Lain-Lain

Dana Ketahanan Energi Membebani Rakyat

minyak
Bambang Trisunu
Ditulis oleh Bambang Trisunu

Awal tahun 2015 yang lalu, masyarakat bersuka menyambut kebijakan pemerintah berupa penurunan harga BBM premium dan solar. Nyatanya kado tahun baru tersebut hanya sebuah jebakan untuk menyembunyikan ketidakberdayaan pemerintah. Subsidi yang sejatinya merupakan manifestasi kedaulatan rakyat dan negara dihapus oleh pemerintah.

Dampak dari liberalisasi migas hanya menguntungkan perusahaan asing, sementara nasib masyarakat semakin berat dan tergantung pada mekanisme pasar.

Suka cita masyarakat di awal tahun tidak berlangsung lama. Pada bulan Maret ketika terjadi lonjakan harga beras, BBM kembali naik sebanyak dua kali. Tanggal 1 naik Rp100, terus merangkak naik sebesar Rp500 pada tanggal 28 Maret untuk premium dan solar. Harga premium menjadi Rp7.300 dan untuk solar menjadi Rp6.900.

Awal tahun depan pemerintah berencana kembali memberikan kado, dengan menurunkan harga BBM. Mulai 5 Januari 2016, harga premium dari Rp7.300 menjadi Rp 7.150, solar turun Rp750 menjadi Rp5.950/liter.

Kado tahun baru yang tampak menggembirakan itu mendapat banyak kritik. Untuk membangun program energi terbarukan, pemerintah menambahkan beban biaya kepada rakyat dengan menarik dana pungutan ketahanan energi dari penjualan per liter premium sebesar Rp200 dan solar Rp300. Dari pungutan itu pemerintah memperkirakan bisa meraup dana sekitar 15 hingga 16 triliun rupiah per tahun. Dalam pengelolaannya, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan dilimpahkan ke PT Pertamina (Persero).

Menteri ESDM Sudirman Said beralasan, pemungutan dana itu telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 30/2007 tentang Energi. Padahal di dalam UU tersebut tidak menyebutkan dana ketahanan energi dapat diperoleh dari pungutan masyarakat. Berdasarkan UU, penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah. Karena pungutan dana ketahanan energi tidak termasuk di dalam ketiganya, pernyataan Menteri ESDM dinilai ngawur. Pemungutan dana ketahanan energi tidak mempunyai landasan hukum dan hanya berlandaskan kebijakan semata.

Momentum pergantian tahun selalu digunakan pemerintah untuk memasukan kebijakan yang tidak simpatik pada beban yang telah dipikul masyarakat. Saat harga minyak dunia turun, pemerintah malah berencana menambah beban rakyat.[B]

 

Sumber gambar: Pixabay

Tentang Penulis

Bambang Trisunu

Bambang Trisunu

Tembakau, kopi, dan motor tua.

Tinggalkan komentar