Lain-Lain

Trans-Pacific Partnership Mengancam Kedaulatan

TPP
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Pemerintah melakukan kesalahan fatal dengan sepakat bergabung dalam Pakta Perdagangan Bebas Trans-Pacific Partnership (TPP).

TPP adalah Kemitraan Trans-Pasifik, sebuah blok perdagangan bebas. Perjanjian tersebut diklaim sebagai perjanjian dagang paling komplet dan berstandar paling tinggi. Beranggotakan 12 negara: Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jepang, Selandia Baru, Meksiko, Cile, Peru, dan empat negara Asia Tenggara: Malaysia, Singapura, Brunei, dan Vietnam.

TPP diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS) dalam rangka untuk mendongkrak perekonomiannya melalui penghapusan berbagai bentuk hambatan perdagangan dan investasi AS di negara mitra TPP. Pembentukannya dilatarbelakangi upaya untuk menyaingi dan menghambat dominasi Tiongkok di Asia Pasifik.

AS cukup aktif mengajak negara-negara yang tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk ikut dalam TPP. Tahun 2010, saat pertemuan KTT APEC di Hawai, ajakan Barack Obama untuk masuk ke dalam TPP ditolak pemerintah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tahun 2011, dalam forum bisnis AS-ASEAN di Bali International Convention Center, giliran Menlu Hillary Rodham Clinton yang merayu pemerintah Indonesia.

Tanggal 5 Oktober 2015, TPP yang dikomandoi AS telah mencapai kesepakatan. Artinya, Indonesia akan berunding setelah beberapa standar penting selesai dinegosiasikan, seperti Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap obat-obatan murah serta hilangnya kedaulatan pangan akibat kriminalisasi petani kecil akibat aktivitas budidaya tanaman.

Menurut Rachmi Hertanti, Manajer Riset dan Monitoring IGJ, TPP memiliki 29 bab ketentuan liberalisasi perekonomian yang di dalamnya disusun sesuai dengan standar dan kepentingan AS. TPP menghilangkan kontrol negara atas sektor publik yang strategis bagi masyarakat dengan menghapus daftar negatif investasi di sektor ini. Bahkan, TPP hendak memasung peran BUMN dalam mengelola sumber kekayaan nasional. Dukungan pemerintah yang besar terhadap BUMN dianggap telah menciptakan kompetisi yang tidak adil, sehingga TPP melarang segala bentuk dukungan untuk BUMN. TPP membuka akses perusahaan asing dalam pengadaan barang dan jasa dari serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Demikianlah ketentuan TPP bertentangan dengan Konstitusi. Khususnya dalam hal kedaulatan negara atas penguasaan dan pengelolaan perekonomian nasional yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pemerintah seharusnya tidak gegabah memutuskan keterlibatan Indonesia di dalam Trans-Pacific Partnership buatan AS yang bermaksud menghapus berbagai bentuk hambatan perdagangan dan investasi AS ini. Pilihan tersebut tidak tepat bagi pemulihan perekonomian nasional

Nawacita sebagai dasar visi dan misi pemerintahan ini hanya sebatas retorika manis belaka. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam TPP, pemerintah telah menghilangkan kedaulatan negara atas pengelolaan perekonomian nasional dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat Indonesia. . Trans-Pacific Partnership merupakan penghisapan ekonomi gaya baru. [B/M]

 

Sumber gambar: wikipedia

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar