Lain-Lain

Salah Kaprah Program Bela Negara

tentara
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mewajibkan seluruh elemen masyarakat ikut Bela Negara. Bela Negara merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Mulai tukang ojek hingga rektor pun wajib ikut serta dalam Bela Negara.

Bila masyarakat tidak ikut serta dalam Bela Negara, Menhan mempersilakan untuk angkat kaki dari Indonesia. Bela Negara nantinya juga akan masuk kurikulum mulai TK hingga perguruan tinggi.

Program Bela Negara merupakan program murni dari Kementerian Pertahanan. Konsep bela negara ini tidak ada batasan umur. Yang umurnya 50 tahun ke atas dan ke bawah disesuaikan porsi latihannya. Pendaftaran akan dilakukan serentak secara nasional pada 19 Oktober ini.

Pembentukan kader Bela Negara akan dilakukan melalui program ketahanan negara di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kementerian Pertahanan berencana merekrut 100 juta kader Bela Negara dari seluruh wilayah di Indonesia. Pada tahun ini, akan dimulai di 47 kabupaten/kota yang berada di 11 Kodam. Keberadaan kader Bela Negara sangat penting dan mendesak mengingat adanya kecenderungan lunturnya wawasan kebangsaan belakangan ini.

Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Ruang Bhinneka Tunggal Ika, Kemenhan, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (12/10/2015).

Di Kompleks Istana Kepresidenan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan ikut mendukung rencana program Bela Negara yang diusulkan Kementerian Pertahanan. Luhut menilai program untuk meningkatkan kedisiplinan generasi muda ini sesuai dengan semangat revolusi mental yang digaungkan Presiden Joko Widodo.

Program pembinaan kader Bela Negara yang rencananya akan dibuka Presiden Jokowi sekaligus melantik para kader tersebut pada tanggal 19 Oktober 2015 ini sangat kental nuansa militernya.

Ini sudah salah kaprah. Tugas bela negara yang pertama-tama dan utama adalah merupakan tugas militer, bukan sipil. Masyarakat sipil membela negara bukan dalam bentuk latihan kemiliteran.

Tugas masyarakat sipil sejatinya adalah berjuang membela negara di wilayah ekonomi, politik, dan kebudayaan. Masyarakat sipil memperjuangkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik dari bahaya kapitalisme asing yang sedang dan terus melakukan eksploitasi sumber daya ekonomi dan intervensi politik sampai hari ini.

Dan memang bukan tugas militer untuk menguasai perekonomian, panggung politik, dan mengatur kebudayaan. Tugas militer adalah untuk berperang melawan ancaman agresi militer negara asing. Maka itu militer perlu latihan kemiliteran dengan penuh disiplin, bukan berbisnis.

Sementara masyarakat sipil sibuk latihan militer, militer akan tetap sibuk berbisnis dan mengawasi masyarakat sipil seperti yang masih terus berlangsung hingga hari ini di Papua, di perkebunan-perkebunan, di tambang-tambang, di pabrik-pabrik, di partai-partai politik, di ormas-ormas, dan di semua sendi kehidupan masyarakat sipil di hampir seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 50 tahun yang lalu. Gagasan program Bela Negara itu sendiri sepertinya perlu direvolusi mental. [S]

 

Sumber gambar: moddb

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar