Lain-Lain

Perang Lawan Setan Tanah

mafia tanah bulogading
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

oleh Arpan Rachman dan Andi Aisyah Lamboge

Di Indonesia, penggusuran massal telah menjadi modus operandi dari pemerintah yang frustrasi untuk mengembangkan industrinya. Penduduk setempat melihat situasi yang sangat berbeda: takut kehilangan rumah dan mata pencaharian mereka. Perang jalanan akibatnya tidak jarang terjadi. Ini sekadar laporan pandangan mata dengan perspektif akar rumput tentang bagaimana proses itu dimainkan dalam cerita yang secara umum sebagian besar sebagai pengganti yang lebih menarik ketimbang pelanggaran hak asasi manusia. Artikel ini pertama kali dimuat di TORTURE terbitan Asian Human Rights Commission (AHRC) edisi Hong Kong–April 2016.

***

WARGA yang tinggal di Jalan Bulogading memiliki keberanian yang luar biasa. Ketika pemerintah berusaha membongkar rumah mereka, mereka menantang polisi untuk perang sipil. Bukan sebatas mengancam di spanduk saja, para penduduk mengasah keberanian mereka dengan unjuk kekuatan bersenjata menghadapi polisi. Inilah cerita lama mengenai penggusuran di Indonesia, dari sudut pandang bagaimana masyarakat melawan ketidakadilan.

Bone Pos memberitakan: Rencana eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar di jalan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang Makassar, Sulawesi Selatan, Senin siang 23 November 2015, berlangsung ricuh.

Ratusan warga yang berkumpul hampir di sepanjang jalan Somba Opu Makassar ini, melempari polisi dengan batu. Selain itu sejumlah warga nampak bersiap siaga dengan mempersenjatai diri mereka dengan senjata tajam.

Bulogading di Kecamatan Ujung Pandang, di tepi Pantai Losari berhadapan dengan Selat Makassar. Kelihatannya hanya kawasan hunian biasa, seperti daerah-daerah lain di Indonesia. Banyak warga di situ hidup bersahaja, sehari-hari berjualan pisang bakar untuk para turis di Pantai Losari.

Tapi sesuatu mengancam kehidupan mereka. Negara menyatakan kampung Bulogading sebagai tanah milik orang lain. Tanah seluas 2.000 meter persegi digugat pihak ahli waris yang menuntut haknya, kendati penggugat hanya memegang sertifikat tanah kadaluarsa berdasarkan sebuah kasus yang dimulai sejak 1971.

“Dalam sidang, kita tidak melihat penggugat. Kita lawan setan ini,” kata Kostari, 42 tahun, yang hidup bersama istri dan tiga anaknya, seorang penjual emas di Somba Opu. Dia mengungkapkan kisah ini dalam rumahnya di lorong sempit dari muara Jalan Bulogading.

Kostari sudah tinggal di lorong sempit itu selama tiga generasi. Kakeknya bermukim di situ saat penjajahan Jepang di Indonesia, 1942-45. Sebagian warga, katanya, menerima surat berisi perintah untuk pergi dari Bulogading setelah putusan Pengadilan Negeri Makassar pada 12 Agustus 2015. Eksekusi tertunda karena perlawanan warga, beberapa orang penduduk lebih suka menjual rumah mereka daripada diusir.

Di simpang Jalan Bulogading-Somba Opu, terlihat tanda perlawanan warga: spanduk bertuliskan “Bulogading Digusur, Somba Opu Terbakar”.

Warga Bulogading saat ini berkonsolidasi dalam persatuan bernama Forwa (Forum Warga Bulogading). Selain itu mereka telah didampingi pengacara dari YLBHM (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Makassar). Semua bersatu demi menguatkan perlawanan menghadapi risiko kehilangan rumah.

Berita Kota Makassar melaporkan: Pengadilan Negeri Makassar, belum bisa memastikan dan menentukan jadwal pelaksanaan eksekusi lahan di Bulogading. “Saya belum tahu kapan jadwal eksekusinya,” kata juru bicara Pengadilan Negeri Makassar, Ibrahim Palino, Kamis 20 Agustus 2015.

Palino mengatakan, sampai saat ini pihak pengadilan masih menunda jadwal pelaksanaan eksekusi lahan tersebut. Meski pihak pengadilan tetap akan melaksanakan eksekusi, berdasarkan putusan yang dimenangkan oleh pihak penggugat.

Maulana, pengacara dari YLBHM, menjelaskan: “Warga Bulogading digugat tahun 1971. Haji Hasyim Daeng Manappa mengaku sebagai pemilik tanah ini. Buktinya fotokopi sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan). Dia memperoleh HGB itu dari proses lelang dan kemudian gugatan itu berlanjut di pengadilan.” Maulana mengingatkan, pengadilan tidak pernah melaksanakan sidang atas gugatan si haji di tahun 1971.

Pemilik paling awal tanah Bulogading adalah Ho Tjing Ling, orang Cina. Dia punya sertifikat Eigendom Verponding sebagai dasar hukum pada zaman pemerintah Belanda sebelum Indonesia merdeka. Berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 seluruh persil tanah bekas milik Belanda kemudian dikonversi menjadi tanah milik negara berbentuk sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), sebab orang asing tidak boleh memiliki tanah.

Ahmad Rianto, pengacara YLBHM lain, menunjukkan fakta bahwa tanah itu dikuasai turun-temurun oleh penduduk lokal sejak tahun 1924. “Semua tanah yang bersertifikat HGB berakhir masa berlakunya tahun 1980. Karena tidak didaftarkan kembali oleh pemilik awal, maka negara melakukan lelang.” Pada saat lelang itu terjadi kekeliruan karena syarat-syarat hukumnya tidak terpenuhi. Lagi pula sejak tahun 1980, HGB itu tidak pernah diperpanjang sampai 30 tahun kemudian.

Tahun 80-an, pengadilan mengeluarkan perintah untuk membuka kembali kasus ini, menyelidiki mengapa pihak penggugat hanya memegang Eigendom Verponding dan tidak pernah dilakukan pengukuran tanah, sehingga batas-batas tanah sengketa itu tidak jelas.mafia tanah

Pewaris dari si haji itu, Sadhiah, mengajukan kembali gugatan di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2009. Sidang diadakan, putusan Pengadilan Negeri Makassar tingkat pertama menyatakan warga kalah. Penduduk Bulogading mengajukan banding kembali perkara itu, tapi kalah lagi melalui putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 142 tanggal 11 Agustus 2011.

“Kemudian kami mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan perkara diputuskan 5 Agustus 2013, warga kalah. Kami mengajukan peninjauan kembali lagi tahun 2014, putusannya baru diterima November 2015, isinya ditolak,” kata Maulana.

Pengadilan mempertimbangkan pihak penggugat yang memiliki Eigendom Verponding dinyatakan sah sebagai pemilik. Namun di antara banding pertama dan peninjauan kembali, pihak penggugat bertambah menjadi tujuh orang dari mulanya hanya satu orang Sadhiah saja.

Warga yang putus asa kini mengadu kepada Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. Konflik lahan Bulogading telah merongrong mereka sepanjang 45 tahun lebih.

Rakyatku melaporkan: Wali Kota Makassar Danny Pomanto menunjukkan keseriusannya untuk membantu warga di Bulogading melalui rencananya untuk melayangkan gugatan atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar, Sofian Manai, akan mengusahakan pertemuan dengan Badan Pertanahan (BPN) Makassar untuk mencari bukti-bukti dalam menyelamatkan lahan tempat tinggal yang dihuni oleh 250 orang.

Bantuan apa yang dijanjikan itu belum diketahui. Dalam belitan kasus ini, perseteruan hukum yang pelik telah meluapkan gairah penduduk Bulogading bertekad bulat menjaga tanah dan mengamankan rumah mereka. Kesaksian kita untuk perjuangan mereka adalah yang paling layak mereka terima.(*)

 

*) Arpan Rachman seorang penulis relawan, pencinta kucing kampung dan sepakbola.

 **) Andi Aisyah Lamboge alumni Universitas Hasanuddin, aktivis dan jurnalis.

Sumber foto: Arpan Rachman

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar