Lain-Lain

Globalisasi Ekonomi Sebetulnya Gejala “Dua Muka” dan Hipokrit

miskin
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Sejak Konsensus Washington (1989) telah muncul kesadaran kritis terhadap globalisasi. Kesadaran ini kemudian menjelma protes-protes mengiringi berbagai pertemuan tingkat tinggi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia.

Kalangan yang skeptis mengatakan globalisasi jelas hanya bersifat parsial karena realitasnya hanya bisa berkembang di wilayah yang menjadi pusat-pusat perekonomian dunia, yaitu di Amerika, Jepang, dan Uni Eropa.

Terjadi kemudian, antara lain apa yang disebut sebagai The Battle of Seattle. Kejadian pada Desember 1999 itu melibatkan ratusan ribu massa yang berasal dari berbagai golongan dan kelompok dari berbagai negara. Mereka tumpah ke jalan-jalan di Seattle menentang Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sehingga konferensi organisasi itu tak jadi dilaksanakan.

Kejadian lain yang menentang globalisasi terjadi di Cancun, Meksiko, September 2003. Ribuan petani berkumpul di sana memprotes WTO. Lalu atas nama seluruh petani di dunia, Lee Kyung Hae, peternak sapi dari Korea Selatan menusukkan pedang ke jantungnya. Dia bunuh diri di depan ribuan massa untuk memprotes WTO.

Munculnya World Social Forum (WSF) di Brasil pada 2001 juga dapat dicatat sebagai indikasi besarnya kegelisahan masyarakat dunia terhadap ancaman globalisasi dalam versi neo-liberalisme.

Sementara itu, di beberapa negara Amerika Latin, seperti yang terjadi di Venezuela, Bolivia, dan Brasil— juga terjadi pergeseran orientasi politik dari kiri ke tengah yang seolah-olah mulai memilih “sosialisme” yang selalu disuarakan oleh Fidel Castro di Kuba. Castro sejauh itu, dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling keras menyuarakan kecemasan, ketakutan, dan penolakan masyarakat Amerika Latin terhadap fenomena ekspansi globalisasi neo-liberal.

Penolakan terhadap tiga organisasi itu semakin menguat menyusul “teror WTC” 11 September 2001. Karena derasnya isu berikut luasnya cakupan tema protes yang menghadang tiga organisasi dunia itu, banyak kalangan akademisi ilmu sosial dunia yang sampai pada kesimpulan: masyarakat dunia sebetulnya tengah menghadapi suatu persoalan yang sangat besar. Kesimpulan semacam itu antara lain datang dari Anthony Giddens (1999).

Sosok intelektual Kiri-Tengah moderat ini jauh-jauh hari sudah mengingatkan tentang “risiko tinggi” gejala modernisasi kontemporer lewat metafora “Juggernaut” alias panser raksasa. Giddens menyatakan, dalam taraf tertentu, Juggernaut memang berhasil menciptakan kecepatan dan percepatan gerak dunia yang masih dapat dikendalikan, tapi ia juga terancam lepas kendali yang bakal membuat dirinya hancur. Benar, modernisasi dalam bentuk Juggernaut sangat dinamis, tapi sekaligus merupakan “dunia yang tak terkendali” (runaway world) sepenuhnya.

Skeptisme, pesimisme dan bahkan penolakan atas fenomena globalisasi, belakangan terasa semakin kuat menyusul bertambahnya jumlah penduduk miskin dunia. Sejak konsep perdagangan bebas dan liberalisasi pasar modal ditempatkan sebagai komponen terpenting proyek globalisasi, menurut Seabrook sekitar 1,2 miliar penduduk dunia justru hidup dengan penghasilan kurang dari US$ 1 per hari, dan sekitar separo penduduk dunia hidup dengan US$ 2 per hari.

Kenyataan itu berbanding terbalik dengan penghasilan sekelompok orang yang dijuluki sebagai manusia-manusia terkaya di dunia. Mereka yang jumlahnya hanya sekitar 1% dari penduduk dunia, tapi berpendapatan setara dengan penghasilan total 57% penduduk dunia (Wibowo, 2007).

Sementara itu, solusi “satu untuk semua” — kebijakan “program penyesuaian struktural” bagi semua negara berkembang seperti deregulasi atau liberalisasi perdagangan, jasa, keuangan, investasi, privatisasi BUMN, dan pencabutan subsidi—gagal memperbaiki keadaan dan sebaliknya malah memperburuk krisis di banyak negara berkembang.

Yang lebih memprihatinkan, kemiskinan dan ketimpangan di banyak negara justru muncul karena langkah-langkah salah yang dirancang oleh IMF, WTO, dan Bank Dunia; dan menciptakan keuntungan besar bagi negara industri maju melalui korporasi multinasionalnya.

Dari data yang dikemukakan Joseph E. Stiglitz (2007) diketahui, bahwa perusahaan mobil multinasional Amerika, General Motors, misalnya, mendapat penerimaan sebesar US$ 191,4 miliar pada 2004, atau lebih banyak dibanding produk domestik bruto 148 lebih negara.

Keuntungan besar juga dikantongi oleh raksasa ritel Wal-Mart yang membukukan penerimaan US$ 285,2 miliar pada 2005. Jumlah itu jauh di atas produk domestik bruto negara-negara di sub-Sahara.

John Pilger menyebut kenyataan itu sebagai “new rulers of the world”. Dalam buku Globalization and Its Discontent, Joseph E. Stiglitz (eks kepala ekonomi Bank Dunia dan peraih Nobel Ekonomi 2001), menuding IMF dan Bank Dunia bahu-membahu mengusung neo-liberalisme, dan neo-kolonialisme.

Kenyataannya, bersatunya kepentingan IMF, Bank Dunia, dan WTO sebagai alat konsolidasi modal internasional, sudah berlangsung sejak Perang Dunia II berakhir. Antara lain ditandai dengan kemunculan Amerika sebagai kekuatan dominan, yang menggeser posisi dan peran negara Eropa seperti Inggris, Belanda, serta Perancis. Muncul kemudian apa yang disebut sebagai proyek Marshall Plan, yang hakikatnya hanya upaya dari rezim kapitalisme untuk menggalang ekonomi dunia yang porak-poranda karena perang. Dari sana, lahir IMF dan Bank Dunia (1944), dan belakangan disusul GATT (1948) yang bermetamorfosis menjadi WTO (1995).

Satu hal yang perlu dicatat, sejak berakhirnya Perang Dunia II, setidaknya muncul pula tiga entitas besar aktor global atau internasional. Pertama, Organisasi Pemerintahan Internasional (IGO). Anggota forum ini terdiri dari negara-negara, LSM, dan organisasi non-partai.

Kedua, Organisasi Non-Pemerintahan Internasional (INGO). Dalam catatan James Petras dan Henry Veltmeyer, pada 2001 setidaknya ada sekitar 50 ribu lembaga semacam ini di Dunia Ketiga, dan menerima total dana lebih dari US$ 10 miliar dari lembaga-lembaga keuangan internasional, agen-agen pemerintah Amerika, Eropa, Jepang dan pemerintah lokal. Tujuannya untuk melapangkan jalan masuknya globalisasi.

Ketiga (dan yang memiliki peran paling dominan) adalah korporasi-korporasi multinasional. Telah diketahui umum bahwa sistem kapitalisme bekerja dengan mendasarkan diri pada kekuatan memengaruhi kebijakan internasional yang dirumuskan oleh IGO-INGO. Lobi-lobi politik dilakukan korporasi-korporasi multinasional. Salah satunya dengan upaya konseptualisasi teoretis yang dilakukan para “intelektual organik” untuk merumuskan kepentingan bisnis, menjadi seolah-olah sebagai kepentingan bersama. Dalam perjalanannya, hal itu diletakkan menjadi dasar “konsep proyek” terhadap isu global tertentu hingga menjadi suatu konvensi internasional yang disepakati forum IGO-INGO.

Sering juga didengar berbagai penyuapan ke negara-negara tujuan investasi. Bahkan untuk mendobrak negara yang dinilai “bandel,” seringkali korporasi-korporasi internasional membuat “tekanan politik” melalui mesin negara sebagai alatnya.

Dalam buku Confessions of an Economic Hit Man yang menggemparkan dunia, John Perkins menunjukkan bagaimana siasat licik rezim “korporatokrasi” telah dilakukan di banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penggulingan kekuasaan di sebuah negara. Dan itu semua melibatkan perusahaan-perusahaan multinasional. Tidak aneh jika belakangan santer terdengar adanya “Washington-Wall Street Alliance” seperti ditengarai Richard Peet (I.Wibowo, 2010). Dengan kata lain, memang ada indikasi kuat bahwa IMF, Bank Dunia, dan WTO hanya mengabdi kepada kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional.

Melihat hubungan antara IMF, Bank Dunia, dan WTO dengan perusahaan-perusahaan multinasional ini, akan menarik bila mencermati temuan Stiglitz (2007). Disebutkan oleh Stiglitz, industri obat adalah satu-satunya perusahaan yang mempunyai pengaruh penting di Kantor Perwakilan Dagang Amerika.

Perusahaan-perusahaan farmasi itu disebut-sebut telah mengeluarkan US$ 759 juta untuk memengaruhi 1.400 keputusan Kongres selama periode 1988-2004. Dilihat dari jumlahnya, uang dan para pelobi (3.000 orang) yang dikerahkan oleh perusahaan-perusahaan farmasi itu adalah yang paling tinggi di Amerika. Artinya, patut diduga berbagai skandal yang terkait dengan penyuapan, sebetulnya tidak hanya melibatkan IMF, Bank Dunia, dan WTO melainkan juga melibatkan IGO yang selama ini telanjur anggap kebal dari kepentingan dan bebas nilai, yaitu WHO.

Kesadaran kritis terhadap globalisasi juga bisa dijelaskan lewat berbagai krisis ekonomi, seperti yang terjadi di Asia Tenggara (1997-1998), di Amerika Latin (2000), jatuhnya nilai mata uang dolar, dan krisis keuangan global 2008 yang kini terus membelit Amerika dan Uni Eropa. Bahkan krisis keuangan di Amerika dan Uni Eropa (tempat di mana sistem kapitalisme dibangun), memberi bukti tegas ringkihnya pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya didorong dan hanya bertumpu pada arus perdagangan sektor portofolio dan mengabaikan neraca produksi di sektor riil. Itulah yang disebut-sebut oleh banyak ahli ekonomi sebagai fenomena “gelembung ekonomi” atau “gelembung keuangan global.”

Tentu saja Amerika berusaha keras menjaga agar gelembung ekonomi mereka tidak pecah berantakan. Itu sebabnya, dicarikan jalan keluar seperti yang dulu pernah dilakukan negara itu, ketika dihantam depresi pada 1930-an. Dalam hal ini, keberadaan negara lalu dihidupkan kembali untuk melakukan intervensi pasar dan memberi perlindungan lewat program “American buy American” yang diprakarsai Presiden Barrack Obama.

Termasuk ke dalam program ini, adalah kebijakan penerapan tarif impor untuk menghadang produk ban dari Tiongkok menyusul musim rontok industri ban Amerika. Artinya, ketika dihadapkan kepada pemulihan krisis ekonomi, Amerika bisa dengan sangat mudah mengambil jalan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang justru dirumuskan sendiri oleh mereka melalui GATT dan WTO.

Bukan suatu hal yang mustahil pula, berbagai resep model neo-merkantilistik kelak akan ditebus oleh Amerika untuk mengobati neraca perdagangan internasionalnya. Tidakkah bagi Amerika yang raksasa, bukan suatu yang sulit untuk menganut prinsip “korbankan tetanggamu” (beggar thy neighbor) atas nama kepentingan nasional mereka?

Gejala ini, antara lain bisa dilihat dari invasi militer Amerika ke Afganistan dan Irak yang sebetulnya merupakan gambaran dari hasrat Amerika menguasai sumber-sumber minyak dunia di tengah-tengah isu krisis energi yang mulai muncul sejak 1970-an. Ini pula yang terjadi ketika Amerika dengan dukungan PBB dan NATO, mendukung penggulingan Khadafi di Libya (2011). Semua gejala ini semakin menguatkan dugaan banyak kalangan bahwa negara-negara maju telah bertindak memaksakan kehendaknya sesuai dengan nalar pemahaman nasional mereka (national interest).

