Industri Hasil Tembakau

Menunggu Pengelolaan Tata Niaga Tembakau yang Baik

rokok
Nadira Prameswari
Ditulis oleh Nadira Prameswari

Tata niaga tembakau saat ini belum menguntungkan petani. Rantai distribusi industri hasil tembakau di Indonesia terlalu rumit, melalui banyak tahapan. Untuk memangkas rantai distribusi tembakau dari petani dan langsung disalurkan kepada pabrikan rokok peran pemerintah daerah sangat menentukan. RUU Pertembakauan diharapkan bisa jadi jalan keluar.

Tata niaga pertanian yang rumit adalah hambatan utama kemajuan komoditas tembakau. Hasil panen petani tidak langsung dijual ke pabrik atau pemasok sehingga harus mengandalkan pengepul. Nilai keuntungan petani terpotong karena intervensi pihak ketiga. Sementara harga tembakau yang diterima pabrik juga mengalami pertambahan nilai yang signifikan. Akibatnya biaya produksi pabrik jadi tinggi.

Industri hasil tembakau (IHT) berkontribusi terhadap pemasukan cukai negara sebesar 9,5% dari total APBN per tahun. Sebanyak 6,1 juta petani dan pedagang tembakau terlibat dalam IHT. Namun, pengkambinghitaman tembakau menyebabkan impor tembakau terus meningkat. Produksi tembakau dalam negeri adalah 200.000 ton, sedangkan permintaan pasar telah mencapai lebih dari 300.000 ton. Selisih lebih dari 100.000 ton masih harus dipasok dari luar negeri.

IHT menjaga kekayaan plasma nutfah tembakau khas Indonesia dan keberlangsungan olahan produk tembakau sebagai industri yang berbasis local content dan menjaga harmoni kehidupan sosial.

Selama ini pengaturan di bidang pertembakauan bersifat sektoral. Juga hanya mengatur pemanfaatan hasil tembakau. Selain itu, aturan saat ini juga belum mengatur sistem pertembakauan nasional yang lebih komprehensif. Misalnya undang-undang cukai, undang-undang pajak dan retribusi daerah, sistem budidaya tanaman, undang-undang perkebunan.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan akan menjadi solusi. Sebab, RUU Pertembakauan adalah payung hukum yang berpihak pada industri hasil tembakau  nasional dari mulai hulu hingga hilir. RUU Pertembakauan memfasilitasi pengelolaan tata niaga pertanian tembakau yang baik.

Sebagai komoditas pertanian strategis, tembakau akan mendapatkan dukungan dan bantuan yang diperlukan untuk bisa meningkatkan produktivitas. Misalnya, pendampingan dan penyuluhan teknis pertanian, pemberian bibit unggul dan pupuk, pembangunan infrastruktur, serta akses terhadap peralatan pertanian yang lebih modern.

Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendapatan Daerah (LP3D) Ayub Laksono menyarankan pembentukan pola kemitraan antara pabrikan dengan petani. Kemitraan dapat difasilitasi lewat RUU Pertembakauan.

Program kemitraan antara petani dan pabrikan produktivitas dan kualitas tembakau akan meningkat. Tata niaga tembakau yang baik juga akan menaikkan insentif petani. [F]

 

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Nadira Prameswari

Nadira Prameswari

Pemerhati isu agraria, pangan, dan pedesaan.

Tinggalkan komentar