Lain-Lain

Menjadikan Indonesia sebagai Lapangan Usaha bagi Modal Asing

batur
Intan Hapsarini
Ditulis oleh Intan Hapsarini

Konsekuensi setelah liberalisasi ekonomi resmi diberlakukan, sejumlah sektor strategis satu per satu mulai diliberalisasi. Proteksi serta peraturan yang sebelumnya menghambat investor asing untuk menguasai sepenuhnya sektor industri dalam negeri dipangkas. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah memilih liberalisasi sebagai cara praktis menjaring banyak modal asing masuk ke tanah air.

Daftar Negatif Investasi (DNI) direvisi dan diganti nama menjadi panduan investasi. Banyak kalangan, terutama para investor asing menyambut baik revisi tersebut yang merupakan lampiran dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan untuk Penanaman Modal.

Di beberapa sektor yang sebelumnya hanya membolehkan investasi asing maksimal 30%, kini direkomendasikan untuk diperbesar bahkan dibebaskan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan pertimbangannya sendiri giat merekomendasikan sejumah bidang usaha untuk diliberalisasi, seperti pada bidang usaha perdagangan, salah satunya jasa distributor yang disepakati 100% untuk asing. Untuk jasa pergudangan dan cold storage pun telah dibuka sepenuhnya untuk asing. Selama ini, dalam Perpes tersebut porsi asing di bisnis cold storage dibatasi hanya 33% untuk di wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Dan maksimal 67% untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Indef mengatakan pengaturan DNI asing pada Perpres tersebut kehilangan esensi. Pasalnya, seolah terdapat sekitar 754 komoditas yang dinyatakan masuk dalam DNI. Padahal isi Perpres tersebut lebih banyak mengatur daftar bidang usaha tetap terbuka untuk asing dengan persyaratan tertentu. Misalnya adanya batas kepemilikan saham, harus bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan ada ijin khusus. Semestinya yang diatur dalam DNI hanyalah daftar usaha yang memang benar-benar tertutup untuk investasi asing.

Presiden Soekarno melalui pidato “Indonesia Menggugat”, menyebut salah satu manifestasi dari imperialisme yaitu menjadikan Indonesia sebagai lapangan usaha bagi modal asing. Modal asing mengeruk kekayaan Indonesia dan mengalirkannya keluar. Selain meliberalisasi investasi pemerintah juga harus bisa mendesain kebijakan yang mengutamakan kepentingan nasional dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan mandat konstitusi Pasal 33 UUD 1945. [B]

 

Sumber foto: wikipedia

Tentang Penulis

Intan Hapsarini

Intan Hapsarini

Membaca dan menulis bagiku bagai sebuah perjalanan indah nan menyenangkan.

Tinggalkan komentar