Dengan kata lain, prisma kebijakan dan agenda internasional negara-negara maju baik langsung maupun tidak langsung, selalu ikut mewarnai semua konsep kepentingan nasional di banyak negara. Semacam, ada siasat “politik zigzag” untuk tidak mengatakan ada standar ganda dalam setiap orientasi kebijakan.

Persoalannya adalah, pada saat negara-negara maju mengalami gelombang pasang pertumbuhan ekonomi, secara sepihak mereka gencar melakukan kampanye isu “deregulasi” dengan beragam turunan isu lain ke seluruh penjuru dunia. Akan tetapi, ketika negara-negara maju itu mengalami gejala gelombang surut, diam-diam dilakukan “regulasi” yang restriktif terhadap ekonomi nasional mereka.

Kini, mitos-mitos mulai memudar, dan kemasan filantropis juga mulai terbuka: globalisasi ekonomi sebetulnya adalah gejala “dua muka” (double standard) dan hipokrit. Contoh paling nyata dari kemunafikan itu adalah terhentinya perundingan WTO pada Putaran Doha (Doha Development Round), menyusul keengganan negara maju (Amerika, Uni Eropa, dan Jepang) yang tidak bersedia membuka pasar mereka bagi produk pertanian negara berkembang.

Padahal, sektor pertanian menjadi keunggulan komparatif (comparative advantage) dari negara-negara berkembang dalam perdagangan internasional, setelah sektor manufaktur, hak cipta dan jasa hanya dikuasai oleh negara-negara maju.

Intinya adalah kepentingan politik sebuah negara sebetulnya senantiasa pekat mewarnai rumusan sebuah kebijakan pada era globalisasi. Asumsi kepentingan nasional tetap menjadi landasan bagi pemerintah negara-negara maju untuk berkiprah pada era globalisasi.

Lalu sudahkah negara-bangsa dan nasionalisme mati, seperti klaim Kenichi Ohmae? Tidak. Ini pula bukan “akhir sejarah” sebagaimana klaim Francis Fukuyama dulu ketika menyambut berakhirnya perang dingin. Bahkan ke depan, ide negara-bangsa dan nasionalisme tampaknya masih akan tetap relevan dan bukan hanya menjadi sebuah gejala anakronisme historis.

Dalam konteks Indonesia pasca-kolonial, integrasi ke pasar kapitalisme secara pragmatis terjadi sejak ambruknya pemerintah Soekarno dan digantikan Soeharto (1967). Benar, proyek pembangunan Orde Baru adalah sebuah sistem ekonomi nasional yang rapuh. Ada ketergantungan struktural yang sangat kentara. Proses pembangunan yang ditopang skema pembiayaan utang luar negeri dan relasi patronklien antara negara dan borjuasi nasional, juga hanya memunculkan “kapitalisme semu” (Yoshihara Kunio, 1991). Ini adalah gejala umum kapitalisme Asia Tenggara memang.

Akan tetapi harus diakui pula, pemerintah Soeharto relatif cukup selektif dan sedikit-banyak memiliki posisi tawar yang cukup kuat, ketika mengintegrasikan perekonomian nasional bangsa ke dalam ekonomi dunia. Setelah kekuasaan Soeharto dijatuhkan (1998), posisi tawar semacam itu nyaris tidak pernah ada. Kondisi yang terjadi, bahkan bisa dikatakan semakin memalukan. Ini terlihat dari berbagai kebijakan ekonomi nasional, yang tampak mengalami gejala liberalisasi sedemikian rupa sehingga terlihat sekadar mengikuti langgam atau bahkan terkesan didikte kepentingan pasar internasional.

Celakanya, gejala ini justru mendapat legitimasi moral dan intelektual yang kuat dari kelompok masyarakat sipil, baik organisasi masyarakat maupun LSM. Mereka berbarengan membangun wacana “emoh negara” dan mengampanyekan isu-isu global lain, tanpa menimbang bijak siapa sebetulnya yang diuntungkan atau dirugikan.

Tentu saja, dengan kebijakan ekonomi membabi buta yang mengadopsi Konsensus Washington, potensi Indonesia menjadi korban globalisasi akan sangat besar.

