Lain-Lain

Negara Wajib Memenuhi Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

kewajiban negara
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Hak-hak manusia (human rights) tidak hanya hak-hak sipil dan politik, namun juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak manusia merupakan suatu klaim yang berdasar, sah (legitim) bagi setiap orang baik berdasarkan moral atau kesepakatan, ataupun perjanjian dan hukum. Hak-hak ini saling bergantung (interdependent) dan tidak terpisahkan (indivisible) satu sama lain.

Namun khusus dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas pekerjaan, negara lebih terlibat dengan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Dalam konsep dan norma hak-hak manusia, dikenal istilah kewajiban negara (obligation of the state). Secara umum, kewajiban negara ada tiga, yaitu kewajiban menghormati (obligation to respect), kewajiban melindungi (obligation to protect), dan kewajiban memenuhi (obligation to fulfil).

Pemerintah diwajibkan [a] menyusun perencanaan dan langkah-langkah (to take steps) berdasarkan indikator hasil sebagai kewajiban berbuat (obligation of conduct), dan [b] merealisasikan atas apa yang sudah direncanakan dengan memaksimalkan ketersediaan sumber daya (to the maximum of their available resources) sebagai kewajiban meraih hasil (obligation of result).

Dengan demikian, negara (state) dalam memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bersifat sebagai realisasi yang progresif (progressive realization).

Berdasarkan konsep dan norma hak-hak manusia, tidaklah menjadi kewajiban pihak lain kecuali negara, terutama pemerintah yang menanggung kewajiban dan tugas untuk merealisasikan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, khususnya hak atas pekerjaan. Pemerintah tidak boleh tanpa rencana, sebaliknya berkewajiban menyusun rencana merealisasikan hak ini.

Selain itu, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melindungi hak atas pekerjaan supaya tidak mengakibatkan orang-orang yang bekerja kehilangan pekerjaan mereka. Maka, dalam kaitan ini pemerintah ditantang untuk pertama-tama memenuhi hak atas pekerjaan dengan menyediakan lapangan-lapangan kerja.

Namun ketika muncul persoalan terkait ketegangan atau perselisihan, maka sedikitnya pemerintah wajib mempertahankan atau melindungi hak atas pekerjaan.

Ada tiga kewajiban negara itu. Pertama, dengan sifat non-material, kebebasan (freedom) setiap orang hanya dapat dinikmati bila negara menghormatinya, dengan tindakan tanpa melakukan campur tangan. Negara harus menahan atau mengekang diri untuk berbuat.

Kedua, dalam pergaulan sosial dapat timbul perselisihan, bahkan tindak kekerasan, sehingga kehadiran atau peran negara diperlukan sebatas menegakkan keadilan (justice).

Ketiga, peran negara lebih diperlukan dengan tujuan supaya setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya atau mencapai kesejahteraan (welfare), karena diasumsikan sumber-sumber daya material bersifat terbatas. Yang terakhir inilah hak-hak ekonomi, sosial dan budaya harus dipenuhi baik untuk bertahan hidup (survival) demi mencegah kekerasan (violence) maupun menjadi sejahtera (well-being) demi menghindari kesengsaraan (misery).

Kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya itu terkandung dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan ini sudah menjadi hukum nasional sesudah diratifikasi melalui legislasi UU No.11/2005. Dalam kovenan ini pertama-tama yang ditekankan adalah pemenuhan hak atas pekerjaan (right to work) sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 6.

Pekerjaan yang dimaksud berlaku secara umum untuk semua orang, kecuali anak, tanpa dibatasi oleh posisi atau kedudukan dalam relasi kerja seperti posisi pengusaha dan pekerja, petani, nelayan, pegawai negara, birokrat, politisi, dan sebagainya.

Kovenan ini memberikan perhatian yang cukup banyak terhadap orang-orang yang bekerja sebagai buruh atau pekerja upahan (wage labour), yakni terkandung dalam Pasal 7-9.

Hak-hak lainnya adalah hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya.

 

(Diambil dari Suryadi Radjab, Dampak Pengendalian Tembakau terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, h.145-146.)

Sumber foto: Eko Susanto

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar