Lain-Lain

Liberalisasi Obat Mengancam Jaminan Kesehatan Nasional

obat

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terancam bangkrut jika obat generik bermerek bisa masuk dengan bebas. Regulasi yang ada saat ini memungkinkan kelonggaran impor obat. Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 mencatat ada 206 perusahaan farmasi beroperasi di Indonesia. Bahan baku impor mencapai 95%.

Ketergantungan pada bahan baku impor berpotensi meruntuhkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di Indonesia saat ini ada tiga jenis obat yang beredar. Obat paten, obat generik bermerek, dan obat generik. Obat paten dan generik bermerek adalah obat yang paling banyak beredar saat ini. Menurut survei yang dilakukan pada 2010, sekitar 80% dokter di Indonesia meresepkan obat generik bermerek dagang dalam bentuk antibiotik. Kontribusi obat-obatan dengan resep dokter mencapai 59% dari keseluruhan ceruk pasar.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf menilai seharusnya obat hanya terbagi dua. Yakni, obat paten dan obat generik. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur harga eceran tertinggi terhadap obat paten serta obat generik bermerek. Tidak ada aturan ini menyebabkan pihak industri produsen obat bisa tentukan harga sendiri. Syarkawi berpendapat pemerintah bisa perkuat regulasi dengan menentukan harga eceran tertinggi (HET), seperti obat generik bermerek, HET-nya 2 kali dari HET obat generik, atau obat paten HET-nya 3-4 kali lipat HET generik.

Belajar dari kekeliruan Yunani dalam kelola sistem kesehatan nasionalnya yang diliberalisasi. Indonesia harus hindari obat paten dan generik bermerek masuk ke dalam sistem JKN. Cakupan JKN yang semakin besar dan semakin luas akan membebani keuangan negara dan menutup potensi pengembangan obat generik sendiri.

Indonesia sebenarnya bisa manfaatkan celah dalam kebijakan “trade policy flexibility” dari Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kebijakan ini bisa membuat suatu negara memproduksi obat paten yang mahal menjadi lebih murah untuk kepeningan nasionalnya sendiri. Pemerintah India sudah manfaatkan ini. Sehingga harga jual obat generik di sana bisa jauh lebih murah dari obat generik bermerek.

Dari 201 perusahaan perusahaan farmasi di Indonesia, ada 26 perusahaan asing farmasi tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Farmasi (International Pharmaceutical Manufacturer Group/IPMG). Hampir semuanya mengandalkan impor obat generik bermerek. Dari 26, hanya 7 perusahaan asing yang mengembangkan dan produksi obat paten. Perusahaan asing ini mempraktikkan sistem kartel sehingga bisa sesuka hati tentukan harga. Dengan kondisi ini tak heran jika harga obat makin tak terjangkau masyarakat.

Sistem Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah susah payah dibangun pemerintah untuk mudahkan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan akan kontraproduktif jika tidak didukung regulasi yang mendukung penjualan dan pengembangan obat generik nasional.[F]

 

Sumber gambar: Pixabay

Tentang Penulis

Arya Wiradikha Sudisman

Arya Wiradikha Sudisman

Penulis lepas, pemerhati isu kesehatan, dan penyuka kopi.

Tinggalkan komentar