Industri Hasil Tembakau

Kemampuan Pemerintah Membayar Utang Melemah

cukai rokok

Kemampuan pemerintah membayar utang menurun. Pemerintah harus membayar bunga utang dengan memakai utang baru.

Neraca keseimbangan primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 defisit. Kenaikan defisit menggambarkan kemampuan anggaran negara untuk menutup utang melemah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, defisit keseimbangan primer APBNP 2015 naik 203,8% dari target Rp 66,8 triliun, atau meleset sebanyak Rp 136,1 triliun dibanding tahun 2014 yang hanya sebesar Rp 93,3 triliun.

Keseimbangan primer adalah total pendapatan negara dikurangi belanja, tanpa menghitung pembayaran bunga utang. Posisi defisit menunjukkan pendapatan negara tidak bisa menutupi pengeluaran, sehingga membayar bunga utang dengan memakai utang baru.

Defisit keseimbangan primer meningkat seiring anggaran yang juga mengalami defisit. Dalam APBN-P 2015, realisasi defisit anggaran sebesar Rp 292,1 triliun atau 2,56% dari produk domestik bruto (PDB). Jumlah itu di atas target defisit yang hanya 1,9% PDB.

Realisasi defisit lebih besar dibandingkan APBN-P 2014 yang sebesar Rp 226,7 triliun atau 2,25% dari PDB. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan neraca keseimbangan primer yang baik adalah jika surplus defisit anggaran hanya 1,1% dari PDB.

Maka supaya neraca keseimbangan primer menjadi surplus, penerimaan negara harus lebih besar dari belanja negara ditambah bunga utang.

Itulah sebabnya pemerintah berupaya menaikkan penerimaan pajak dan bea cukai. Salah satu yang diandalkan adalah penerimaan pajak dan cukai dari Industri Hasil Tembakau (IHT). Tahun 2015 saja kontribusi empat perusahaan IHT terbesar mencapai 90% terhadap penerimaan cukai secara keseluruhan. Penerimaan cukai IHT mencapai Rp139,5 triliun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sebesar 100,3%.

Tahun 2016 ini pemerintah masih akan terus bergantung pada penerimaan pajak dan cukai dari IHT. Pemerintah menaikan target penerimaan dari IHT sampai 21% dari penerimaan tahun 2015, atau mencapai Rp 140 triliun.

Cara ini ditempuh pemerintah karena tidak bisa mengurangi anggaran belanja. Sebabnya, belanja pemerintah saat ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur untuk menggerakkan ekonomi.

Sudah saatnya pemerintah fokus memberi perhatian dan dukungan pada industri nasional yang terbukti dapat memberi kontribusi positif bagi pendapatan negara. Penerimaan pajak dan cukai dari perusahaan nasional selain bisa menutup defisit pembayaran utang, juga bisa jadi pondasi perekonomian yang tangguh. [F]

 

Sumber gambar: gambarrokok.com

Tentang Penulis

Arya Wiradikha Sudisman

Arya Wiradikha Sudisman

Penulis lepas, pemerhati isu kesehatan, dan penyuka kopi.

Tinggalkan komentar