Lain-Lain

Kantor Menteri Tak Perlu Berpusat di Jakarta

menteri jokowi
Arpan Rachman
Ditulis oleh Arpan Rachman

Sejak 1928 para leluhur menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tapi sampai 2016 kita masih tak juga punya padanan kata untuk istilah “reshuffle” dalam bahasa Inggris ini.

Padahal perombakan kabinet itu muncul sebagai urusan tata negara Indonesia. Maka, seyogianya para pakar bisa menawarkan idiom baru dalam bahasa Indonesia yang sepadan. Jika istilah “kocok ulang” atau “perubahan susunan” dinilai kurang mangkus karena terdiri dari dua kata, maka carilah idiom satu kata yang akurat yang dapat digali dari khazanah bahasa-bahasa lokal di Nusantara.

Itu baru masalah istilah. Belum lagi problema tentang sosok-sosok menteri baru yang menimbulkan kontroversi setelah diumumkan Presiden Jokowi pada 27 Juli lalu. Sosok-sosok tersebut terus mengundang perdebatan seru selama sepekan terakhir.

Di luar segala perdebatan itu, kita mengingat kembali isu memindahkan ibukota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Isu ini dulu gencar dimainkan oleh tim Visi Indonesia 2033. Namun, setelah tiga tahun belakangan, tidak lagi hembusannya kencang bertiup.

Isu itu mati angin setelah ditepis oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang, pada 9 Oktober 2013. Nu’mang menawarkan solusi jitu yang telak bagaikan sebilah badik Bugis menusuk jantung kekuasaan Jakarta.

Ia menilai mencari ibukota negara baru memang wajar. Malah, katanya, seharusnya kantor kementerian tidak perlu lagi berpusat sepenuhnya di Jakarta.

Ide Nu’mang sangat brilian. Ia sedang mengetengahkan sebuah pengertian mutakhir mengenai desentralisasi. Buah gagasan tersebut pertama kali ditanam oleh Bung Hatta dulu.

Sri-Edi Swasono dan Meutia Hatta Swasono (2000) pernah menjabarkan federalisme Bung Hatta. Keduanya menyebut inti federalisme Bung Hatta adalah otonomi daerah yang luas, yang sesuai dengan keistimewaan dan kekhususan daerah, yang berdasar pada hak demokrasi rakyat dengan menghormati inisiatif rakyat dari bawah.

Otonomi daerah selayaknya bukan hanya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun juga penyerahan kepercayaan sepenuhnya kepada pusat-pusat daerah untuk mengelola pemerintahan yang tingkatnya lebih tinggi dan cakupannya lebih luas. Dalam hal ini, daerah diberi tanggung jawab mengelola pemerintahan setingkat kementerian. Jadi, terjalin benang merah antara ide Nu’mang dengan gagasan Bung Hatta.

Kantor kementerian tak usah menumpuk semua di Jakarta. Kita sudah tahu betapa rentannya Jakarta menanggung beban berat pemerintahan di mana seluruh sumbu aktivitas bertumpu di sana. Kalau beberapa kantor kementerian pindah ke beberapa ibukota provinsi, alangkah besarnya arti pemerataan pembangunan.

Presiden Jokowi memiliki kesempatan menunjukkan pemahamannya akan semboyan “bhinneka tunggal ika” dengan dengan cara sederhana: membagikan peran penting kepada daerah. Secara pribadi, dia tentu mengerti spirit di balik gagasan Bung Hatta. Jokowi lahir sebagai pemimpin lokal yang berhasil meniti garis takdirnya ke puncak tertinggi negeri ini. Sekarang, dia punya peluang untuk memikul tanggung jawab sejarah. Kalau bukan dia, siapa lagi?

Bekasi, 31 Juli 2016

***

Referensi:

  1. http://sumpahpemuda.org/
  1. http://nasional.kompas.com/read/2016/07/28/10382931/menteri-menteri.untouchable.yang.aman.dari.reshuffle.?page=all
  1. http://www.visi2033.or.id/news_4.htm
  1. http://news.okezone.com/read/2013/10/09/340/879169/makassar-dan-pekanbaru-diusulkan-jadi-ibu-kota-negara
  1. Sri-Edi Swasono dan Meutia Hatta Swasono. Bung Hatta dan Otonomi Daerah: Masih Perlukah Debat Mengenai Negara Federal? (Kompas, 24 Januai 2000). Artikel ini diakses di http://perpustakaan.bappenas.go.id/ pada 31 Juli 2016.

 

Sumber foto: Sidomi.com

Tentang Penulis

Arpan Rachman

Arpan Rachman

Seorang penulis relawan, pencinta kucing kampung dan sepakbola.

Tinggalkan komentar