Industri Hasil Tembakau

Tekanan Perdagangan Produk Tembakau

cengkeh
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Kendati rintisannya dimulai dengan jatuh bangun, namun daya tahannya setelah berkembang pada permulaan abad ke-20, sungguh mengesankan, tidak goyah oleh gelombang krisis ekonomi global. Bahkan daya tahannya tetap kuat ketika diguncang oleh muncul dan beroperasinya monopoli dagang Badan Penyanggah dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) yang disokong oleh kebijakan pemerintah yang menekan harga pembelian cengkeh dari petani dan BPPC menjualnya dengan harga tinggi kepada anggota-anggota Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri).

Di satu pihak keberadaan BPPC telah menyengsarakan petani cengkeh dengan memaksa petani untuk menjual cengkeh dengan harga yang rendah, sedangkan di pihak lain para anggota Gappri dipaksa pula untuk membeli cengkeh hanya dari BPPC.

Dalam perdagangan bebas di tingkat internasional, industri produk tembakau Indonesia justru menghadapi tembok proteksi. Pemerintah AS melarang masuknya rokok kretek ke negerinya.

UU Tembakau (Tobacco Act) di AS mendiskriminasikan kretek, karena rokok beraroma mentol yang banyak diproduksi perusahaan AS boleh beredar, sedangkan kretek justru dilarang. Bahaya aroma mentol dalam rokok ini juga sudah dikaji oleh lembaga pengawas makanan dan obat di AS, Food and Drug Administration (FDA). Namun demikian, memang dengan disahkannya aturan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act pada 2009 dan berlaku pada 2010, potensi kerugian Indonesia akibat aturan ini mencapai 200 juta dollar AS per tahun.

Sedangkan potensi ekspor rokok Indonesia ke seluruh dunia diperkirakan 500 juta dollar AS pada 2010. Pembentukan panel di WTO untuk menghadapi larangan ekspor kretek ke AS dengan tuduhan kretek lebih berbahaya ketimbang rokok putih, kelihatannya pernyataan WTO memang kurang menguntungkan. WTO menyatakan bahwa aturan AS itu memang diskriminatif. Namun di lain pihak, WTO juga menyatakan aturan itu memang dibutuhkan karena dapat mengurangi perokok pemula. Pernyataan terakhir ini menegaskan posisi WTO, karena tidak didasarkan atas alasan kesehatan, melainkan untuk mengurangi perokok. Pernyataan WTO inilah yang mendorong Gappri menimbang untuk mengajukan banding.

Mentoknya ekspor kretek akibat aturan yang diskriminatif itu, Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) meminta pemerintah RI segera tegas menanggapi keputusan WTO, karena tersedia dua bulan untuk menanggapinya. AMTI menilai sikap tegas pemerintah dibutuhkan karena kebijakan AS itu memukul industri kretek, yang mencerminkan 90 persen produksi rokok Indonesia. Desakan juga dikemukakan Wakil Ketua Komisi Industri, Perdagangan, dan Investasi Dewan Perwakilan Rakyat Aria Bima. “Pembatasan rokok kretek adalah bagian dari perang dagang. Indonesia tidak boleh diam saja, harus melawan,” katanya.

Ekspor rokok Indonesia tidak hanya menghadapi tembok proteksi dan diskriminasi di AS, namun juga tekanan pemerintah dalam menaikkan cukai dan pembatasan produksi. Sejak Januari 2012, pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 15 persen. Sebelumnya, pada 2010, cukai sudah dinaikkan 6 persen, sehingga meningkat 2,5 kali.

Selain itu, kebijakan pemerintah yang menyederhanakan cukai rokok – tanpa bertingkat sesuai modal-modal yang ditanamkan – dikhawatirkan Gappri bakal menggulung industri rokok skala kecil dan menengah. Karena industri kecil dan menengah tidak akan sanggup memenuhi tarif yang nilainya hampir sama dengan industri besar. Mereka bakal kesulitan membayar cukai bila tarifnya mendekati sama antara industri kecil dan menengah dengan industri besar. Dikesankan bahwa pemerintah lebih melayani kepentingan perusahaan bermodal besar dan menyingkirkan industri kecil dan menengah yang lebih padat karya.

 

(Dikutip dari Suryadi Radjab, Dampak Pengendalian Tembakau terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, h.8-10.)

Sumber foto: Flickr

 

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar