Lain-Lain

Usaha Mengatur Kebakaran Hutan

kebakaran hutan

Kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia adalah akibat dari kebijakan keliru sejak pemerintahan Soeharto. Pada tahun 1970-an pemerintah membudayakan metode pembakaran untuk mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan dan melakukan pembukaan sejuta hektar lahan gambut untuk persawahan pada tahun 1990-an. Sejak itu budaya membakar hutan mengakibatkan deforestasi lahan dan hutan gambut.

Berkat kebakaran hutan, Indonesia menjadi salah satu negara penghasil emisi terbesar dunia. 80% sumber emisi berasal dari kerusakan hutan, kebakaran lahan gambut, dan hutan. Secara global, kerusakan hutan memicu perubahan iklim ekstrem.

Lahan gambut di Indonesia terluas ketiga di dunia. Mencapai 20,6 juta hektare atau sekitar 10,8% dari luas daratan Indonesia, tersebar di bagian pesisir dataran rendah Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

Karliansyah, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengakui jika kerusakan ekosistem gambut terjadi akibat dari pengelolaan lahan yang keliru. Konkretnya adalah pada pemilihan komoditi bisnis yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut seperti sawit.

Baru-baru ini pemerintah berencana menerbitkan Perppu Larangan Pembakaran Lahan Gambut. Perppu ini dibuat sebagai payung hukum penanganan dan pencegahan kebakaran lahan dan hutan di Indonesia. Lewat Perppu tersebut pasal tentang pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) akan dihapuskan.

Anehnya, Perppu cuma mengubah Pasal 69 Ayat 1 dan 2 UU PPLH No.32/2009 karena di dalamnya masih memberikan kelonggaran untuk dilakukannya pembakaran lahan dengan alasan kearifan lokal. Tidak menyebutkan sedikit pun larangan bagi perusahaan. Niat pemerintah menyiapkan Perppu untuk atasi masalah kebakaran hutan tahunan tidak akan mengubah keadaan jika ujung-ujungnya sekedar memenuhi kepentingan bisnis dan investasi. Di sini supremasi hukum pincang.

Sebaliknya, upaya di tingkat lokal malah sering memberi solusi nyata. Azwar Ma’as, peneliti dari Universitas Gadjah Mada, mengatakan tata kelola gambut berbasis satuan hidrologis sudah diupayakan di tingkat akar rumput. Di Pulau Tebing Tinggi Timur Kabupaten Meranti, Riau, masyarakat bisa menekan pemerintah dan perusahaan untuk bekerja sama merawat lahan gambut supaya tetap lembab dan basah sepanjang tahun, sehingga terhindar dari kebakaran.

UU PPLH seharusnya memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, penyelamataan hutan dan transformasi menghadapi perubahan iklim. Inisiatif mandiri masyarakat terbukti membawa perubahan nyata. Bukan cuma di atas kertas.***

 

Sumber gambar: pixabay

Tentang Penulis

Muhammad Firman Eko Putra

Muhammad Firman Eko Putra

Penyuka teh, buku, dan petualangan.

Tinggalkan komentar