Lain-Lain

Jamu Dipandang Sebelah Mata, Farmasi Barat Dianak-emaskan

jamu
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Salah satu kekayaan Nusantara yang nasibnya juga terimpit oleh hegemoni Barat adalah jamu. Dalam dokumen Kebijakan Obat Tradisional tahun 2006, tercatat ada 30 ribu jenis tetumbuhan yang teridentifikasi di negeri ini, 7.500 di antaranya tergolong tanaman obat.

Sementara dalam hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2001, tercatat sebanyak 57,7% penduduk Indonesia melakukan pengobatan sendiri tanpa bantuan medis, 31,7% di antaranya menggunakan tumbuhan obat tradisional, dan 9,8% memilih tata pengobatan tradisional lainnya.

Data ini bisa ditafsirkan sebagai masih rendahnya tingkat keandalan pelayanan medis yang tersedia. Tetapi di sisi lain, angka tersebut juga menunjukkan potensi raksasa yang dimiliki industri jamu nasional.

Sampai tahun 2002, tercatat ada 1.012 usaha obat tradisional yang berizin industri (105 berskala besar dan 907 skala kecil). Di tahun 2008, industri jamu nasional mencatat omzet senilai Rp8 triliun. Pertumbuhan industri jamu memang tergolong pesat, yakni mencapai 20% per tahun, dengan jumlah serapan tenaga kerja 10 juta orang. Dengan bahan baku seluruhnya murni produksi dalam negeri, industri jamu adalah salah satu industri nasional yang terbukti tahan banting dari terjangan krisis ekonomi.

Tapi lagi-lagi sikap pengurus negara ini membuat jutaan pelaku industri jamu, terutama skala rumah tangga, harus megap-megap menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan.

Otoritas kesehatan negeri ini masih memandang khasiat obat-obatan tradisional secara sebelah mata, dan lebih menganak-emaskan sistem farmasi modern. Ini terlihat dari rendahnya dukungan pemerintah untuk pengembangan industri jamu. Sikap pilihan itu tak lepas dari ketergantungan yang telah menjerat Indonesia. Saat ini, obat dan pengobatan Indonesia memang masih tergantung pada obat Barat (obat impor). Sebesar 90 sampai 95% bahan baku obat diambil dari luar, lalu di-assembling di Indonesia.

Kenyataan itulah yang membuat kalangan paramedis Indonesia selalu memandang sebelah mata keberadaan jamu. Meskipun sudah ada Kepmenkes 1109/2007 tentang pengobatan komplementer alternatif—sebagai jalan mengintegrasikan pengobatan tradisional dalam pelayanan kesehatan formal, sudah menjadi rahasia umum bahwa kebanyakan dokter lebih memilih berperan sebagai juru promosi dan antek-antek perusahaan farmasi multinasional.

Ada dua argumen yang paling sering digunakan dokter untuk menolak meresepkan herbal untuk pasiennya. Pertama, sistem pendidikan yang mereka terima memang berkiblat pada kaidah ilmu kedokteran Barat modern, yang menuntut uji klinis yang ketat ala obat pharmaceutical, yakni proses yang mensyaratkan uji double-blind berkali-kali, dalam skala besar dan acak. Padahal herbal tradisional telah terbukti kemanjurannya lewat bukti empiris. Hasil uji coba penggunaan selama berabad-abad dipandang remeh. Sementara tidak semua karya pengobatan dapat dan perlu dibuktikan lewat kaidah ilmu Barat yang tetap memiliki keterbatasan, bahkan tidak lepas dari kekeliruan.

Alasan kedua yang dijadikan tameng perlindungan adalah herbal tidak tokcer. Tidak bisa langsung sembuh begitu diminum. Banyak dokter khawatir dianggap tak “sakti” jika obatnya tak manjur. Sementara pasien, lebih sering karena ketidaktahuannya, menuntut obat yang cespleng. Walhasil banyak dokter, tak hanya di Indonesia tapi juga di negara berkembang lainnya, dengan “lancang” meresepkan obat-obat keras semacam kortikosteroid dan antibiotika, hanya untuk infeksi virus ringan, semacam flu. Walaupun sesungguhnya sudah jamak diketahui di kalangan medis, bahwa kedua jenis obat tersebut tak benar-benar berguna untuk membasmi infeksi virus, ketimbang jamu tolak angin yang relatif lebih murah dan terjangkau masyarakat awam.

Kenyataan itu pula yang membuat Jaya Suprana menulis: “Pamor jamu di Indonesia—apalagi di mancanegara—dari hari ke hari makin memar akibat dirongrong dengan kaidah akademis farmasi yang notabene—seperti simfoni—berasal dari budaya masyarakat asing.”

Mengerikan jika ramalan Ketua I Dewan Riset Nasional (DRN) Prof. AA Loedin benar. Ia mengingatkan perusahaan farmasi Indonesia agar jangan berkhayal bisa menghasilkan obat-obat baru pada saat perdagangan bebas terlaksana penuh, 20 sampai 25 tahun mendatang, sebab semua itu membutuhkan dana. Belum pernah dikeluarkan dana untuk mengadakan riset yang bisa mencapai angka 390 juta dolar AS untuk menghasilkan satu obat baru—sebuah investasi besar yang tentu akan kembali dalam waktu 20 tahun kemudian—seperti yang dilakukan oleh farmasi multinasional Amerika Serikat dan Eropa. Ia lalu meramalkan, 10 tahun lagi akan muncul pabrik-pabrik asing yang memproduksi jamu dan obat tradisional Indonesia. Kompetisi bisa berujung pada pencaplokan.

Sudah sejak lama perusahaan farmasi multinasional, yang dengan dana besarnya seringkali bisa mengendalikan lembaga-lembaga internasional, dengan arogan merasa punya hak untuk mengangkangi kekayaan hayati negara berkembang, khususnya bahan-bahan jamu di Indonesia. Mereka berlindung di balik TRIPS, aturan perdagangan dunia tentang Hak Kekayaan Intelektual, yang ditetapkan WTO tahun 1994. Lewat rezim “Intellectual Property Rights”, WTO menghalalkan pembajakan hayati atas kekayaan hutan tropika negara Selatan. Meski menentang praktik lalim ini ini, negara-negara Selatan tetap tak kuasa melawan TRIPS karena tekanan Bank Dunia dan IMF. Mereka dipaksa oleh “the unholy trinity” (WTO, Bank Dunia dan IMF) untuk menelan pil pahit TRIPS itu.

Bahkan Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati yang mengatur kedaulatan masing-masing bangsa atas kekayaan hayatinya pun tidak bergigi menghadapi ulah para big pharma. Hukum internasional itu menjamin adanya pembagian hasil yang setara antar-negara-negara yang terlibat dalam pemanfaatan bersama keanekaragaman hayati. Namun mereka menjadikan keanekaragaman hayati sekadar komoditas dagang yang tak adil antara negara kaya dan miskin. Parahnya lagi, negara-negara kaya memiliki catatan tidak membayar utang mereka. Sebuah laporan United Nations Development Program menyebutkan, negara maju berutang kepada negara-negara berkembang lebih dari USD 300 juta untuk royalti bibit tanaman, dan USD 5 miliar untuk tanaman obat.

Di sisi lain, riset untuk saintifikasi jamu masih berjalan di tempat, bahkan terkesan setengah hati. Jangankan untuk urusan riset, dalam hal pendidikan dan penelitian herbal pun kita masih jauh tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Sejauh ini, kita baru punya segelintir universitas yang menyediakan pogram di bidang herbal. Sementara Thailand, misalnya, sudah punya 21 universitas yang mengelola program pascasarjana di bidang herbal.

Sudah begitu, riset mengenai pengobatan herbal yang ada pun berjalan nyaris tanpa koordinasi. Padahal ada cukup banyak lembaga penelitian yang memiliki bidang khusus soal ini, seperti di Universitas Sumatera Utara, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bahkan Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan melalui BPOM, dan Kantor Kementerian Ristek juga berkecimpung di bidang herbal.

Alhasil, kita tidak punya pangkalan data tentang potensi tanaman lokal yang bisa digunakan sebagai obat. Padahal, pengelolaan data yang terintegrasi tentu akan memberi sumbangsih besar terhadap pengembangan sistem pelayanan kesehatan bangsa, yang saat ini cenderung kapitalistik dan tak berpihak pada kaum miskin papa.

Satu misal untuk menunjukkan betapa tak seriusnya bangsa ini mengelola kekayaannya bisa terlihat dari ketersediaan instrumen riset.

Sebagai negeri dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang melimpah, kita hanya punya satu buah perangkat NMR berkapasitas 500 megahertz. Itu pun sekarang sudah rusak. Padahal instrumen ini sangat diperlukan untuk proses memurnikan struktur biokimia dari sebuah materi. Penemuan kombinasi gen untuk membuat produk obat-obatan baru mungkin terjadi setelah melewati proses ini. Sementara hingga hari ini, peneliti yang ingin melakukan proses purifikasi harus mengirimkan sampelnya ke laboratorium di luar negeri.

Kelengahan kita mengurus anugerah ibu pertiwi membuat Indonesia begitu rentan terhadap pembajakan hayati (biopiracy). Kasus teranyar adalah penetapan hak paten atas temulawak (curcuma xanthorrhiza Roxb) oleh perusahaan raksasa dari Korea Selatan, LG. Di Indonesia, Korea Selatan memang lebih terkenal lantaran produk elektroniknya.

Tapi hak paten atas temulawak itu diajukan oleh anak perusahaan LG yang khusus memproduksi alat-alat kebersihan rumah tangga. Korea Selatan yang kesohor dengan ginsengnya kepincut dengan temulawak, karena terbukti sangat baik untuk bahan pasta gigi. Mereka juga mengembangkannya untuk sampo antiketombe dan krim anti-penuaan pada kulit.

Ironisnya, temuan akan manfaat komersial temulawak tersebut adalah hasil riset seorang peneliti dari Bandung, Yaya Kurayadi. Ia memang bekerja sebagai profesor peneliti di Universitas Yonsei, Korea Selatan.

Padahal, kalaupun kita masih terlalu “terbelakang” untuk melakukan penelitian dan menghasilkan temuan sendiri, paling tidak kita bisa mengakuinya secara bermartabat, seperti yang pernah ditunjukkan mantan presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki. Ia berhasil memaksa industri farmasi Amerika Serikat dan Eropa yang memproduksi obat-obatan anti-HIV/AIDS agar menjual versi generiknya dengan harga terjangkau bagi rakyat Afrika Selatan dan sekitarnya.

Pendiri Kongres Nasional Afrika (ANC) bersama Nelson Mandela itu punya alasan kuat. Obat-obatan itu dibuat dengan sampel darah warga Afrika Selatan pengidap HIV/AIDS. Dan pemerintah Afrika Selatan berhasil membuktikan bahwa bahan baku obat-obatan anti HIV/AIDS itu berasal dari darah para penderita HIV/AIDS di negara itu, yang “dibajak” para peneliti dari berbagai perusahaan farmasi kelas dunia. Sudah selayaknya pengusaha farmasi berbagi keuntungan dengan rakyat Afrika Selatan.

Sementara itu, bagaimana dengan Indonesia?

 

Sumber gambar: Pixabay

Disarikan dari buku Membunuh Indonesia: Konspirasi Global Penghancuran Kretek (Abhisam D.M., dkk., Penerbit Kata-kata, 2011, h.16—22).

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar