Lain-Lain

Tanpa Persiapan Memadai, Pemerintah Ikut Trans-Pacific Partnership

bbm
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan dalam dua tahun ini Indonesia mesti menyelesaikan segala persiapan untuk dapat ikut serta dalam blok perdagangan bebas Trans-Pacific Partnership (TPP) yang dipimpin Amerika Serikat.

Menurut Thomas, kemampuan pemerintah untuk bersaing dengan 12 negara anggota lain seperti Australia, Brunei Darussalam, Chile, Malaysia, Jepang, Selandia Baru, Peru, Singapura, AS, dan Vietnam bergantung pada keseriusan kementerian yang berurusan dengan persoalan teknis, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pemberdayaan Manusia, dan Kementerian Kesehatan.

Dalam dua tahun ini pemerintah akan memberikan dukungan pada pelaku usaha nasional dalam bentuk insentif seperti penetapan upah minimum yang tidak tinggi dan pemotongan tarif listrik dan bahan bakar untuk sektor industri. Tujuannya agar para pelaku usaha tidak hengkang dari Indonesia di tengah lesunya perekonomian saat ini. Skema ini merupakan bagian dari paket stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah Joko Widodo baru-baru ini.

Gary Clyde Hufbauer dari The Peterson Institute for International Economics, lembaga think-tank Amerika Serikat, mendorong Indonesia untuk segera bergabung dalam dua tahun ini. Jika tidak mau, produktivtas Indonesia akan semakin terpuruk, kata Gary dalam forum United States of Indonesia Society (Usindo) yang khusus membahas persiapan Indonesia bergabung dalam skema pimpinan AS ini.

Meski melihat TPP sebagai peluang untuk membuka akses pada pasar yang lebih besar, para pelaku pengusaha nasional meragukan kesiapan pemerintah untuk dapat bersaing dengan negara-negara anggota yang notabene negara-negara produsen besar.

Ketua Asosiasi Elektronik Indonesia (Gabel) Ali Subroto tidak yakin. Hampir semua sektor industri Indonesia tidak punya daya saing cukup untuk menghadapi negara anggota TPP. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanadi juga mempertanyakan kesiapan Indonesia dalam hal infrastruktur dan kepastian hukum. Sofyan juga menggarisbawahi soal berbagai hambatan di tingkat daerah yang semakin menyulitkan pemerintah dan pelaku usaha nasional untuk dapat bersaing secara terbuka.

World Economic Forum (WEF) tahun lalu merilis dokumen peringkat negara-negara berdasarkan daya saing. Indonesia menurut dokumen tersebut adalah salah satu negara yang memiliki performa paling buruk di antara negara ASEAN lainnya dalam hal kemajuan infrastruktur. Belum lagi Indonesia masih mengandalkan sektor ekstraksi ketimbang sektor lain yang punya nilai tambah tinggi. Indonesia, negeri dengan lebih dari 240 juta penduduk, tentu menjadi lahan garapan yang menggiurkan bagi negeri-negeri asing yang punya kapasitas perekonomian lebih besar.

Dalam kondisi seperti ini pemerintah sebaiknya tidak latah mengikuti semua perjanjian perdagangan bebas tanpa menimbang kesiapan dan dampak yang dibebankan pada masyarakat. [F]

 

Sumber gambar: bantenbox

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar