Industri Hasil Tembakau

Menolak Fatwa Haram

klobot
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa haram merokok sudah menjadi perbincangan di kalangan kyai Nahdlatul Ulama (NU). Berbeda dengan MUI, kalangan kyai NU di Kabupaten Jember menilai, mengharamkan rokok lebih banyak menimbulkan ‘mudharat’ (kerugian) daripada manfaatnya. Karena itu, mereka meminta MUI tidak gegabah membuat fatwa dan sebaiknya kaji lebih dalam dari berbagai aspek seperti aspek sosial dan ekonomi seperti nasib petani dan buruh tembakau maupun buruh pabrik rokok.

Rencana ini juga menimbulkan reaksi Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), dengan mendatangi MUI Jatim pada 29 Agustus 2008. Mereka meminta MUI tidak mengeluarkan fatwa pengharaman rokok.

Namun demikian, MUI meneruskan rencananya. MUI mengeluarkan fatwa tentang rokok pada Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa yang diselenggarakan pada Januari 2009. Sidang komisi Ijtima Ulama Fatwa III MUI yang membahas fatwa rokok tidak menemukan titik temu. Komisi hanya menghasilkan 4 alternatif fatwa rokok dan salah satunya adalah rokok diharamkan dalam kondisi tertentu.

MUI mengeluarkan fatwa haram untuk kegiatan merokok di kalangan anak-anak dan perempuan hamil. Fatwa ini juga didukung oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Komisi VIII yang juga Anggota Kaukus Parlemen Untuk Pengendalian Dampak Tembakau DPR, dengan menilai fatwa MUI sebagai langkah yang tepat.

Maka, petani tembakau NTB tidak hanya menghadapi kebijakan pemerintah, namun juga fatwa haram merokok hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang, Sumatera Barat, 23-26 Januari 2009. APTI NTB menentang fatwa MUI yang memunculkan kesan seakan-akan usaha tani tembakau dikategorikan haram dan dikritik sebagai fatwa yang gegabah. Karena fatwa ini dapat mengancam usaha tani tembakau di Pulau Lombok yang mencapai 16.809 kepala keluarga (KK) dan hasil produksinya merupakan penyumbang terbesar bahan baku rokok nasional. Masa produksinya selama lima bulan terlibat sebanyak 23.000 orang dan 15 unit perusahaan pengelola tembakau sebagai mitra petani dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 154.000 orang.

Fatwa haram merokok yang muncul di Padang Panjang itu mengundang reaksi dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Fatwa yang mengharamkan merokok dipandang berpotensi menaikkan angka pengangguran dan sangat merugikan. Dalam kaitan fatwa ini, Kudus menjadi salah satu daerah penting dalam industri rokok kretek – terbesar di Jawa Tengah – sehingga MUI dan DPRD Kudus ambil bagian dalam memprotes atau menolak pengharaman merokok. MUI Kudus mempertimbangkan bahwa Kudus merupakan daerah berbasis industri rokok, di mana masyarakatnya sangat menggantungkan denyut perekonomiannya dari rokok di mana sedikitnya ada 100.000 pekerja di pabrik-pabrik rokok. Bila diharamkan, bakal menimbulkan dampak sosial yang keras.

Dengan menimbang situasi inilah sehingga masyarakat, pengusaha rokok, dan ulama Kudus bersatu menentang rencana fatwa haram rokok yang akan dikeluarkan MUI. Pada 20 Januari 2009, rombongan MUI Kudus, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gapri), PPRK, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kudus, Asisten II Bupati Kudus, dan LSM mendatangi dan beraudiensi dengan MUI Pusat di Jakarta.

Fatwa MUI itu bakal membawa pengaruh terhadap setoran cukai ke negara sebagaimana dikemukakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai pada 27 Januari 2009. Dikhawatirkannya bahwa penerimaan negara dari cukai akan turun sekitar 10 persen. Penurunan ini dikaitkan dengan sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Mengimbangi penerimaan ini kenaikan tarif cukai rokok sebesar 7 persen akan berlaku pada Februari.

Keluarnya fatwa haram merokok oleh MUI – sebagaimana diakuinya – tidak lepas dari desakan berbagai pihak. Namun demikian, MUI Kudus kembali mengungkapkan pentingnya Kudus sebagai daerah penghasil kretek, karena sekitar 700.000 orang tergantung penghidupannya pada produksi pengolahan tembakau dan cengkeh. Diperkirakan – dengan fatwa haram merokok – para petani tembakau di Kudus juga jadi korban dan dampaknya akan bertambah negatif, tambah miskin.

Sedangkan seorang komisioner Komnas HAM menyatakan, fatwa haram MUI ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan parameter hak-hak manusia (human rights), selain MUI bukanlah lembaga negara.

Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak juga mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk mengeluarkan fatwa yang menyatakan rokok termasuk ke dalam zat adiktif, sejak Oktober 2008. Namun MA menanggapi permohonan ini dengan menyatakan, pihaknya tidak punya kapasitas untuk mengeluarkan fatwa dan tidak punya kompetensi untuk menetapkan suatu kaidah.

Tidak hanya MUI yang menggunakan pandangan dan hukum agama untuk mengeluarkan fatwa haram merokok, melainkan juga Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait dampak negatif merokok bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat. Fatwa ini diambil dalam halaqoh – setelah menelaah manfaat dan mudarat rokok – tentang Pengendalian Dampak Tembakau yang diselenggarakan Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah pada 7 Maret 2010 di Yogyakarta. Dengan dikeluarkannya fatwa ini, maka fatwa tahun 2005 yang menyatakan merokok mubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan fatwa menjadi haram dinilai sebagai keputusan yang akan membawa manfaat. Fatwa ini didukung oleh MUI Solo.

Para petani dan buruh tembakau di lereng Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, memprotes atau mengecam fatwa haram merokok yang dikeluarkan PP Muhammadiyah. Ekspresi protes mereka berunjuk rasa dengan melakukan teatrikal membakar tembakau di atas telapak tangan dan di atas kepala mereka. Kendati kesakitan menahan panas, namun mereka tetap melakukannya. Sejumlah petani bahkan memenuhi mulut mereka dengan batang-batang rokok yang menyala, kemudian dihisap layaknya orang merokok. Mereka khawatir fatwa ini dapat mematikan sumber atau kelangsungan usaha mereka.

Bila sebelumnya mereka menentang fatwa haram MUI, maka pada 2010, sejumlah kyai NU di Jember kembali mengabaikan fatwa haram Muhammadiyah atas merokok. Bagi mereka, umat Islam selain Muhammadiyah, boleh saja tetap merokok, bertanam dan berdagang produk pengolahan tembakau. Para kyai NU ini mempunyai dalil juga untuk mengabaikan fatwa haram Muhammadiyah.128 Namun, fatwa Muhammadiyah ini memperoleh dukungan dari Komisi Fatwa MUI.

Memang, tidak sedikit petani dan buruh tembakau yang memprotes dan menyampaikan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah dalam pengendalian tembakau dan kampanye anti rokok lebih mengandalkan dana dan iuran pribadi secara sukarela seperti yang dilakukan ribuan petani dan buruh tembakau dari sejumlah kabupaten di Jawa Tengah yang berangkat ke Jakarta untuk memprotes RPP Tembakau pada Februari-Maret 2010. Karena “periuk nasi” mereka langsung merasa terancam atas kebijakan ketat tentang tembakau.

Namun kampanye anti tembakau, tidak sedikit gelontoran dana dari AS. Salah satunya dari filantropis Michael Bloomberg asal New York di bawah bendera Bloomberg Initiative (BI). Dalam rentang 2007-2010, sebanyak 4.195.442 dollar AS atau sekitar Rp 39 miliar itu mengalir ke pihak-pihak yang berkomitmen untuk menabuh genderang perang terhadap tembakau di Indonesia. Proyek terbesar BI di Indonesia adalah pembentukan Tobacco Control Support Centre (TCSC) yang menghabiskan dana 542.600 dollar AS. TCSC bertujuan berfungsi sebagai pusat koordinasi segala kegiatan kampanye dan memperjuangkan regulasi yang prokesehatan.

PP Muhammadiyah menyangkal tudingan bahwa fatwa haram yang dikeluarkannya tidak ada hubungannya dengan gelontoran dana Rp 3,6 miliar untuk program antirokok dari Michael Bloomberg atau BI. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Tarjih Dr Yunahar Ilyas menegaskan, lembaga lain bernama Muhammadiyah Tobacco Centre yang khusus menangani kampanye anti rokok dan berada di luar struktur organisasi PP Muhammadiyah. Selain itu, mereka juga tidak pernah mencampuri penentuan fatwa di bidang Tarjih Muhammadiyah.

 

(Dikutip dari Suryadi Radjab, Dampak Pengendalian Tembakau terhadap Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, h.23-27.)

Sumber foto: Eko Susanto

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar