Lain-Lain

Penggusuran Tumbuh dengan Subur

penggusuran rawajati
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Kemarin kita saksikan penggusuran perumahan warga di Rawajati oleh pemerintah DKI Jakarta yang mengakibatkan warga kehilangan tempat tinggal, anak-anak tidak dapat pergi sekolah, orang tua mereka tidak dapat bekerja. Penggusuran tidak hanya terjadi di DKI Jakarta,  tapi di seluruh pelosok negeri ini. Dengan penggusuran, harta kekayaan para pemilik modal tumbuh dengan subur.

Kamis, 1 Agustus 2016, 10 desa, empat kecamatan (Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, Ciampel, dan Pangkalan) di Kabupaten Karawang mengalami penggusuran yang dimodali oleh PT Pertiwi Lestari dengan memobilisasi kurang lebih 950 anggota Brimob dan aparat dari Pemkab Karawang.

PT Pertiwi Lestari yang dikawal oleh personil Brimob memasang tenda di lokasi penggusuran. Pemkab Karawang melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga dengan menyodorkan dokumen yang harus ditandatangani, yakni pernyataan menerima dana kerohiman sebesar Rp 30.000.000.

Tindakan ini bagi penggusur cukup efektif karena ada sebagian warga yang ketakutan terpaksa menerimanya. Dengan menerima dana kerohiman yang merupakan akal licik pemilik modal, petani merelakan rumahnya dihancurkan oleh milisi sipil (preman sewaan dan satpam perusahaan) dengan alat berat dan meninggalkan ladang serta padinya yang sedang menguning.

Hari ini Brimob dan milisi sipil yang dimobilisasi PT Pertiwi Lestari sudah meninggalkan warga, namun aktivitas manipulasi serta intimidasi masih tetap mereka lakukan. Siang kemarin, Heru Rahmad Budiman dari PT Pertiwi Lestari, Abdul Latif—mantan Menteri Tenaga Kerja era orba, dan Kepala Desa Wanajaya—Emin Saefudin, serta Serka Sukahar, Babinsa Desa Wanajaya mendatangi salah seorang warga—Ibu Marni, lalu membawanya ke Rumah Makan Alam Sari.

Mereka membawa Ibu Marni ke BRI Cabang Karawang dan melakukan tekanan transaksi (transaksi di Bank BUMN tengah malam secara tunai adalah keistimewaan pada nasabah tertentu). Ibu Marni terpaksa menerima Rp 80.000.000 sebagai ganti bangunan rumah. Namun, sebelum melakukan penipuan dan tekanan, pihak PT Pertiwi Lestari melakukan intimidasi kepada anak Ibu Marni yang menjadi guru di SD Klari, di mana dia harus menekan ibunya sendiri untuk menerima dana ganti rugi dari PT Pertiwi Lestari. Dalam situasi tekanan tersebut Ibu Marni mendengarkan ucapan Kepala Desa Wanajaya bahwa dia tak sanggup berbuat apa-apa karena ini kehendak dari Pemerintah Kabupaten Karawang.

Sebetulnya petani 10 desa dari empat kecamatan tersebut menolak apa pun bentuk dana yang ditawarkan oleh pihak penggusur. Sebagaimana amanat surat Menteri ATR/Kepala BPN RI yang menyatakan tanah a.n. PT Pertiwi Lestari dengan HGB Nomor 11 dan HGB Nomor 40 serta pada areal perhutani tidak boleh ada kegiatan apa pun sampai adanya penyelesaian konflik (karena dalam proses pengajuan sertifikat oleh masyarakat).

Jelas bahwa ada “invisible hand” yang ditengarai bermain di tengah konflik agraria ini dengan munculnya tokoh-tokoh kaliber nasional yang ikut andil dalam proses penggusuran di lapangan. Dan tentu saja ketidakberdayaan pemerintah setempat melawan desakan-desakan yang menginginkan rakyat kehilangan hak-hak agrarianya.

 

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar