Industri Hasil Tembakau

Pembunuh Itu Bernama “Rezim Kesehatan”

tembakau
Lukman
Ditulis oleh Lukman

[Tanggapan untuk Buya Ahmad Syafii Maarif]

Mencermati kolom opini Kompas (19/01/2016) berjudul “Pembunuh Itu Bernama Nikotin” yang ditulis oleh Buya Syafii Maarif, ada beberapa hal yang mengusik pikiran saya.

Dalam opini tersebut, Buya memaparkan tentang bahaya nikotin yang terkandung dalam tembakau. Sayangnya, Buya hanya memandang dari satu sisi saja. Padahal, tembakau bukanlah persoalan kesehatan an sich. Banyak hal yang terkait di balik lembaran-lembaran daun tembakau yang dikeringkan dan dirajang, kemudian dilinting menjadi sebatang rokok. Ada mata rantai ekonomi yang melingkupi perjalanan tembakau.

Beberapa waktu belakangan ini, tembakau sebagai salah satu komoditi unggulan Indonesia memang mengalami serangan gencar kampanye hitam dari kalangan anti-tembakau. Melalui isu kesehatan yang mereka suarakan, sama seperti yang Buya suarakan, adalah cara yang paling jitu untuk menghabisi komoditi ini. Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang disusun oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) menjadi acuan mereka dan Buya untuk menekan sekaligus mematikan komoditi tembakau negeri ini.

Kampanye hitam seperti ini bukan kali pertama menimpa komoditi unggulan Indonesia. Sejarah itu selalu berulang, Buya. Dulu, kampanye hitam dengan isu kesehatan juga menimpa komoditi lain di negeri ini. Sebelum tembakau, komoditi kelapa dan garam Indonesia telah merasakan pahit-getirnya akibat kampanye hitam isu kesehatan. Industri kopra dan garam Indonesia mengalami kemunduran drastis dan berdampak sangat besar bagi kehidupan ekonomi pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam industri ini, khususnya petani kelapa dan petani tambak garam.

Tentu Buya masih ingat, di era tahun 1960-an sampai 1980-an, salah satu komoditi unggulan Indonesia adalah kopra dan minyak kelapa. Dalam pelajaran sekolah dasar, disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil kelapa dan kopra terbesar di dunia. Tak salah kalau Ismail Marzuki memilih metafora lambaian daun nyiur sebagai lambang keindahan dan kekayaan negeri ini karena kelapa pernah menjadi komoditi perdagangan utama. Kopra yang diproduksi oleh Indonesia merajai pusat-pusat perdagangan dunia sejak abad ke-18 (Abhisam DM, 2012, Membunuh Indonesia: Konspirasi Global Penghancuran Kretek).

Kejayaan komoditi kelapa mengalami masa surut semenjak tahun 1980-an. American Soybean Association (ASA), dengan meminjam tangan rezim kesehatan untuk menyatakan minyak kelapa berbahaya mulai melancarkan kampanye tentang bahaya kolesterol yang terkandung dalam minyak kelapa sebagai strategi untuk melindungi produk mereka. Mereka bahkan meminta pemerintahnya memasang label peringatan dalam setiap produk yang mengandung minyak kelapa (Abhisam DM, 2012). Kongres Amerika Serikat pun mendukung kampanye ini dengan mengeluarkan sebuah RUU untuk membendung impor minyak kelapa dan kelapa sawit. RUU itu pada intinya mewajibkan agar minyak dari daerah tropis dipasangi LABEL PERINGATAN.

Kampanye hitam yang gencar dan bertubi-tubi ini meluas. Tidak hanya di Amerika Serikat, bahkan sampai ke seluruh dunia. Indonesia pun menerima begitu saja kampanye hitam dan mulai ikut tanpa pemikiran kritis bahwa ada kepentingan dagang di baliknya. Bahkan otoritas kesehatan di Indonesia pun ikut termakan kampanye hitam ini dan serta-merta menjadikan kelapa sebagai musuh utama untuk kesehatan manusia. Padahal, ribuan tahun penduduk nusantara mengonsumsi minyak kelapa, toh tidak terbukti ada efek berbahaya bagi mereka.

Semenjak itulah, produksi kelapa dan kopra Indonesia mengalami kemunduran drastis, Buya. Banyak industri kopra yang gulung tikar. Efek dominonya merembet ke petani kelapa. Petani kelapa tidak bisa lagi menggantungkan perekonomian mereka pada kelapa. Disadari atau tidak, otoritas kesehatan negeri ini telah melakukan “pemiskinan” pada petani kelapa.

Buya, sengaja saya uraikan sedikit mengenai keruntuhan petani kelapa dan industri kopra karena ini sangat identik dengan keruntuhan yang akan dialami petani dan industri tembakau nasional.

Perang Nikotin
Buya, tentu ada baiknya sedikit kita tinjau, mengapa akhir-akhir ini kampanye hitam terhadap produk tembakau.

Kampanye hitam atas produk-produk tembakau tidak lepas dari perang bisnis perusahaan-perusahaan farmasi dunia. Hasil penelitian Wanda Hamilton yang dituangkan dalam buku berjudul Nicotine War (Insist Press, 2010), memaparkan bahwa semenjak tahun 1950-an, para ahli farmakologi yang telah meneliti efek fisiologis nikotin dan menemukan bahwa nikotin berpotensi memiliki manfaat terapi yang signifikan, baik sebagai sarana bantu berhenti merokok maupun sebagai obat untuk menangani berbagai penyakit.

Minat mereka terhadap nikotin meningkat seiring munculnya temuan-temuan baru tentang zat itu. Nikotin dapat digunakan untuk meringankan nyeri, meringankan gelisah dan depresi, meningkatkan konsentrasi dan kinerja pada mereka yang menyandang kelainan hiperaktivitas dan lemah dalam pemusatan perhatian; meringankan beberapa gejala pada skizofrenia akut, meringankan beberapa gejala pada sindrom Tourette, meringankan beberapa gejala pada penyakit Parkinson, dan meringankan beberapa gejala pada penyakit Alzheimer.

Industri farmasi sudah sekian lama melihat bahwa nikotin memiliki potensi keuntungan bisnis yang sangat besar. Oleh karena kepentingan bisnis itu, maka perusahaan farmasi dunia berusaha untuk merebut monopoli tembakau. Untuk mewujudkan itu, perusahaan-perusahaan farmasi tersebut menggandeng Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk memuluskan rencananya. WHO menyambut positif, dan segera meratifikasi sebuah perjanjian yang kita kenal dengan nama Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), yang berisi penegasan pentingnya strategi pengaturan dan pembatasan terhadap produk tembakau.

Keluarnya FCTC ini memperkuat amunisi untuk kampanye hitam terhadap tembakau, Buya. Penggiat-penggiat anti tembakau seolah-olah mendapat energi baru untuk mengampanyekan bahaya kesehatan yang diakibatkan tembakau. Apalagi kemudian mereka mendapat logistik untuk kampanye dari berbagai perusahaan farmasi dan lembaga-lembaga lain yang mempunyai kepentingan. Salah satunya dari Bloomberg, yang pernah menggelontorkan dana sebesar Rp3,6 miliar (2010) kepada PP Muhammadiyah yang pernah Buya pimpin sehingga mengeluarkan fatwa haram merokok.

Isu Kesehatan yang “Membunuh”
Tembakau adalah komoditi yang bernilai tinggi. Sebagai perbandingan saja, Buya, pendapatan negara dari tembakau lebih besar ketimbang dari Freeport. Selain itu, industri tembakau memberikan sumbangan besar terhadap pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Ia merupakan satu-satunya industri nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir, mulai dari penyediaan input produksi, pengolahan, hingga sektor penjualan. Semua dilakukan di dalam negeri oleh pelaku-pelaku usaha nasional dengan melibatkan tenaga kerja yang sangat besar jumlahnya.

Setidaknya ada 10 juta tenaga kerja (10% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja di tanah air) yang menggantungkan ekonominya pada industri tembakau. Mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik rokok, perdagangan rokok skala besar, menengah, maupun kecil, iklan, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita hitung dengan petani cengkeh sebagai salah satu pemasok bahan campuran untuk produksi kretek.

Isu kesehatan yang diembuskan oleh penggiat-penggiat anti tembakau (termasuk Buya) inilah yang membunuh kehidupan ekonomi 10 juta orang lebih yang menggantungkan hidupnya dari industri tembakau. Nikotin bukan sebagai pembunuh bagi mereka, tetapi adalah sebagai sumber ekonomi yang menggerakkan kehidupan mereka.

Sejarah kelam petani kelapa akan berulang kembali pada orang-orang yang menggantungkan perekonomiannya pada industri tembakau. Isu kesehatan yang dulu diembuskan pada komoditi kelapa, kini digunakan kembali untuk membunuh industri tembakau nasional. Apakah ini yang Buya inginkan?

Kemudian, klaim Buya yang menyatakan bahwa sekitar 11,5% pendapatan keluarga miskin adalah untuk rokok menurut saya keliru. Sebagai seorang perokok, saya tahu persis bahwa seorang perokok mempunyai takaran sendiri dalam mengonsumsi rokok. Saya sudah 20 tahun lebih merokok dan konsumsi rokok saya dalam sehari hanya satu bungkus kretek. Tidak lebih, walaupun penghasilan saya jauh meningkat dibanding 20 tahun yang lalu.

Oleh karena itu, angka 11,5% yang Buya sebut itu bukanlah angka yang ajeg. Artinya jika penghasilan keluarga miskin tersebut meningkat 5 kali lipat misalnya, maka tidak otomatis konsumsi rokoknya meningkat 5 kali lipat. Konsumsi rokok akan relatif tetap, seberapa pun penghasilannya. Nah, oleh karena itu, menurut saya, sebaiknya Buya mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk menaikkan pendapatan masyarakat Indonesia, dibandingkan menaikkan cukai tembakau sampai 70%. [I]

 

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

 

Tentang Penulis

Lukman

Lukman

Penikmat Sigaret Kretek Tangan, es kelapa muda, dan pecinta traveling.

Tinggalkan komentar