Industri Hasil Tembakau

Sikap Kemenkes Salah Kaprah

tembakau
Intan Hapsarini
Ditulis oleh Intan Hapsarini

Sampai saat ini Indonesia memang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Tetapi berbagai regulasi telah mengadopsi peraturan yang terkandung dalam pasal-pasal FCTC. Aturan hukum nasional malah tidak menjadi acuan, Indonesia masih terbelenggu kepentingan asing.

FCTC terbukti ampuh menghancurkan sektor industri hasil tembakau (IHT). Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mencatat, pada tahun 2009 terdapat 4.900 IHT. Sampai tahun 2014 jumlah IHT terus menyusut drastis. Sebanyak 4.300 industri kolaps dihantam berbagai regulasi. Pada akhirnya ini mengancam ketahanan ekonomi nasional.

Beberapa waktu lalu Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahkan terang-terangan menyatakan FCTC sebagai ancaman bagi kedaulatan Indonesia. Pihak asing menggunakan kerangka hukum ini sebagai Proxy War atau perang dengan menggunakan pihak ketiga sebagai tentara bayaran untuk menghancurkan industri rokok nasional. Pihak ketiga bisa berwujud LSM atau lembaga pemerintahan. Motifnya mengemas kepentingan korporasi asing itu melalui regulasi.

Salah satu lembaga negara yang paling getol mendesak pemerintah untuk mengaksesi FCTC yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hingga kini Kemenkes belum mencabut surat Menteri Kesehatan bernomor HK.04.02/Menkes/460/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang berisi tentang penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan. Atas sikap Kemenkes yang salah kaprah, analis ekonomi politik Salamuddin Daeng khawatir bahwa Kemenkes yang selalu kampanye anti-tembakau itu telah disusupi kepentingan asing.

Selain berlebihan, sikap Kemenkes juga melecehkan sektor pertanian. RUU Pertembakauan itu mengatur soal agrikultur dan perlindungan tanaman, sub sistem pertanian Indonesia. RUU Pertembakauan tidak ada urusannya dengan isu kesehatan.

Kemenkes selalu memojokkan tembakau. Sementara pada isu-isu kesehatan lain yang lebih berbahaya malah tidak peduli. Seperti junk food yang terbukti sangat merusak kesehatan, masalah buruknya sanitasi warga hingga kematian puluhan anak di Papua pun tidak pernah menjadi isu serius bagi Kemenkes. Padahal Kemenkes juga mengelola anggaran yang bersumber dari pajak rakyat dengan jumlah yang sangat besar. Daeng mengatakan Kemenkes hanya memakan gaji buta.[B]

 

Sumber gambar: Eko Susanto via Flickr

Tentang Penulis

Intan Hapsarini

Intan Hapsarini

Membaca dan menulis bagiku bagai sebuah perjalanan indah nan menyenangkan.

Tinggalkan komentar