Industri Hasil Tembakau

Negara Memberikan Apresiasi pada Industri Hasil Tembakau

cukai

Dalam rangka memperingati Hari Pabean Internasional, Kementerian Keuangan memberikan apresiasi pada perusahaan yang telah berkontribusi terhadap penerimaan cukai negara sepanjang tahun 2015.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan sebanyak empat perusahaan rokok nasional telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap realisasi penerimaan cukai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2015. Keempat perusahaan yang mendapatkan penghargaan itu adalah PT HM Sampoerna Tbk, PT Gudang Garam Tbk, PT Djarum, dan PT PDI Tresno.

Penghargaan ini menepis sejumlah tuduhan dari pihak-pihak anti-rokok, antara lain YLKI, yang menyatakan rokok sebagai sumber kemiskinan.

Kontribusi dari keempat perusahaan tersebut mencapai 90% terhadap penerimaan cukai secara keseluruhan. Penerimaan cukai rokok mencapai Rp139,5 triliun, lebih tinggi dari target yang ditetapkan, sebesar 100,3%. Kontribusi 4 perusahaan rokok terbesar tersebut terhadap pendapatan cukai mencapai sekitar Rp125,55 triliun.

Pada tahun 2015, Direktoral Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengumpulkan penerimaan bea dan cukai 92,5% atau Rp180,4 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp195 triliun‎.

Selain karena faktor besaran penerimaan cukai pada negara, Direktur Penerimaan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Sugeng Aprianto menjelaskan, penghargaan diberikan karena kepatuhan pada aspek fiskal dan prosedural. Hasil penilaian dan pengujian pihaknya menyimpulkan bahwa empat perusahaan ini memenuhi banyak aspek.

Untuk tahun anggaran 2016, besar kemungkinan bahwa penerimaan cukai negara masih akan berasal dari keempat stakeholder eksternal tersebut. Walaupun ada beberapa perusahaan lain yang turut berkontribusi terhadap penerimaan negara, namun bukanlah stakeholder besar layaknya keempat perusahaan itu.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi ‎menekan Menteri Keuangan untuk mencabut penghargaan yang diberikan pada perusahaan rokok. YLKI menganggap nilai cukai yang diterima tidak sebanding dengan dampak sosial ekonomi dari konsumsi rokok yang rata-rata mencapai empat kali lipat. Meskipun, tentu saja, ia tidak menunjukkan hasil penelitian dan sumber data YLKI tersebut.

Ukuran dan metode penilaian yang dilakukan Kementerian Keuangan sangat jelas dan dapat dipertangungjawabkan. Tidak keliru jika mengganggap industri hasil tembakau ini adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Industri ini secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kehidupan pada jutaan orang yang terlibat.

Tidak berlebihan jika Menteri Perindustrian, Saleh Husin, pernah menyatakan kalau rokok merupakan komoditi yang “sangat Indonesia” dan merupakan warisan nenek moyang bangsa dan sudah mengakar secara turun temurun.

 

Sumber foto: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Muhammad Firman Eko Putra

Muhammad Firman Eko Putra

Penyuka teh, buku, dan petualangan.

Tinggalkan komentar