Lain-Lain

Masyarakat Ekonomi ASEAN Menghilangkan Kedaulatan Negara

asean
Bambang Trisunu
Ditulis oleh Bambang Trisunu

Akhir tahun 2015 perekonomian Indonesia memasuki babak baru. Gerbang pasar bebas di Asia Tenggara dibuka, era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) resmi diberlakukan.

MEA yang hadir menggantikan ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan telah ditandatangani delapan tahun lalu itu digembar-gemborkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah optimis Indonesia dapat bersaing dan bukan hanya sekedar menjadi pasar bagi negara-negara ASEAN lain. Pelaksana Tugas Asisten Deputi Regional dan Sub Regional Kementerian Koordinator Perekonomian Rizal Edwin mengklaim Indonesia yang paling siap menghadapi MEA.

Hukum nasional Indonesia mengadopsi Free Trade Area (FTA). 115 perjanjian dari 138 perjanjian ekonomi ASEAN yang meliputi bidang perdagangan barang dan jasa serta investasi telah diratifikasi oleh pemerintah. Sisanya 23 perjanjian terkait perdagangan jasa sedang diratifikasi. Selain itu, melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) pemerintah pun telah menggalakkan 43 proyek insfrastruktur dan logistik nasional, termasuk pembangunan rel kereta api di lima pulau besar serta sistem transportasi massal di enam kota besar di Indonesia.

Berbeda dengan sikap percaya diri pemerintah, beberapa kalangan menilai Indonesia belum siap menghadapi MEA. Pemberlakuan liberalisasi ekonomi itu hanya merugikan negara. Imbasnya Indonesia akan menjadi sasaran empuk negara ASEAN lain.

Selain sektor pertanian serta sektor usaha kecil dan menengah (UKM), sektor tenaga kerja mendapat ancaman yang serius saat MEA diberlakukan. Diperkirakan jika tidak mampu bersaing jumlah pengangguran akan semakin melambung. Saat ini saja jumlah pengangguran di Indonesia tertinggi dibanding negara-negara ASEAN anggota MEA lain seperti Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, Singapore, Vietnam. Selain itu, saat berlangsungnya MEA, pekerja Indonesia tidak dapat berharap banyak dari pemerintah untuk memberikan perlindungan serbuan tenaga kerja asing.

Liberalisasi tenaga kerja ASEAN akan dilakukan melalui standardisasi keahlian yang dibuktikan dengan sertifikasi sebagai syarat utama untuk dapat masuk dalam pasar tenaga kerja. ASEAN menerapkan standardisasi pendidikan di beberapa sektor seperti konstruksi, dokter gigi, suster dan tenaga kesehatan, engineering (perteknikan), konsultan keuangan (akuntansi), teknologi informasi, perbankan dan asuransi, yang dituangkan ke dalam Perjanjian Pengakuan Bersama atas standar-standar yang harus dimiliki oleh tenaga kerja atau Mutual Recognition Agreement (MRA). Standardisasi dan sertifikasi mendorong sistem pendidikan yang menggambarkan sekolah seperti pencipta robot pekerja. Artinya, Indonesia hanya menciptakan tenaga kerja siap pakai untuk memenuhi kebutuhan industri.

Lengkingan terompet tahun baru menjadi tanda babak baru Indonesia memasuki tahun penuh ancaman. Liberalisasi ekonomi selanjutnya akan meliberalisasi semua aspek kehidupan masyarakat, sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat luas dikendalikan oleh swasta atau asing. Sementara itu pemerintah semakin kehilangan pamor di kehidupan masyarakat.[B]

 

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Bambang Trisunu

Bambang Trisunu

Tembakau, kopi, dan motor tua.

Tinggalkan komentar