Potensi ini sudah terlihat ketika kebijakan negara pada sektor pertanian sangat berbeda dengan kebijakan “pasang badan” yang dilakukan negara-negara maju. Sejak Indonesia —didesak dan dipaksa— menandatangani kesepakatan letter of intent (LoI) pada Januari 1998, pemerintah melakukan liberalisasi sektor pertanian secara besar-besaran. Batasan tarif impor produk pertanian pangan terjun bebas menjadi 0 persen, sementara untuk non-pangan hanya disisakan dalam besaran 5%.

Lalu, Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dulu memiliki otoritas penyangga harga komoditas pangan domestik sengaja dipereteli. Kredit likuiditas yang pernah diberikan oleh Bank Indonesia untuk pengadaan stok beras nasional ditiadakan karena hanya alasan Bulog, pernah menjadi ATM para elite Orde Baru.

Akibatnya, pernah terjadi harga gabah kering giling di tingkatan petani hanya berkisar Rp 700 per kilogram. Padahal biaya produksinya saja sudah mencapai Rp 800 per kilogram. Semua kebijakan tersebut niscaya sangat merugikan petani, tapi siapa yang peduli?

Lihatlah pula, garam pun kini bahkan harus didatangkan dari luar negeri sehingga merugikan para petani dan sektor industri garam nasional. Sebuah ironi yang menggelikan, sebab bagaimana mungkin, sebuah negeri kepulauan yang memiliki bentangan garis laut terpanjang sedunia (archipelagic state), kemudian harus mengimpor garam.

Itu belum termasuk berbagai kebijakan liberalisasi yang sudah diterapkan di sektor keuangan, pendidikan, pertambangan migas maupun nonmigas, swastanisasi perusahaan-perusahaan BUMN, pemotongan subsidi BBM dan tarif dasar listrik, dan sebagainya.

Amanat “Konsensus Washington” sudah berlangsung di Indonesia. Satu hal yang tidak kalah memprihatinkan adalah ketika perdagangan bebas China-ASEAN (CAFTA) mulai diberlakukan sejak awal 2010. Salah satu dampak dari CAFTA ini adalah banyak perusahaan nasional mengalami penurunan produksi dan penjualan, sehingga berujung pada pengurangan jumlah tenaga kerja (PHK).

Nasib seperti ini terutama dialami oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di sembilan sektor industri yaitu tekstil dan produk tekstil; elektronik; mebel kayu dan rotan; mainan anak-anak; permesinan; besi dan baja; makanan dan minuman; jamu; dan kosmetik. Muncul kemudian gejala deindustrialisasi seperti yang terkonfirmasi dalam validitas hasil penelitian Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) 2009.

Di tengah situasi liberalisasi semacam itu, sektor industri hasil olahan tembakau (industri kretek) yang terbukti pejal menghadapi deraan gelombang krisis keuangan global selama beberapa periode, ironisnya justru digiring menuju tubir kehancuran.

Benar Indonesia belum menandatangani FCTC, tapi akhir-akhir ini gerakan kampanye anti-tembakau tampak gencar mendorong agar konsensus itu diadopsi ke dalam regulasi nasional. Apa yang disebut sebagai gerakan kampanye anti-tembakau adalah salah satu isu global yang bermaksud melakukan proses pengaturan secara restriktif terhadap industri tembakau dunia melalui kerangka FCTC.

Mengikuti analisis historis Michel Foucault dan Ivan Illich, tentu gerakan kampanye anti-tembakau harus disikapi secara skeptis. Walaupun gerakan kampanye itu selalu mengatasnamakan isu kesehatan masyarakat yang terkesan filantropis, jelas sekali tidak bisa menutupi dengan sempurna adanya agenda dan kepentingan lain di baliknya.

Orang-orang bisa menduga ada kepentingan korporasi industri farmasi multinasional saja yang langsung atau tidak langsung akan mengambil keuntungan dari kampanye anti-tembakau, misalnya dengan menjual produk nicotine replacement therapy dan bisnis klinik jasa berhenti merokok. Atau menduga ada kepentingan korporasi industri rokok multinasional yang terus berekspansi untuk mengambil keuntungan di tengah gencarnya serangan terhadap industri kretek nasional.

Akan tetapi, agenda dan kepentingan di balik kampanye anti-tembakau, sangat boleh jadi, lebih dari itu semua. Foucault dan Illich telah mengajarkan tentang bahaya yang muncul dari dominasi pengetahuan yang diproduksi dan diproduksi-ulang secara terus-menerus oleh rezim industri kesehatan. Ancamannya tidak hanya soal terjadinya iatrogenesis yang berdampak pada memunculkan ketergantungan manusia modern atas industri kesehatan, tapi juga ancaman homogenisasi kesadaran melalui serangkaian upaya medikalisasi kehidupan masyarakat.

