Lain-Lain

Perjuangan Buruh Menolak PP Pengupahan

buruh
Intan Hapsarini
Ditulis oleh Intan Hapsarini

Protes buruh menolak Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, terus berlangsung dan semakin besar. Setelah kecewa dengan sikap pemerintah yang menolak tuntutan para buruh, kali ini kaum buruh di 22 provinsi menggelar aksi mogok nasional secara serentak selama 4 hari berturut-turut (24-27 November).

Pro-kontra terkait PP Pengupahan semakin menyeruak ke permukaan setelah pemerintah meliris Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV. Pemerintah menilai PP yang menjadi dasar formula perhitungan upah minimum provinsi (UMP) tersebut telah mengakomodir kepentingan pekerja maupun pengusaha. Namun, bagi buruh pemberlakuan PP tersebut hanya akan memiskinkan dan mengebiri hak buruh.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengingatkan, sejumlah pasal dalam PP tersebut tidak menunjukkan keberpihakan pada buruh, contohnya Pasal 24 yang melanggar hak berserikat dan berunding. Mogok legal adalah hak buruh yang dijamin UU 13/2003. Saat mogok secara legal, pekerja tetap mendapatkan upah. Namun, adanya Pasal 24 Ayat 4c, pengusaha pasti tidak akan memberikan izin mogok. Pasal ini hanya akan menjadi alat bagi pengusaha menjatuhkan sanksi kepada pekerja atau buruh. Serikat buruh dapat menggunakan UU Nomor 9/1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum untuk melakukan unjuk rasa kali ini.

Menjelang aksi mogok nasional, Tim Advokasi untuk Buruh dan Rakyat (TABUR) Tolak PP Pengupahan menemukan sejumlah indikasi adanya upaya menghalangi para buruh untuk menggelar mogok nasional. Seperti keluarnya surat edaran, pernyataan sikap, dan imbauan kepada masyarakat yang kurang mendukung langkah buruh tersebut.

Misalnya Surat Edaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi nomor 560/SE-59/DISNAKER/XI/2015 tertanggal 20 November. Dalam surat edaran itu Pemkab Bekasi menjelaskan bahwa upah selama kegiatan mogok nasional tidak akan dibayar. Selain itu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun mengancam akan memperkarakan secara pidana maupun perdata aksi mogok buruh.

Anggota TABUR dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Pratiwi Febry menilai, ancaman tersebut telah melanggar konstitusi dan sejumlah undang-undang. Karena unjuk rasa dan mogok nasional telah dijamin dalam konstitusi dan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 143 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa siapa pun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. [B]

Tentang Penulis

Intan Hapsarini

Intan Hapsarini

Membaca dan menulis bagiku bagai sebuah perjalanan indah nan menyenangkan.

Tinggalkan komentar