Lain-Lain

Agresivitas Perusahaan Farmasi Menjalankan Bisnis Sudah Tidak Manusiawi

pasien
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, Amerika Serikat (AS) menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia setelah Singapura dan Jepang. Total investasi AS di Indonesia periode 2010 sampai September 2015 sebesar US$8 miliar. Minat investor terus mengalir usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi AS tanggal 25-28 Oktober 2015. Berhasil menjaring investasi US$ 40 juta untuk sektor kreatif dan US$ 2,4 miliar untuk sektor strategis. Sektor kelistrikan dan farmasi pun dilirik investor AS.

Kepala BKPM, Franky Sibarani, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan privat dengan salah satu perusahaan AS yang bergerak di bidang farmasi (29/10). Sementara di Istana Merdeka saat menerima kunjungan Wakil Presiden India, Mohammad Hamid Ansari, Presiden Jokowi pun menawarkan kerja sama bisnis obat-obatan antar kedua negara (2/11).

Indonesia menjadi pasar obat terbesar di Asia Tenggara. Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 mencatat ada 206 perusahaan farmasi beroperasi di Indonesia. Empat perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 26 perusahaan multinasional, dan 176 perusahaan lokal. Tapi ketergantungan bahan baku impor mencapai 95%. Sedang pertumbuhan nasional rata-rata penjualan obat dengan resep dokter per tahun sebesar 11,8%. Tahun ini bisnis farmasi di Indonesia mencapai Rp69 triliun.

Konsekuensinya, persaingan antar perusahaan farmasi menimbulkan cara pemasaran yang melanggar aturan. Obat generik dijual puluhan kali lipat dari harga sebenarnya. Contohnya antibiotik ciprofloxacin seharga Rp500 per butir, versi generik bermerek bisa dijual Rp42 ribu. Padahal pemberian antibiotik yang di Eropa tak sampai 12%, di sini bisa melambung sampai 80%. Persekongkolan perusahaan farmasi dengan dokter untuk meraup untung berlipat dalam peresepan jelas sekali mempengaruhi harga obat.

Perusahaan farmasi dan mafia kesehatan tidak berperikemanusiaan. Menjelang kenaikan tarif listrik akibat pencabutan subsidi oleh pemerintah, penderitaan rakyat menjadi bertambah berat. Rakyat semakin sulit mendapat akses obat murah, obat hanya menguras kocek pasien.

Iwan Dwiprahasto, dokter dan guru besar farmakologi dari Universitas Gajah Mada (UGM) mengatakan, nilai bisnis obat yang fantastis membuat perusahaan farmasi berlomba melimpahi dokter dengan hadiah dan komisi. Obat jadi mahal karena harus membiayai dokter jalan-jalan ke luar negeri, main golf, atau beli mobil.

Dua ribu dokter dan 151 rumah sakit di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan bersekongkol dengan perusahaan farmasi. Para dokter meresepkan obat perusahaan farmasi penyuap senilai lima kali komisi yang mereka terima. Perilaku kolusi perusahaan farmasi-dokter-rumah sakit sudah lama tersiar dan bukan hanya terjadi di Indonesia.

Tahun 2012 GlaxoSmithKline (GSK) perusahaan farmasi internasional, dituntut pengadilan distrik Boston AS untuk membayar denda sebesar US$3 miliar atau sekitar Rp28 triliun karena menyuap dokter. Tahun 2013 di Korea Selatan (Korsel), 1.000 dokter menerima uang tanda terima kasih lebih dari 3 juta won Korsel (Rp31,7 juta). Perusahaan farmasi membayar mereka dengan sejumlah uang lantaran dianggap setia meresepkan obat buatan perusahaan itu.

Perusahaan farmasi begitu agresif menjalankan bisnisnya. Selain bersaing dengan perusahaan farmasi lain, persaingan bisnis pun terjadi dengan industri tembakau. Persaingan membesar di tahun 1990-an. Perusahaan farmasi berkepentingan menguasai nikotin sebagai dasar produk-produk Nicotine Replacement Therapy (NRT) mereka alias obat-obatan penghenti kebiasaan merokok, seperti permen karet nikotin, koyok, semprot hidung, obat hirup, dan zyban. Nikotin mempunyai banyak manfaat medis, terkandung secara alami dalam tembakau, tomat, kentang, dan banyak sayuran lain. Persoalannya, nikotin tidak bisa dipatenkan. Wanda Hamilton dalam buku Nicotine War mengungkapkan, di balik perang global melawan tembakau, tersembunyi kepentingan besar bisnis perdagangan obat-obat NRT.

Kolusi antara perusahaan farmasi dan dokter dalam peresepan obat telah mengkhianati kode etik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang tidak membolehkan anggotanya menerima pemberian perusahaan farmasi. Aparat hukum harus bertindak mengusut praktik kerja tercela ini hingga ke hulu. Tentu saja jika aparat hukum kita tidak menerima suap serupa dari perusahaan farmasi yang bersangkutan. [B]

 

Sumber gambar: kompas.com

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar