Lain-Lain

Jebakan Hutang Baru Bank Dunia

anti bank dunia

Seruan Presiden Joko Widodo untuk melepas ketergantungan dengan Bank Dunia pada pembukaan Peringatan Konferensi Asia‚ÄďAfrika April lalu tidak terbukti. Dewan Eksekutif Bank Dunia mengumumkan persetujuan untuk memberi pinjaman lebih dari US$10 miliar dalam lima tahun pada Indonesia.

Seperti skema sebelumnya, pinjaman atas nama Kerangka Kerja Kemitraan Negara untuk Indonesia ini mendorong pengembangan infrastruktur dan program-program sosial pengentasan kemiskinan. Pinjaman ini di bawah bimbingan lembaga International Bank for Reconstruction Development (IBRD) dan International Finance Corporation (IFC).

Untuk menjamin situasi politik tanah air tetap kondusif bagi investasi, Bank Dunia menjalankan program Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) yang melakukan penilaian risiko politik secara berkala.

Axel van Trotsenburg, Wakil Presiden Bank Dunia untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik, mengatakan pinjaman ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah pemerintah Indonesia. Pinjaman fokus pada enam bidang kerja sama antara Kelompok Bank Dunia dengan pemerintah, sektor swasta, dan mitra-mitra pembangunan lainnya.

Enam bidang kerja sama antara lain: program infrastruktur nasional, sektor energi, listrik, ekonomi maritim, dan program peningkatan konektivitas logistik. Rodrigo Chaves, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, menambahkan kerangka pinjaman ini bertujuan untuk menumbuhkan investasi sektor swasta dan memperkuat iklim bisnis dan fungsi pasar.

Terkait tekanan internasional pada Indonesia untuk kurangi emisi karbon, Bank Dunia siap kucurkan pinjaman US$500 juta dalam kerangka Development Policy Loan (DPL) untuk Energi Inklusif dan Berkelanjutan. Pinjaman diberikan untuk merangsang investasi pemerintah dan swasta pada energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan, terutama panas bumi.

Meski terlihat manis, sesungguhnya seluruh skema pinjaman dari Bank Dunia hanya akan menjerat Indonesia ke dalam jebakan hutang. Bahaya sesungguhnya adalah ketika institusi pembiayaan internasional seperti Bank Dunia bisa mendikte kebijakan pemerintah. Masih hangat di ingatan kita Program Penyesuaian Stuktural Bank Dunia dan IMF yang mengharuskan Indonesia melakukan privatisasi banyak BUMN dan mencabut berbagai subsidi. Rupanya, Indonesia sedang mengulang sejarah. Sejarah neokolonialisme.*[F]

 

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Arya Wiradikha Sudisman

Arya Wiradikha Sudisman

Penulis lepas, pemerhati isu kesehatan, dan penyuka kopi.

Tinggalkan komentar