Jika hal ini terjadi, tentu bukan hanya soal sehat dan sakit, normal dan abnormal, ataupun baik dan buruk. Seluruh atribut politik identitas kebangsaan dan bernegara akan dirumuskan oleh kepentingan industri kapitalisme yang tengah bergerak mendunia ini tak lalu tidak ada jalan keluar. Korea Selatan sejauh ini mungkin bisa dijadikan contoh.

Negara itu berhasil mengedepankan peran negara untuk memanfaatkan utang, dan sebagai pelaku kegiatan pembangunan ekonomi. Dibangun pula kerja sama yang jelas antara negara dan pengusaha nasional. Antara lain, negara mengeluarkan peraturan tegas dengan memaksa penduduk memakai produk dalam negeri. Negara juga selektif mengontrol masuknya kekuatan-kekuatan multinasional sehingga dapat menguatkan perekonomian nasionalnya melalui proses alih teknologi. Ini terlihat ketika Korea Selatan mampu melaksanakan “substitusi impor” dalam bidang otomotif.

Pada 1967 didirikan perusahaan Hyundai sebagai perusahaan perakitan. Melalui lisensi, perusahaan ini membuat mobil Ford Cortina. Lalu, bekerja sama dengan perusahaan Italia untuk desain dan Mitsubishi untuk mesin, Hyundai akhirnya mampu memproduksi mobil sendiri. Kini, Hyundai sudah mampu bersaing dengan pasar Amerika, Eropa, dan Jepang.

Contoh lainnya adalah Tiongkok. Meski pun sejak Deng Xiaoping berkuasa perekonomian nasional Negeri Tirai Bambu itu terintegrasi ke dalam pasar kapitalisme global, bukan berarti negara mundur sebagai pelaku kegiatan ekonomi yang dominan. Tiongkok memiliki posisi tawar yang kuat terhadap negara-negara maju (Barat) ketika pelan-pelan membuka “tirai bambu” sehingga membuka terjadinya “keajaiban ekonomi.”

Salah satu hasilnya: tiga dari empat bank terbesar di dunia berdasarkan nilai kapitalisasi pasar adalah perusahaan milik negara China. Tiga bank itu adalah Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction, dan Bank of China.

Dengan semua contoh itu, Indonesia mestinya juga melakukannya. Benar, katakanlah globalisasi adalah suatu gejala yang tak terelakkan. Namun ibarat pedang bermata dua, globalisasi juga menyimpan tantangan di satu sisi dan ancaman di sisi lain. Jika tidak berhati-hati menyikapi siasat “politik zigzag” semacam ini, globalisasi bukan tidak mungkin justru akan menjadi perangkap yang akan menempatkan Indonesia dalam “kerangkeng besi” hukum ekonomi pasar kapitalistis.

Di saat itu, Darwinisme sosial pun niscaya terjadi dan logika survival of the fittest kemudian akan menjadi neracanya. Meminjam analogi Joseph E. Stiglitz, “pesta Olimpiade” dimulai sebelum waktunya, karena peta kekuatan industri yang tidak setara (unequal), kuatnya dominasi struktural (sains-teknologi, modal, sumber daya manusia) negara-negara industri maju (Kelompok Utara) terhadap negara-negara berkembang (Kelompok Selatan).

Secara singkat bisa dikatakan, kepentingan nasional semestinya ditempatkan di atas semua rumusan kebijakan pembangunan. Sudah bukan saatnya, sok gagah bersikap mendukung globalisasi tanpa mengukur kemampuan negara dan bangsa. Yang harus disadari adalah bangsa dan negara ini sangat besar dan kaya, sehingga seharusnya tidak pada tempatnya kepentingan negara lain ikut mengatur dan mengendalikannya.[S]

 

Sumber gambar: Pixabay

Disarikan dari buku Muslihat Kapitalis Global: Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS (Okta Pinanjaya dan Waskito Giri Sasongko, Indonesia Berdikari, 2012, h.19—30).

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar