Lain-Lain

Kabupaten Purwakarta Ramah HAM, Kota Bandung?

bandung ramah ham
Frans Ari Prasetyo
Ditulis oleh Frans Ari Prasetyo

Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu calon penerima penghargaan daerah paling toleran di Indonesia. Purwakarta sudah mengeluarkan surat edaran tentang kebebasan beragama dan menjalankan surat edaran tersebut dengan baik sesuai dengan koridor konstitusi sebagai komitmen nyata mewujudkan daerah yang ramah HAM.

Bukan hanya dalam peraturan tetapi sudah melaksanakan peraturan itu dalam bentuk perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kaum minoritas maupun mayoritas. Tindak nyata lainnya adalah pembentukan Satgas Toleransi yang menjamin bentuk perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi kaum minoritas maupun mayoritas.

Bagaimana dengan Bandung? Kota ini digembar-gemborkan dalam forum KAA ke-60 tahun 2015 lalu sebagai kota ramah HAM pertama di dunia. Apakah itu mimpi atau hanya ingin mendapat simpatik publik internasional? Ternyata publik internasional tidak silau oleh gemerlap KAA dan slogan-slogan itu. Pada akhirnya mereka tahu bahwa terdapat daerah lain yang sudah melakukannya, sebut saja Palu, Wonosobo, dan kini Purwakarta.

Dalam konteks Bandung, jangankan menerbitkan surat edaran ataupun payung hukum lain untuk melindungi warganya dari ancaman intoteransi terkait isu HAM, melindungi hak warga untuk melakukan kegiatan berkumpul, berserikat, dan beragama saja masih sulit.

Hal senada dapat dilihat dalam konteks Jawa Barat yang mendapat label sebagai sebagai provinsi paling tinggi tindak pelanggaran hak atas kebebasan beragama berkeyakinan (KBB) sekaligus paling intoleran di Indonesia. Dan Bandung adalah ibukota Provinsi Jawa Barat. Sungguh anomali jika sebuah provinsi yang memiliki tindakan intoleransi tertinggi di Indonesia dan juga memiliki ibukota yang katanya sebagai kota ramah HAM pertama di dunia justru tertinggal oleh sebuah kabupaten. Padahal kebebasan beragama sebagai hal yang paling subtantif dalam kehidupan kemanusiaan di Indonesia.

Purwakarta mampu melakukannya walau dalam luang lingkup kabupaten yang berada di provinsi paling intoleran. Purwakarta memberikan jawaban atas kebhinekaan Indonesia. Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat masih di level slogan dan jargon terkait HAM. Indonesia bukan negara agama, tetapi negara harus menempatkan agama sebagai hak yang dilindungi konstitusi sehingga masyarakat dapat menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing tanpa khawatir diganggu ormas intoleran.

 

Sumber foto: Bachrul

Tentang Penulis

Frans Ari Prasetyo

Frans Ari Prasetyo

Pemerhati ruang publik

Tinggalkan komentar