Industri Hasil Tembakau

Pemerintah Wajib Memenuhi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tiap Orang

tembakau
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Industri pengolahan tembakau dan cengkeh bukan saja sudah menyumbangkan pajak dan bea bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, namun juga kepada negara RI. Baik pada masa pemerintahan Soekarno dan periode panjang di masa pemerintahan Soeharto maupun sesudah reformasi sampai sekarang.

Jumlah pajak dan bea yang disetorkan oleh industri rokok kepada negara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pemerintah terus menggenjot penerimaan dari cukai tembakau. Hasilnya senantiasa melebihi target sebagaimana yang dikemukakan Lembaga Demografi Universitas Indonesia.

Diakui pula oleh Dirjen Bea Cukai bahwa penerimaan dari cukai rokok masih diandalkan sebagai pemasukan negara. Dengan setoran ini – dalam rentang 10 tahun menabung – pemerintah bisa menggunakannya untuk membayar utang negara.

Pemerintah pusat adalah pemegang otoritas dalam penarikan cukai tembakau selain PPn dan PPh. Namun demikian, dari hasil penerimaan ini pemerintah pusat juga mengalokasi dalam bentuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) yang didasarkan atas UU No. 39/2007 tentang Cukai.

Tahun 2012, dana sebesar Rp 1,69 triliun dialokasi untuk seluruh provinsi, kabupaten dan kota sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 197/2012. Daerah-daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan penerima alokasi DBH-CHT paling banyak pertama dan kedua.

Industri pengolahan tembakau dan cengkeh sudah tumbuh sebagai sub-sektor pertanian dan industri yang penting bagi penerimaan negara dari pajak dan bea. Dengan mengerahkan segala sumber daya – membentang dari pedesaan yang ditumbuhi tanaman tembakau dan cengkeh maupun kota-kota yang digerakkan oleh roda-roda industri kretek – telah melibatkan banyak pekerja yang menggerakkan roda ekonomi sub-sektor itu.

Tidak sedikit dari mereka yang mengalami kejatuhan dan banyak pula yang muncul dengan mengandalkan modal kecil-kecilan. Namun, perkebunan tembakau dan cengkeh maupun industri kretek tidak pernah mati terkubur selamanya. Bahkan sebaliknya mampu bangkit dan menggapai masa keemasannya sekarang ini.

Pencapaian ini tidak dapat diabaikan dari basis ekonomi yang tersedia pada masa kolonial Hindia Belanda sebagai dimensi obyektif di satu sisi dengan kreativitas budaya masyarakat lokal sebagai dimensi subyektif di sisi lain yang menjadi momentum lahirnya rokok kretek.

Kendati demikian, untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya – sesuai perjanjian internasional hak-hak manusia (international bill of human rights) – bukanlah kewajiban dan tugas perusahaan-perusahaan atau para pemilik industri pengolahan tembakau dan cengkeh, melainkan kewajiban dan tugas negara terutama pemerintah yang sudah mengesahkan diri sebagai bagian dari negara-negara pihak/perserta (states parties) dalam perjanjian tersebut.

Pemerintah tidak hanya berkewajiban dan bertugas memperluas lapangan kerja dan memajukan kebijakan upah dan tunjangan bagi pekerja, melainkan juga memberikan perlindungan terhadap para pekerja ketika mereka menghadapi perselisihan atau dirugikan dalam melaksanakan aktivitas produksi dan pekerjaan lainnya. Sebab, RI sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui legislasi UU No. 11/2005.

Dengan UU ini pemerintah berkewajiban membuat rencana untuk merealisasikan langkah-langkah programatis bagi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya atas setiap orang di Indonesia.

 

Sumber foto: Eko Susanto

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar