Lain-Lain

PP Pengupahan Inkonstitusional

Serikat buruh tetap pada pendiriannya menolak pengupahan baru yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP Pengupahan dinilai otoritatif karena hendak meniadakan unsur buruh dalam merumuskan upah minimum. PP Pengupahan hanya menguntungkan perusahaan karena kenaikan upah hanya berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bukan standar kebutuhan hidup layak.

Sesuai amanat konstitusi, buruh berhak mengajukan tuntutan dengan aksi demonstrasi. Serikat buruh yang tergabung dalam Komite Aksi Upah (KAU) menggelar aksi mogok nasional yang direncanakan berlangsung 4 hari pada 24-27 November 2015. Demonstrasi dilakukan di masing-masing wilayah kerja. KAU antara lain Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), KSPSI AGN, KSBSI, KPBI, KASBI, SPN, FSPMI, dan 60 federasi serikat pekerja lainnya.

Beberapa pasal dalam PP Pengupahan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pertama, Pasal 44 PP Pengupahan tentang kenaikan upah yang ditentukan berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Sekretaris Jenderal KPSI, Muhammad Rusdi, pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 Ayat 4. Pasal tersebut menyatakan penetapan upah minimum ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi serta produktivitas.

Kedua, formula kenaikan upah berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi menutup peran dewan pengupahan, terutama serikat pekerja dalam negosiasi perhitungan upah minimum. Anggota Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) dari unsur serikat pekerja, Iswan Abdullah, menilai PP tersebut bertentangan dengan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, juga meniadakan Keppres 107 Tahun 2004. UU 13/2003 Pasal 89 Ayat 3 menyatakan bahwa upah minimum ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan. PP Pengupahan melarang kepala daerah menetapkan upah daerah karena data inflasi dan data pertumbuhan ekonomi mengacu pada data BPS.

Ketiga, Pasal 49 PP Pengupahan yang mengatur kebijakan upah minimum sektoral mereduksi UU 13/2003 Pasal 89 Ayat 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa upah minimum terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten kota dan berdasarkan sektor. Secara prinsip pasal 49 PP Pengupahan hanya menguntungkan pengusaha karena di Indonesia tidak ada kepengurusan asosiasi sektoral industri di seluruh wilayah kabupaten/ kota.

PP Pengupahan jelas inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 45 dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Upah Minimum. PP Pengupahan sarat akan kepentingan pengusaha. PP Pengupahan memperjelas posisi buruh di mata pemerintah, nihil. Pemerintah seharusnya sadar, buruh adalah penggerak utama roda perekonomian. Menggerakkan mesin, administrasi, hingga penjualan. Bukan pengusaha, bukan penguasa. Kemajuan negeri ini ada di tangan kelas buruh. [F]

 

Sumber gambar: infografis kabarburuh.com

Tentang Penulis

Arya Wiradikha Sudisman

Arya Wiradikha Sudisman

Penulis lepas, pemerhati isu kesehatan, dan penyuka kopi.

Tinggalkan komentar