Lain-Lain

Air Milik Siapa?

air
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal ini merupakan salah satu prinsip mendasar bagaimana seharusnya sumber daya dikelola. Karena itu pasal-pasal yang membuka peluang pengelolaan air oleh swasta bertentangan dengan UUD 1945.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat, selama ini perusahaan swasta telah melakukan pembelian atas tanah di mana di dalamnya terdapat mata air yang kemudian diperjualbelikan. Di sejumlah tempat kasat mata terlihat pengelolaan sumber daya air (SDA) diserahkan pada sistem ekonomi liberal yang memungkinkan privatisasi pengelolaan air.

Sepanjang musim kemarau ketersediaan air menurun signifikan, terjadi penurunan kualitas air di berbagai wilayah Indonesia. Di Bandung, keadaan diperparah oleh sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kaidah konservasi lingkungan untuk perencanaan pembangunan. Alih fungsi lahan banyak mempengaruhi ketersediaan air tanah. Lahan hijau dan daerah resapan air berubah menjadi hotel, apartemen, dan properti.

Direktur Program Prisma Resource Centre, Suhadi Suryadi menjelaskan, 32,2% penduduk Indonesia belum mempunyai akses air bersih. Umumnya mereka mendapat air dari sungai yang terpolusi, air tanah yang terkontaminasi, atau membeli dengan harga mahal dari pedagang air.

Penswastaan air bersih ini terjadi berkat campur tangan Bank Dunia. Menurutnya, ketersediaan air secara murah dan gratis sangat tidak ekonomis dan tidak efisien. Karena itu masyarakat harus membayar atas air yang digunakan.

Dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VI yang baru diliris, Kamis (5/11), pemerintah Joko Widodo akan memperketat aturan bisnis berbasis sumber daya air (SDA). Disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengusahaan SDA dan RPP tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Meski terlambat, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 2004 tentang SDA, menjadi dasar untuk mengakhiri liberalisasi pengelolaan air. UU SDA telah melanggar syarat konstitusionalitas. Mengisi kekosongan hukum sebagai dampak pembatalan UU SDA, diberlakukan kembali UU No.11/1974 tentang Pengairan.

Air merupakan kebutuhan dasar dan bagian dari hak asasi manusia. Pengelolaan SDA yang terlalu bersandar pada nilai ekonomi air hanya merayakan kepentingan pemilik modal dan melalaikan fungsi sosial SDA. Negara wajib menjamin warganya untuk menikmati parameter tertinggi dalam pemenuhan hak-hak atas kesehatan secara fisik dan mental. Pengelolaan sumber daya air harus diutamakan untuk kemakmuran rakyat. [B]

 

Sumber gambar: pixabay

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar