Lain-Lain

Ekonomi Tumbuh Sejalan dengan Meningkatnya Ketimpangan

timpang
Nadira Prameswari
Ditulis oleh Nadira Prameswari

Pertumbuhan ekonomi yang Indonesia nikmati selama 15 tahun terakhir menyisakan ketimpangan. Dibanding banyak negara di kawasan Asia Timur lain, tingkat ketimpangan di Indonesia termasuk paling tinggi dan meningkat paling pesat.

Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya.  Sedangkan, lebih dari 80% penduduk, atau lebih dari 205 juta orang, tidak merasakan manfaat signifikan dari pertumbuhan.

Rentang tahun 2003 hingga 2010, tingkat konsumsi 10% orang terkaya di Indonesia tumbuh sebesar 6% per tahun. Sebaliknya, bagi 40% masyarakat termiskin, tingkat konsumsi mereka tumbuh kurang dari 2% per tahun setelah disesuaikan dengan inflasi.

Indeks koefisien gini Indonesia naik pesat dari 30 pada tahun 2000 menjadi 41 pada tahun 2013. Indeks gini mengukur tingkat pemerataan ekonomi di suatu wilayah.

Berdasarkan data tahun 2012, kebijakan fiskal Indonesia hanya menurunkan koefisien gini sebesar 3 angka. Bandingkan dengan koefisien gini di Brazil yang turun sampai 14 poin setelah upaya bersama untuk menurunkan ketimpangan melalui kebijakan fiskal.

Sebuah survei mengenai persepsi masyarakat terhadap ketimpangan ekonomi pada tahun 2014 menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia menilai distribusi pendapatan di Indonesia “sangat tidak setara” atau “tidak setara sama sekali”. Para responden juga menuntut pemerintah untuk bertindak.

Survei menunjukan bahwa lebih dari 61% responden mengatakan dapat menerima pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Yang utama bagi mereka adalah bagaimana pemerintah dapat memampatkan ketimpangan.

Ada empat penyebab ketimpangan. Pertama, ketimpangan peluang. Sistem ekonomi Indonesia saat ini bertopang pada pasar. Setiap orang punya peluang asalkan dapat mengakses pasar atau dengan kata lain, harus punya uang. Bagi yang tidak punya cukup uang, harus puas dengan peluang yang terbatas pula. Awal yang tidak adil dapat menentukan kurangnya peluang bagi mereka selanjutnya.  Setidaknya sepertiga ketimpangan diakibatkan faktor-faktor di luar kendali seseorang individu.

Kedua, ketimpangan pasar kerja. Pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, dan tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pemasukan yang kecil. Ketimpangan pasar kerja, juga disebabkan sistem ekonomi yang semata bertopang pada pasar, bukan pemberdayaan.

Ketiga, konsentrasi kekayaan. Kaum elite memiliki aset keuangan, seperti properti atau saham. Aset yang seharusnya diberdayakan untuk kemaslahatan bersama seperti sumber daya alam yang bertaut dengan hajat hidup orang banyak kini dimiliki secara privat oleh segelintir oligarki.

Keempat, ketimpangan dalam menghadapi goncangan. Saat terjadi goncangan, masyarakat miskin dan rentan akan lebih terkena dampak, menurunkan kemampuan mereka untuk memperoleh pemasukan. Jaring pengaman sosial dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang ada saat ini belum mampu menanggulangi risiko goncangan.

Ketimpangan yang semakin tinggi dapat dihindari. Kebijakan pemerintah yang tepat dapat membantu Indonesia memutus rantai ketimpangan.

Kunci untuk keluar dari jebakan ketimpangan adalah paradigma kebijakan ekonomi yang mengedepankan kesetaraan kesempatan. Soal penguasaan sumber daya, pemerintah bisa menengok kembali ke konstitusi UUD 1945 Nomor 33 contohnya. Lalu, penguatan program perlindungan sosial seperti bantuan beasiswa  pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan kapasitas keterampilan bagi tenaga kerja bisa jadi pilihan yang baik. Pajak dan anggaran belanja pemerintah mestinya mulai diarahkan untuk mengurangi ketimpangan. Dengan begitu Indonesia yang merata segera terwujud. [F]

 

Sumber foto: monitorday

 

Tentang Penulis

Nadira Prameswari

Nadira Prameswari

Pemerhati isu agraria, pangan, dan pedesaan.

Tinggalkan komentar