Industri Hasil Tembakau

Presiden Jokowi Minta Nasib Petani Tembakau Dipedulikan

kretek menghidupimu
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Selama ini nasib petani tembakau jarang diperhatikan. Kelangsungan hidup para petani tembakau, para buruh tembakau yang hidup dan bergantung dari industri tembakau, tidak kecil. Menyangkut orang yang sangat banyak.

Presiden Jokowi ingin semua  aspek ini dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Maka itu dia mengundang sejumlah menteri dan keempat menteri koordinator agar pembahasan lebih komprehensif dalam rapat kabinet terbatas tentang FCTC (Framework Convention on Tobacco Control/Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau) di Kantor Presiden Kompleks Istana, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2016). Dalam rapat tersebut, Jokowi ingin semua aspek dipertimbangkan sebelum RI menandatangani FCTC. Harus betul-betul melihat kepentingan nasional.

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan beberapa anggota kabinet kerja lainnya.

RI belum menandatangani ratifikasi FCTC. Konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau atau ‘Framework Convention on Tobacco Control‘ (FCTC) dirancang oleh World Health Organization (WHO) pada 2003 dengan tujuan utama untuk mengendalikan produksi tembakau dunia guna melindungi generasi saat ini dan yang akan datang dari efek merusak konsumsi tembakau pada kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi. Konvensi tersebut juga bermaksud membatasi penggunaan tembakau dalam bentuk apa pun. Indonesia adalah salah satu negara yang tidak menandatangani dan belum melakukan aksesi FCTC tersebut.

Berdasarkan data WHO, sampai dengan bulan Juli 2013, sejumlah 177 negara telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC, mewakili 87,9% populasi dunia. Pada tahun 2015, jumlah negara yang meratifikasi dan mengaksesi FCTC bertambah menjadi 180 negara, yang mewakili 90% populasi dunia.

Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para menteri terkait untuk melihat kepentingan nasional terlebih dahulu dan melihat berbagai aspek sebelum mengambil keputusan. Indonesia jangan hanya sekedar mengekor negara lainnya, tanpa berpikir mengenai solusi yang seimbang antara kepentingan generasi muda ke depan, dengan kelangsungan hidup para petani tembakau, para buruh tembakau, yang hidup dan bergantung pada industri tembakau.

Presiden juga berpesan, agar seluruh aspek yang ada dalam permasalahan ini benar-benar dilihat dan dibahas. Untuk itu, solusi yang nantinya diambil harus benar-benar komprehensif sehingga menghasilkan manfaat bagi semua pihak. Bukan sekadar ikut-ikutan tren, karena sudah banyak negara yang sudah ikut, kemudian kita juga lantas ikut.

 

Sumber gambar: Ryan

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar