Lain-Lain

Kartel Obat dan Praktik Kotor Pelayanan Kesehatan

obat
Intan Hapsarini
Ditulis oleh Intan Hapsarini

Pelayanan kesehatan di Indonesia kotor oleh praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Biaya pengobatan melambung tinggi serta buruknya pelayanan tenaga medis menambah rasa sakit masyarakat yang ingin mendapatkan hak atas kesehatan.

Praktik persekongkolan obat di Indonesia sangat menggiurkan. Tahun 2014 omzet Industri farmasi tercatat Rp52 triliun. Pada tahun 2015 tumbuh 11,8% menjadi Rp56 triliun. Keuntungan melimpah dari bisnis obat mengubah hubungan dokter–pasien. Bukannya melayani, petugas kesehatan malah menjadi buruh industri farmasi. Dokter lebih sibuk menjual obat-obatan yang belum tentu berkhasiat untuk mengobati penyakit yang diderita oleh pasien.

Pemberian resep obat tanpa memberikan rekomendasi obat sejenis lain yang harganya lebih murah kepada pasien, membuat pasien tidak memiliki pilihan atas produk obat yang dikonsumsi. Sesuai Pasal 24 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, apoteker bisa mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter atau pasien.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap mahalnya harga obat di dalam negeri. KPPU menduga ada tindakan praktik tidak sehat yang dilakukan perusahaan farmasi yang membuat masyarakat harus menanggung mahalnya harga obat di dalam negeri.

Dugaan praktik tidak sehat mengarah pada 7 perusahaan produsen obat yang kesemuanya terafiliasi dengan perusahaan farmasi asing. 7 perusahaan investasi asing itu memproduksi obat penyakit khusus seperti jantung, kanker, hipertensi, ginjal. Dan semuanya terikat satu asosiasi yang sering melakukan pertemuan.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengungkapkan, asosiasi yang dimaksud yakni IPMG (International Pharmaceutical Manufacturer Group). Harga obat yang dijual IPMG di Indonesia tidak wajar, lebih mahal ketimbang di negara-negara ASEAN lain.

Selain itu, masyarakat mengeluhkan buruknya pelayanan rumah sakit yang sering berlaku tidak adil. Setelah sembuh, tagihan biaya pengobatan dan perawatan menjadi penyakit baru yang dikeluhkan pasien.

Seperti yang terjadi pada Galang Sunarno Putra, bocah berumur 8 tahun itu setelah sembuh tidak dapat segera pulang. Ia tertahan selama 12 hari (6–17 November 2015) di Rumah Sakit Kristen, Mojowarno, Jombang. Orang tua pasien tidak mampu melunasi biaya operasi dan pengobatan.

Di Tuban, meski belum sembuh dari sakit yang dideritanya, Misbakhul Munir (24), pemuda yang tinggal di Kelurahan Sendangharjo, dipulangkan secara paksa oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tuban lantaran dalam pengobatannya menggunakan Surat Pernyataan Miskin (SPM).

Berbeda dengan Galang dan Misbakhul yang sempat mendapat perawatan, Hj. Dalima Tanjung (70), pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari Kecamatan Medan Johor itu harus kecewa saat berobat ke RS Martha Friska karena pasien tidak diberi pertolongan medis dengan alasan kamar rawat inap di rumah sakit sudah penuh.

Sistem jaminan kesehatan di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Kesehatan adalah hak setiap manusia. Jaminan Kesehatan Nasional tidak sungguh-sungguh melindungi rakyat dalam mendapatkan hak kesehatan. [B]

 

Sumber gambar: pixabay

Tentang Penulis

Intan Hapsarini

Intan Hapsarini

Membaca dan menulis bagiku bagai sebuah perjalanan indah nan menyenangkan.

Tinggalkan komentar