Lain-Lain

Hunian untuk Warga Asing Makin Dipermudah

rumah
Nadira Prameswari
Ditulis oleh Nadira Prameswari

Ketika mayoritas warga negara Indonesia masih kesulitan memiliki tempat tinggal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) malah dikabarkan sedang menggodok Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk memudahkan warga negara asing untuk memiliki tempat tinggal di Indonesia.

Pemerintah beralasan PP baru tersebut dapat kembali menggairahkan perekonomian Indonesia di sektor properti yang sedang lesu. Selain alasan lain soal jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kebijakan pendukung yang terkait hak kepemilikan properti hunian untuk warga negara asing, juga akan direvisi. Misalnya, PP No. 40/1996, PP No. 41/1996, dan UU Rumah Susun. Pokok aturan utama yang ditinjau ulang adalah mengenai durasi kepemilikan dengan status hak pakai diubah menjadi seumur hidup. Lebih dari itu, status hukum perdata Warga Negara Asing (WNA) atau Badan Hukum Asing (BHA) yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia akan dianggap sederajat dengan Warga Negara Indonesia (WNI).

Dengan demikian, WNA nantinya dapat mewariskan, menyewakan, dan menjual propertinya sesuai dengan skema pasar yang ada. Tidak dibedakan dengan WNI. Meski ada perlakuan berbeda terkait status kepemilikan properti rumah vertikal dengan rumah tapak bagi WNA. Yakni kepemilikan mutlak untuk rumah vertikal, dan kepemilikan melalui sewa untuk rumah tapak. Namun keduanya tentu akan makin mempersempit peluang warga negara Indonesia untuk miliki hunian, akibat harga properti yang akan melonjak seiring meningkatnya permintaan.

Sebelumnya mengacu pada Pasal 6 PP No.40/1996, rumah hunian bagi warga negara asing dapat dimiliki selama 25 tahun dan bisa memperpanjang kembali setelah batas waktu kepemilikannya telah habis menjadi 20 tahun. PP ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Agraria No.7 Tahun 1996 dan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 110-2871 tanggal 8 Oktober 1996 yang menyatakan status kepemilikan properti berupa hak pakai.

Status “Hak Pakai” sendiri merupakan amanat Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). UUPA Pasal 41, 42, dan 43 membatasi jangka waktu dan penggunaan tanah oleh WNA sebatas untuk hunian. Kenyataannya, sejak rezim orde baru, pasal ini dipelintir untuk memberikan hak-hak istimewa untuk WNA untuk memiliki properti di Indonesia.

Hak Pakai semasa rezim SBY diperpanjang sampai 70 tahun, mengacu pada UU No.25 Tahun 2007 Pasal 22. UU ini juga memfasilitasi investor asing dengan aturan yang memudahkan terkait Hak Guna Bangunan dan Izin Usaha. UU ini menjadi keran pembuka neoliberalisme di Indonesia. Amanat UUPA semakin dikesampingkan. Sejak itu perampasan tanah dan sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran dikuasai oleh tuan tanah besar dan kapitalis internasional.

Sementara itu para petani diusir secara paksa dari tanah garapannya. Para petani di pedesaan yang berjuang untuk menggarap tanah justru dituduh melakukan tindakan kriminal, ditekan, dibunuh, dan dipenjara. Dengan terpaksa para petani dan keluarganya harus mengungsi ke daerah perkotaan dan tinggal di pemukiman kumuh. Banyak juga yang harus mengadu nasib ke ke luar negeri sebagai TKI.

Jika PP baru yang makin meliberalisasi sektor properti direalisasikan, sudah bisa dipastikan buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, kaum miskin kota, dan rakyat pekerja lainnya akan makin sulit untuk bisa mendapatkan rumah yang layak, sehat, dan manusiawi. Memiliki hunian sendiri tampaknya hanya tinggal angan.

PP baru hanya mengakomodir kepentingan para pengembang properti besar dan spekulan lantai bursa untuk makin meliberalisasikan sektor properti Indonesia. Krisis ekonomi Amerika Serikat tahun 2008 telah membuktikan bahwa proyek neoliberalisme sektor properti hanya akan menyengsarakan masyarakat luas dan menguntungkan secuil spekulan. Tentunya Indonesia tidak seharusnya menjadi keledai, masuk ke lubang kesalahan yang sama. [F]

 

Sumber gambar: pixabay

Tentang Penulis

Nadira Prameswari

Nadira Prameswari

Pemerhati isu agraria, pangan, dan pedesaan.

Tinggalkan komentar