Lain-Lain

Reshuffle Jokowi: Pemerintah(an) Tersandera Oligarki dan HAM

payah
Frans Ari Prasetyo
Ditulis oleh Frans Ari Prasetyo

Siklus relasi bisnis dan politik selalu berkaitan tidak putus seperti lingkaran setan. Sebuah rezim, baik nasional maupun daerah, lahir dari proses demokrasi dengan biaya yang mahal, materi dan non-materi. Maka tak aneh jika rezim baru bisa menang berkuasa jika disokong oleh pebisnis, konglomerat, dan penganut oligarki akut. Ini menyebabkan ketergantungan politik kepada pebisnis akan jauh lebih besar dan memiliki posisi tawar yang kuat, ketimbang ketergantungan kepada masyarakat sipil yang notabene sebagai pemilih langsung.

Pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya diusung oleh gelombang besar masyarakat sipil  yang menaruh harapan demokrasi dan cita-cita reformasi. Kini malah kemudian tersandera sendiri dalam ruang yang diciptakannya sebagai representasi suara (masyarakat sipil) pemilihnya. Jokowi terjebak dalam pusaran arus gelombang politis elit (negara).

Terpilihnya menteri-menteri yang baru dan bongkar pasang dalam reshuffle kabinet kali ini sangat terlihat merupakan deal-deal politik. Aroma kedekatan serta kepentingan perpanjangan tangan partai, sekelompok orang, dan tentu saja kapital, mengingatkan kita kepada kelanggengan 32 tahun orde baru yang membelenggu bangsa dan negara ini.

Reformasi 1998 berhasil meruntuhkan orde baru dengan perjuangan yang memakan korban. Namun, pemerintahan kali ini seolah melupakan perjuangan demokrasi ini dengan menempatkan orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki rekam jejak yang dibumbui oleh pelanggaran HAM dalam era orde baru. Ini seperti pemerintahan daur ulang dari era orde baru yang lebih kontemporer.

Jokowi mulai membagi piring kekuasaannya dengan sektor perdagangan, keuangan, dan ekonomi yang berkiblat ke Amerika dan Tiongkok. Dalam kabinet baru hasil reshuffle ini, Jokowi membuat keseimbangan kubu-kubu dalam pengelolaan aset-aset penting negara. Kita tahu, Jokowi tidak memiliki basis kekuasaan, jadi ketika berkuasa harus bertransaksi kanan dan kiri dalam hubungan politik transaksional.

Terpilihnya kembali mantan Menteri Keuangan era SBY sekaligus mantan petinggi Bank Dunia menjadi Menteri Keuangan yang baru pada reshuffle Jokowi kali ini, semakin menancapkan agensi penetrasi skema neo-liberalisme ekonomi yang berorientasi pasar. Indonesia akan menjadi negara yang bergantung kepada pinjaman modal asing dengan kemungkinan terburuknya menjadi negara yang gagal bayar lalu bangkrut.

Indonesia akan semakin mulus sebagai negara yang terus dipercayai untuk meminjam uang dalam aktivitas roda pembangunan sebagai bagian pola kerja developmentalis global yang tentu saja tidak berorientasi ke masyarakat sipil seperti dalam program Nawacita dan Trisakti yang diusung Jokowi.

Padahal dalam pidato 22 April 2015,  Jokowi pernah berujar bahwa pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ABD adalah pandangan yang using dan perlu dibuang. Nyatanya sekarang melalui reshuffle ini, Indonesia menjalin hubungan lebih mesra dengan Bank Dunia dengan menyerahkan pos kementerian keuangannya kepada mantan petinggi Bank Dunia. Tersanderanya pemerintahan Jokowi dan penggerogotan program Nawacita–Trisakti semakin telanjang terjadi dalam skema reshuffle kali ini.

Selain itu, terpilihnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang notabene terlibat dan bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Indonesia. Posisi ini akan menentukan dalam mengambil keputusan-keputusan pada skema impunitas. Apakah negara, khususnya pemerintahan Jokowi sedang  mengolok-olok masyarakat terutama para korban HAM? Orang yang mengolok-olok korban HAM adalah orang yang tidak memiliki ketajaman berpikir dan kehalusan perasaan.

Bagaimana performa Indonesia menghadapi gugatan-gugatan HAM internasional? Sungguh ironis, Jokowi malah memilih menteri pelaku pelanggaran HAM. Dakwaan PBB terhadap Menko Polhukam yang baru ini adalah sinyal negatif kepada negara Indonesia dalam ruang gerak di mata hukum dan HAM nasional mapun internasional. Pelanggaran HAM adalah kejahatan kemanusiaan yang melanggar hukum nasional maupun internasional (IJC UN Security Council dan ICC Statuta Roma).

Hasil dari sidang IPT 65 di DenHaag, Belanda, menyebutkan bahwa negara Indonesia terlibat dalam 10 kejahatan HAM dalam Peristiwa 1965. Bagaimana negara akan melakukan upaya penegakan HAM dan melakukan kerja yang adil dalam kasus 1965 ini, jika negara melindungi kejahatan HAM dengan memberikan jabatan penting kepada pelaku kejahatan HAM.

Pilihan masyarakat sipil kepada Jokowi dalam Pilpres 2014 lalu sehingga memperoleh kemenangan, tidak lepas dari faktor karena masyarakat sipil menolak calon presiden lainnya yang jelas pelanggar HAM. Bagaimana mau menuntaskan persoalan HAM, jika para pelanggar HAM kemudian berada di sekeliling pemerintahan. Ini sebuah kemunduran demokrasi dan kemunduran penegakan HAM di Indonesia.

Memang masih ada berbagai gerakan masyarakat sipil, seperti halnya aksi “Kamisan” yang sudah berlangsung selama 9 tahun, terus menyuarakan hak masyarakat sipil dalam memperoleh keadilan HAM di negara ini. Gerakan masyarakat sipil yang semula mendukung majunya Jokowi sebagai presiden akhirnya hanya memiliki resonansi yang sangat kecil dalam preferensi penting pengambilan kebijakan strategis. Bagaimana mau berbicara tentang masyarakat sipil, ketika pemerintahan semakin telanjang dan tersandera dengan kontrak-kontrak politik domestik disertai penetrasi global yang mencengkamnya.

Nawacita–Trisakti menjadi palsu dan semakin jauh. HAM hanya menjadi olok-olok kekuasaan semata. Jokowi sedang menggali lubangnya sendiri dan membawa masyarakat sipil yang mempercayakan demokrasi dan kekuatan masyarakat sipilnya untuk turut serta terjerumus dalam lingkaran setan kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah praktik hegemoni neo-liberalisme dan oligarki akut yang bercampur arogansi militeristik.

 

Sumber gambar: Array

 

Tentang Penulis

Frans Ari Prasetyo

Frans Ari Prasetyo

Pemerhati ruang publik

Tinggalkan komentar