Lain-Lain

Hukuman Cambuk untuk Mengatasi Kemalasan

cambuk
Array
Ditulis oleh Array

Padat Karya Pangan (PKP)  adalah salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Program ini merupakan strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi masyarakat desa. PKP diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2011–2015.

Melalui program PKP ini pemerintah TTU bertujuan untuk memperbaiki  produktivitas lahan petani, mengonsolidasikan petani untuk memiliki orientasi dalam memanfaatkan lahan tidur sebagai satu langkah untuk mengatasi rawan pangan. Sasaran program ini adalah berkurangnya beban pengeluaran tunai dari 26.558 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), yang tersebar di 24 kecamatan, 174 desa/kelurahan, dan 1 desa adat dalam wilayah Kabupaten TTU dalam mencukupi pangan beras.

Pada kenyataannya, PKP tidak efektif  mendorong masyarakat untuk mawas diri terhadap ancaman kelaparan.  Fidelis Atanus, pengamat kebijakan Universitas Timor mengatakan, bahwa ketidakefektifan program PKP ini datang dari mindset masyarakat yang terbiasa dengan bantuan-bantuan gratis. Hal itu berakibat pada masyarakat yang cenderung malas untuk mengolah lahan. Tidak adanya analisis sosial yang mendalam dan terukur dalam kebijakan ini, membuat masyarakat tak sepenuhnya mengerti.

Untuk mengatasi kemalasan masyarakat tersebut, Bupati Timor Tengah Utara,  Raymundus Sau Fernandes, akan memberlakukan  hukuman cambuk rotan asam mulai September 2016.  Fernandes sudah melontarkan rencananya di berbagai acara resmi sejak Juli 2016. Fernandes juga meminta izin kepada Kapolres Timor-Tengah Utara, AKBP Robby Medianus Samban, untuk mewujudkan rencana ini.

Fernandes berpendapat, bahwa hukuman cambuk ini merupakan bentuk penyadaran kepada masyarakat yang menolak menjalankan program  pemerintah. Dia juga mengklaim bahwa masyarakat berutang padanya karena selama lima tahun menerima beras secara gratis. Memasuki tahun keenam Fernandes akan menagih hutang ke desa-desa dalam bentuk pemeriksaan kebun olahan. Pemeriksaan akan dibantu oleh Babinsa dan Kamtibmas.

Jika pengolahan kebun tidak sampai 25 are, maka camat akan dicambuk sebanyak 5 kali, kepala desa 7 kali, dan pemilik lahan 10 kali, dicambuk di tempat umum.

Menanggapi hal tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak setuju. Tjahjo mengatakan, bahwa hal tersebut seperti zaman kerajaan. Dirinya mengaku sudah mengirim pesan singkat untuk menanyakan kebenaran hukuman tersebut.  Belum ada respons serius mengenai rencana kebijakan hukuman cambuk ini.

 

Sumber gambar: Array

Tentang Penulis

Array

Array

Pesepeda, penjual komik, pemuda Pangalengan.

Tinggalkan komentar