Industri Hasil Tembakau

Perlakuan Tidak Adil terhadap Industri Tembakau

Harry S. Waluyo
Ditulis oleh Harry S. Waluyo

Perlakuan pemerintah tidak adil dalam penanganan industri hasil tembakau. Kontribusi yang disumbangkan industri tembakau tidak sebanding dengan perlakuan negara.  Padahal, industri tembakau berkontribusi besar dari setiap bungkus rokok dalam bentuk cukai.

Menurut Pembina Komunitas Perokok Bijak, Suryokoco Suryoputro, pemerintah hanya diam di tengah gencarnya kampanye negatif terhadap tembakau. Tidak dijelaskan cukai yang didapat dari industri tembakau dialokasikan ke mana saja dan untuk apa. Penggunaan uangnya tidak transparan.

Ketidakjelasan ini meresahkan. Ke mana uang dari cukai yang masuk ke negara. Negara sudah mengambil cukai dari rokok. Tetapi, negara terus mengusik rokok. Sementara koruptor yang sembunyikan harta, diberi pengampunan.

Rokok selalu dikatakan merusak lingkungan karena asapnya yang berbahaya. Sedangkan industri otomotif yang jelas menjadi sumber polusi juga seharusnya dikenai cukai tinggi.

Menurut Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM) Andreas Hua, akibat tarif cukai naik terus, situasi industri makin pelik dan sangat berefek negatif pada pekerja.

Tahun 2005 anggota FSP RTMM di Kudus mencapai 92 ribu lebih. Pada 2015 anjlok menjadi 65 ribuan anggota. Sebagian besar anggota adalah Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Kampanye berlebihan mengkambinghitamkan tembakau dengan menyebut rokok paling berbahaya bagi kesehatan dengan dalih riset-riset luar negeri. Padahal riset tersebut sering juga dipelintir. Penelitian juga hanya pada rokok biasa, bukan kretek.

Di indonesia mayoritas rokok adalah kretek dengan campuran lain seperti cengkeh. Sedangkan yang diteliti bukanlah kretek, tapi rokok biasa yang hanya mengandung tembakau saja.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, jika tarif cukai dinaikan sementara ekonomi lesu dan industri sudah terbebani, maka dampak paling buruk adalah PHK.

Roadmap BKF 2006-2020 kebijakan tembakau berpatokan kepada tiga hal yakni tenaga kerja, kesehatan, dan fiskal. Jika aspek kesehatan dan fiskal dekedepankan sedangkan ketenagarakerjaan dan industri dipinggirkan, maka jelas sudah tidak sehat lagi.

Cukai yang terus naik, adalah penyebab rokok yang makin mahal. Akibatnya, rokok ilegal juga akan kian meningkat peredarannya. Ketika yang legal stagnan karena cukai, yang ilegal semakin meningkat, akibatnya aspek kesehatannya juga tidak tercapai, penerimaan negara dari cukai pun juga tergerus.

Tentang Penulis

Harry S. Waluyo

Harry S. Waluyo

Penikmat kopi, pecinta harmonika

Tinggalkan komentar