Lain-Lain

Ironi Hak Asasi Manusia di Indonesia

pelanggaran HAM
Array
Ditulis oleh Array

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi kisah yang tak pernah berhenti. Dibunuhnya pejuang HAM, Munir Said Thalib, 12 tahun lalu, seakan menjadi pertanda bahwa kasus  pelanggaran HAM di Indonesia sulit untuk diselesaikan. Secara struktural sistem politik di Indonesia masih membiarkan para pelaku pelanggaran HAM berat menduduki posisi formal negara dan menjadi aktor politik aktif.

Dilantiknya Wiranto menjadi Menkopolhukam pada tanggal 27 Juli 2016 berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 83P 2016, merupakan penghinaan terhadap HAM itu sendiri. Amnesty International mencatat berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, Wiranto mengetahui adanya pelanggaran HAM yang “meluas dan terorganisir” pada tahun  1999 seputar referendum Timor Timur (kini Timor Leste).[1]

Pada tahun 2004, Pengadilan Timor Leste mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Jenderal (Purn.) Wiranto atas hal tersebut. Serious Crimes Unit (SCU) bentukan PBB mendakwa Wiranto, “bertanggung jawab secara komando atas pembunuhan, deportasi, dan penganiayaan dalam konteks serangan yang meluas dan sistematis terhadap pendudukan sipil di Timor Timur.[2]

Selain Wiranto, tahun ini juga merupakan tahun keberuntungan bagi 4 anggota Tim Mawar Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Di antaranya Kolonel Inf. Fauzambi Syahrul Multazhar, Kolonel Inf. Drs. Nugroho Sulistyo, Kolonel Inf. Yulius Selvanus, dan Kolonel Inf. Dadang Henra Yuda. Keempatnya dipromosikan menjadi jenderal setelah menerima promosi ke jabatan yang diterima oleh seorang Brigjen.

Kolonel Yulisus Selvanus menjadi anggota Tim Mawar pertama yang menjadi brigjen, setelah Panglima TNI mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/120/I/2016 tentang “Kenaikan Pangkat” pada 19 Januari 2016. Dilanjut oleh tiga orang lainya pada bulan-bulan berikutnya.[3]

Janji Jokowi untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM belum terbukti. Pegiat HAM yang juga mantan Direktur ELSAM, Ifdal Hakim, mengurai bahwa hampir tidak ada satu upaya politik yang jelas terkait dengan HAM. Jokowi justru melakukan hal yang kotroversial dalam sisi HAM, di antaranya mengeksekusi terpidana mati atas nama keadaan darurat narkoba, adanya pelarangan Syiah, pelarangan Ahmadiyah, dan kasus Gereja Yasmin.

Terkait pelanggaran HAM masa lalu, Jokowi juga tidak tegas dalam merespon hal ini. Diwariskannya diskriminasi tehadap korban peristiwa 1965, Talangsari, Tanjung Priok [4], membuktikan bahwa poin pertama Nawacita yang menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara belum terjadi.

Selain itu, berlarutnya pengungkapan kasus pembunuhan pejuang HAM, Munir, hingga 12 tahun memperlihatkan rendahnya komitmen negara dalam mengungkap kasus HAM. Kemungkinan adanya keterlibatan negara dan instrumenya dalam kasus pelanggaran HAM menjadi penyebab kasus-kasus tersebut sulit untuk diungkap dan diselesaikan.

 

Catatan:

  1. bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/160727_indonesia_wiranto_amnesty
  2. bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/160728_indonesia_wiranto_ham
  3. https://tirto.id/20160820-2/dulu-tim-mawar-kopassus-kini-jenderal-312680
  4. http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/06/Menyoal-Politik-HAM-Jokowi.pdf

 

Sumber gambar: Array

Tentang Penulis

Array

Array

Pesepeda, penjual komik, pemuda Pangalengan.

Tinggalkan komentar