setiap hari per buruh.

 

Sumber foto: Eko Susanto

 

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar