Lain-Lain

Kekalahan Negara dalam Kasus Pembakaran Hutan

bakar hutan
Arman Dore
Ditulis oleh Arman Dore

Pernyataan hakim Pengadilan Negeri Sumatera Selatan, Parlas Nababan, pada sidang putusan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT BHM menuai kecaman dari para pengguna media sosial. Parlas menilai pebakaran hutan tidak akan merusak lingkungan hidup karena dapat ditanami kembali. PT BHM bertanggung jawab atas pembakaraan hutan seluas 20.000 ha di Sumatera Selatan.

“Membakar lahan gambut tidak merusak lingkungan, malah menyebabkan lahan dan Akasia tumbuh subur,” ujar Parlas.

Putusan sidang memenangkan perusahaan. Kuasa modal perusahaan mampu mengintervensi putusan-putusan hukum. Di hadapan perusahaan, kewibawaan negara untuk menegakkan hukum lingkungan jatuh.

Pengadilan memposisikan negara dan korporasi dalam kedudukan setara. Hubungan ini dapat dijelaskan lewat dua cara.

Pertama, negara diposisikan sebagai institusi dagang. Negara berfungsi menjaga sirkulasi kapital berjalan lewat otoritas politik untuk membuat peraturan yang ramah investasi. William Robinson menyebut corak negara seperti ini sebagai “Negara Transnasional”. Tugas negara transnasional adalah mengatur keseluruhan proses produksi dan reproduksi kapital secara global. Dalam perkembangan kapitalisme, negara tidak hilang sama sekali. Robinson memastikan bahwa negara sedang ditransformasikan dan diserap ke dalam struktur transnasional secara lebih luas. Negara tidak lagi bisa menentukan kebijakan politik secara otonom.

Kedua, Konsensus Washington meminimalisir peran negara untuk terlibat dalam ekonomi pasar. Ronald Reagan dan Margaret Thatcher adalah pemimpin proyek neoliberalisme yang makin mengkerdilkan peran negara. Negara dibuat tergantung pada investasi. Tidak kecuali Indonesia. Setelah era kemandirian berakhir, pada periode 1950-1960, Indonesia dipaksa menelan resep neoliberal. Setelah Soekarno dan kekuatan kiri disingkirkan kekuatan kanan dengan dukungan Amerika Serikat, dasar bagi lahan kapital disiapkan. Rezim orde baru Soeharto mendapat dana segar dengan menggadaikan sumber daya alam Indonesia.

Dua argumentasi di atas memiliki maksud untuk mengungkapkan kenyataan bahwa secara struktural negara adalah penghamba korporasi. Agar bisa lolos dari situasi itu membutuhkan syarat-syarat yang berat.

Meninjau posisi negara di hadapan kuasa modal, dapat dikatakan bahwa jalur hukum yang ditempuh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menggugat perusahaan pembakar hutan adalah jalan yang keliru. Parlas seperti banyak hakim lainnya memandang hukum dalam kerangka positivistik. Menganggap bahwa hukum adalah undang-undang, aturan baku, kaku, dan mekanis.

Contohnya dalam melihat kerugian, hakim yang berpikiran sebagaimana hukum formal hanya akan mengarah pada bagaimana kerugian itu dibuktikan meski secara kasat mata kerugian terjadi dengan adanya asap yang menghasilkan penyakit sesak nafas, ditundanya penerbangan, jarak pandang yang membahayakan transportasi darat.

Secara konseptual hakim memiliki keyakinan yang bisa digunakan sebagai dasar persangkaan. Persangkaan adalah salah satu alat bukti yang dilihat dari bukti yang nyata dari kerugian. Dimensi manusia ditebang dari keseluruhan pohon logika hukum. Logika ini keliru karena di luar kepatuhan pada kapital, institusi negara memiliki perangkat yang bisa digunakan untuk melindungi rakyat.

Secara prosedural negara dapat langsung mencabut izin perusahaan tanpa harus melalui pengadilan. Demokrasi dalam kapitalisme hanya akan membuat segala posisi menjadi mengambang. Negara bisa lari dari tanggung jawab. Dalam kasus dengan PT BTM, pemerintah seolah menunjukkan itikad baik dengan ikut proses persidangan. Namun sesungguhnya ini menunjukkan negara telah kehilangan kedaulatannya.

Front Gertak Sinjai sudah dapat memprediksi kekalahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di hadapan PT BHM. Sebab negara yang dikuasai borjuasi tentu akan mengerahkan seluruh sumber daya untuk menguatkan posisi kapital. Struktur negara, termasuk perangkat hukum adalah bagian dari pendukung kejayaan kapital.

Kasus Nenek Asyani dan Bahtiar Sabang adalah contoh konkret lain. Asyani seorang nenek yang dituduh mencuri beberapa sirap kayu di kebun Perhutani, diganjar hukuman penjara berdasarkan Undang-Undang Pencegahan, Pemberantasan Perusakan Hutan (UUP3H). UU yang digunakan sama ketika negara memvonis Bahtiar Sabang. Dua warga negara yang tua renta ini diposisikan sebagai pesakitan ketika berhadapan dengan negara.

Bahtiar Sabang dipenjara 1 tahun dan denda 500 juta, subsider 1 bulan kurungan akibat menebang pohon jati yang ia tanam di kebun miliknya sendiri. Dalam persidangan, saksi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa tindakan Bahtiar akan memicu terjadinya banjir bandang dan longsor seperti yang pernah terjadi di tahun 2006 silam. Mungkinkah dengan menebang sebatang pohon di kebunnya sendiri akan menimbulkan dampak sedemikian hebatnya?

Dalam kedua kasus, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui dinas tingkat kabupaten menunjukkan dominasinya terhadap rakyat kecil. Hal ini dianggap sebagai tindakan heroik, upaya menyelamatkan hutan, menyelamatkan ekosistem, mencegah bencana dan asumsi tak berdasar lainnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan sikap yang lain saat berhadapan dengan perusahaan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikalahkan oleh perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan seluas 20.000 ha. Pembakaran berdampak nyata, dari kabut asap yang menyebabkan ISPA, perusakan ekosistem gambut, dan dampak sosial.

Ketika pemerintah berhadapan dengan rakyat sipil, besar kemungkinan pemerintah akan mendominasi. Memenangkan sengketa. Ketika pemerintah berhadapan dengan perusahaan besar, pemerintah justru mengalah. Hakim berpihak pada yang kuat dan mengorbankan yang lebih kecil.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pemenang yang dikalahkan, pemenang atas masyarakat adat dan masyarakat di pesisir hutan yang mereka penjarakan namun dikalahkan oleh perusahaan yang telah melakukan perusakan lingkungan. Proses hukum adalah senjata untuk melegitimasi segala bentuk ketidakadilan. [F]

 

Sumber gambar: Pixabay

 

Tentang Penulis

Arman Dore

Arman Dore

Anggota Pembebasan, Sinjai. Aktif di front Gertak.

Tinggalkan komentar