Lain-Lain

Trans-Pacific Partnership adalah Bentuk Kolonialisme Gaya Baru

protes TPP
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Dalam Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) yang dinakhodai Amerika Serikat, posisi tawar Indonesia akan lemah. Indonesia tidak memiliki ruang negosiasi. Indonesia yang bergabung belakangan setelah TPP disepakati oleh 12 negara pendiri kehilangan momentum untuk ikut menyusun aturan main.

Masuk sebagai anggota non-regime maker akan membuat Indonesia tidak punya pilihan selain mengikuti standar yang sudah ada yang dibuat berdasarkan kepentingan negara pendiri. Ikut ke dalam blok perdagangan bebas kawasan yang diisi negara-negara produsen utama dunia, akan membebaskan akses perusahaan asing sampai ke dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang nilainya mencapai triliunan dolar AS dari serapan APBN.

TPP menerapkan aturan nondiskriminasi dan ‘national treatment’ bagi perusahaan asing. Artinya, setiap perusahaan dan negara, tidak peduli kapasitasnya, dianggap punya posisi yang setara. Ini tentunya hanya menguntungkan korporasi-korporasi manufaktur kakap yang berasal dari negara besar seperti AS, karena cuma harus berlomba dengan korporasi kelas teri dari negara seperti Indonesia. Hasilnya sudah bisa diduga, negeri dengan 250 juta penduduk ini hanya akan jadi pasar menggiurkan bagi korporasi asing.

Salah satu alasan pemerintah untuk bergabung ke dalam TPP adalah untuk memulihkan perekonomian nasional. Sayangnya, strategi tersebut justru akan jadi buah simalakama jika mengacu pada perjanjian yang sudah ditetapkan 5 Oktober lalu. Negara anggota TPP seperti Indonesia mesti secara perlahan memprivatisasi BUMN. Jika seperti ini TPP tidak ada bedanya dengan paket penyesuaian struktural IMF tahun 1998 lalu, di mana PT Indosat, PT Garuda Indonesia, PT Telkom, PT Krakatau Steel, dan PT Semen Gresik harus rela dijual ke pihak asing.

Indonesia mestinya belajar dari pengalaman ikut serta dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) yang punya tujuan sama, menghilangkan berbagai hambatan tarif. Meski di sana Indonesia berperan sebagai regime maker, dampak buruk dari ACFTA yang resmi berlaku sejak 2010 langsung dirasakan tahun berikutnya, perdagangan Indonesia dengan Cina defisit dua kali lipat.

Dari sisi rezim internasional, pakar perdagangan internasional, Fithra Faisal ada benarnya ketika menilai TPP akan memberatkan Indonesia. Indonesia akan langsung berhadapan dengan aturan, ketentuan dan syarat yang sudah dibuat sesuai kepentingan khusus negara pendiri, terutama Amerika Serikat. Belum lagi jika menimbang 29 pasal dalam TPP yang jelas-jelas ingin membebaskan segala hambatan perdagangan termasuk memprivatisasi BUMN. Seperti IMF, TPP tidak lebih dari bentuk kolonialisme gaya baru. [F]

 

Sumber gambar: wikipedia (Protes terhadap Perjanjian Trans-Pacific Partnership di Wellington, Selandia Baru, 2014)

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar