Lain-Lain

Penyesuaian Tarif Listrik Memukul Usaha Mikro Kecil Menengah

listrik
Bambang Trisunu
Ditulis oleh Bambang Trisunu

Desember ini pemerintah mulai memberlakukan penyesuaian tarif (tariff adjustment). Sistem ini menyerahkan tarif listrik pada mekanisme pasar dengan mengacu pada tiga indikator pasar yang mempengaruhi biaya pokok penyediaan listrik, yaitu inflasi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP), dan kurs rupiah terhadap dolar AS.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permen ESDM No.31 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), penyesuaian tarif dilaksanakan setiap bulan dan diumumkan sebelum tanggal 1 pukul 00.00 melalui website PLN.

Kepala Divisi Niaga PT PLN Benny Marbun mengatakan, tanpa subsidi, tarif listrik bisa mengalami perubahan setiap bulan. Bisa tetap, naik, atau turun. Kurs rupiah terhadap dolar digunakan dalam perhitungan berdasarkan nilai tengah Bank Indonesia dua bulan sebelumnya. Contoh, kurs yang digunakan untuk menghitung tarif listrik pada Desember adalah kurs Oktober. Nilai kurs tengah harian selama sebulan itu dijumlah dan dirata-ratakan. Pada setiap kenaikan kurs rupiah Rp1.000 terhadap dolar akan berdampak pada perubahan tarif listrik 2,8%.

Untuk harga ICP, PLN menggunakan data dari Ditjen Migas Kementerian ESDM. Setiap perubahan harga ICP US$10 per barel akan berdampak pada perubahan tarif listrik sebesar 2,3%.

Sedangkan data inflasi menggunakan data Badan Pusat Statistik. Perubahan 1% inflasi akan berdampak pada perubahan tarif listrik sebesar 0,2%.

Dari 37 golongan pelanggan tarif, 12 golongan pelanggan non-subsidi telah masuk dalam mekanisme penyesuaian tarif. Dua di antaranya yaitu pelanggan 1.300 Watt dan 2.200 VA yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Maka akhir tahun ini UMKM kembali terpukul dengan kenaikan tarif listrik sampai 11,6 % dari sebelumnya Rp1.352 per kWh menjadi Rp1.509 per kWh. Mereka mengeluhkan kebijakan pemerintah yang tidak memberikan insentif. Kenaikan itu ujungnya akan berdampak pada harga jual produk menjadi mahal. Dampaknya jauh lebih sistematis daripada penghematan yang dilakukan oleh pemerintah.

Sangat ironis, dengan alasan subsidi tidak tepat sasaran pemerintah ternyata sangat agresif menyerahkan layanan publik ke mekanisme pasar. Di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih, bukannya membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan melindungi UMKM dalam negeri supaya tetap tumbuh, pemerintah malah melepas tanggung jawab dengan menerapkan sistem tariff adjustment yang menghilangkan peran negara dalam penentuan tarif listrik.[B]

 

Sumber gambar: Pixabay

Tentang Penulis

Bambang Trisunu

Bambang Trisunu

Tembakau, kopi, dan motor tua.

Tinggalkan komentar