Lain-Lain

KTT G20 dan Ketidakadilan Ekonomi Global

Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Tanggal 14 November 2015 Presiden Joko Widodo beserta rombongan bertolak menuju Antalya, Turki, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 selama dua hari

G20 dibentuk tahun 1999 dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi dan keuangan dunia. Secara resmi G-20 dinamakan The Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Selain Indonesia, negara lain anggota G20 yaitu: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Britania Raya, RRT, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Perancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa yang mewakili Belanda, Polandia, dan Spanyol.

Dalam KTT yang mengusung tema Ensuring Inclusive and Robust Growth through Collective Action ini, Jokowi membawa tiga fokus kepentingan Indonesia. Yaitu upaya menjaga stabilitas mata uang dunia, pembiayaan infrastruktur dalam negeri, dan pengalihan keuntungan perusahaan multinasional kepada negara tempat firma tersebut tercatat. Poin pertama yang akan diungkap Presiden Jokowi ialah dukungan pada reformasi pendanaan infrastruktur oleh Dana Moneter Internasional (IMF) untuk lebih fokus ke negara-negara berkembang.

Bertolak dari Turki, Presiden akan menghadiri KTT ASEAN yang akan diselenggarakan pada 21–22 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Di akhir 2015 ini akan terselenggara empat Konferensi Tingkat Tinggi yang waktunya berdekatan, yakni KTT G-20 di Turki, KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Filipina, KTT ASEAN di Malaysia, dan COP ke-21 United Nation Framework Convention on Climate Change (UNCCC) di Paris.

Padahal sebelumnya, dalam pidato pembukaan Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika di Jakarta, Jokowi mengkritik keras ketidakadilan global di bidang ekonomi. Sejumlah lembaga donor internasional, seperti IMF, Bank Dunia (World Bank), dan Bank Pembangunan Asia (ADB) dikritik keras oleh Jokowi. Lembaga-lembaga donor internasional itu dianggap bukan lagi solusi untuk menyelesaikan persoalan perekonomian yang terjadi saat ini. Presiden juga menyoroti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak berdaya menghadapi sejumlah orang kaya di dunia yang merasa mampu mengubah dunia dengan kekuatannya.

Ketidakadilan global juga tampak jelas ketika sekelompok negara menolak perubahan realitas yang ada. Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang.

Untuk pembangunan infrastruktur, pada kenyataannya pemerintah masih berharap pada utang luar negeri dan lembaga donor. Keterlibatan Indonesia dalam beberapa Konferensi Tingkat Tinggi apakah akan membawa manfaat serta keadilan pada tatanan ekonomi di Indonesia? [B]

 

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar