Lain-Lain

Menghadapi MEA, Perbankan Indonesia Harus Diperkuat

uang

Industri perbankan Indonesia sulit berkembang. Regulasi dalam negeri memudahkan bank asing dari negara anggota ASEAN untuk masuk ke Indonesia. Sebaliknya, bank asal Indonesia justru kesulitan menembus pasar kawasan.

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengakui, bank asing saat ini banyak yang sudah masuk ke industri perbankan dalam negeri, bahkan jauh sebelum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) digelar awal 2016 ini. Regulasi pemerintah terlalu longgar. Bandingkan dengan regulasi dari otoritas perbakan negara ASEAN lainnya yang menetapkan aturan ketat supaya bank asing, termasuk dari Indonesia, tidak mudah masuk. Misalnya, regulasi soal kecukupan modal dan cakupan kegiatan usaha.

Di Indonesia sendiri, dua bank besar asal Malaysia—yakni CIMB Niaga dan Maybank—telah membuka 1.456 kantor cabang di berbagai kota di Indonesia. Sebaliknya, industri perbankan Indonesia hanya memiliki satu kantor cabang, satu layanan “remittance” dan satu mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Malaysia.

Begitupun dengan bank asal Singapura seperti DBS Bank, UOB, OCBC, telah memiliki sekitar 2.100 kantor cabang di Indonesia. Perbankan asal Indonesia hanya memiliki satu cabang di Singapura.

Dengan MEA, hari-hari mendatang ini, bank asing dipastikan makin agresif merambah pasar perbankan dalam negeri. Selain membenahi kebijakan domestik, pemerintah mestinya meratifikasi Kerangka Persetujuan Sektor Jasa ASEAN (AFAS) yang juga mencakup integrasi dalam Kerangka Integrasi Perbankan ASEAN (ABIF).

Kerangka ABIF dalam AFAS akan mengakomodasi asas respirokal antara negara-negara yang meratifikasi. AFAS, telah diratifikasi oleh delapan negara ASEAN, kecuali Indonesia dan Kamboja. Sejak ditetapkan tahun 1995, ABIF kini sudah memasuki protokol keenam.

Ratifikasi ABIF memberikan kesetaraan perlakuan bagi perbankan Indonesia saat merambah pasar negara-negara ASEAN lainnya. Salah satunya, perpanjangan jangka waktu pemenuhan syarat kecukupan permodalan hingga lima tahun. Termasuk cakupan kegiatan usaha perbankan Indonesia juga bisa diperluas.

Ratifikasi ABIF akan meningkatkan aspek resiprokal dan integrasi perbankan Indonesia di ASEAN. Namun, sebelum meratifikasi, pemerintah mesti mempertimbangkan aspek kehati-hatian dan kesiapan industri domestik dalam ratifikasi protokol tersebut.

Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan tidak bisa mengulur waktu lagi. Kenyataannya Indonesia telah masuk ke dalam MEA. Yang dapat dilakukan sekarang adalah memperkuat industri perbankan dalam negeri agar tidak sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. [F]

 

Sumber gambar: Pixabay

Tentang Penulis

Muhammad Firman Eko Putra

Muhammad Firman Eko Putra

Penyuka teh, buku, dan petualangan.

Tinggalkan komentar