Lain-Lain

Kereta Cepat Akan Membebani APBN

kereta cepat
Bambang Trisunu
Ditulis oleh Bambang Trisunu

Proyek pembangunan Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang menghubungkan Bandung – Jakarta sepanjang 142,3 km mendapat kritikan dari sejumlah pihak.

Proyek yang diperkirakan menelan investasi sebesar US$ 5,5 miliar atau setara Rp 75,9 triliun (US$ 1 = Rp 13.800) itu dengan pembiayaan proyek 60 % oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)—gabungan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)—dan 40 % oleh China Railway International (CRI) bukan hanya terburu-buru, tapi juga serba dipaksakan.

Sederet kejanggalan, mulai tidak hadirnya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan saat peletakan batu pertama (groundbreaking) dengan alasan masih mengejar izin. Lalu soal studi kelayakan yang dapat dilakukan hanya dalam waktu tiga bulan. Sampai soal penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang seharusnya membutuhkan waktu 2 musim dapat dipercepat dalam waktu 10 hari. Memunculkan pertanyaan, apa tujuan sebenarnya dari proyek ini sehingga perlu dipercepat? Kenapa sampai pemerintah tidak malu sengaja melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, menyebut proses Amdal harus bertahap. Didahului diskusi publik, masukan publik dengan masyarakat terkena dampak. Setelah terhimpun barulah diumumkan dan disahkan. Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ada dua undang-undang (UU) yang dilanggar. Yaitu UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu proyek berbasis utang ini juga akan mengancam nasib BUMN. Dalam klausul kontrak posisi pemerintah sebagai penanggungjawab proyek, jika megaproyek tersebut gagal, besar kemungkinan beberapa BUMN akan diambil oleh Tiongkok. Sementara Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Darmaningtyas, menyangsikan ucapan Jokowi yang menyebut proyek kereta cepat bisa lepas dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Dengan tarif sebesar Rp200 ribu, bagaimana jika target penumpang tidak terpenuhi? Pemerintah tidak akan mungkin tinggal diam membiarkan infrastruktur yang sudah jadi tidak berfungsi, terpaksalah akan mengeluarkan subsidi. Ia menyarankan agar masyarakat tidak terninabobokan dengan program pembangunan dan menyarankan pemerintah untuk belajar dari pengoperasian kereta cepat di Taiwan, Belanda, dan Spanyol yang pada akhirnya disubsidi pemerintah untuk operasional. Melihat kondisi tersebut, Darmaningtyas menyebut kereta api cepat tak terelakkan akan membebani APBN seumur hidup. [B]

 

Tentang Penulis

Bambang Trisunu

Bambang Trisunu

Tembakau, kopi, dan motor tua.

Tinggalkan komentar