Lain-Lain

Penggusuran dan Hak atas Kampung (Kota)

kampung
Membunuh Indonesia
Ditulis oleh Membunuh Indonesia

Penggusuran kampung (kota) atas nama pembangunan terus terjadi. Setelah Kampung Pulo di Jakarta, di Bandung hal yang sama terjadi di Kampung Kolase (Kampung Siliwangi).

Penggusuran dengan atau tanpa kekerasan tetap saja bekerja dalam formasi satu arah, formasi kekuasaan. Formasi yang dibentuk atas dalih hak pemerintah dalam upaya melakukan akselerasi pembangunan. Namun, formasi ini cacat bila melihat hak warga atas lahan dan kehidupan. Sebuah hak yang digusur dengan meninggalkan trauma psikologis geografis dan historis bagi masyarakatnya.

Menghilangkan kampung (kota) sebagai bagian dari lansekap kota dan lansekap multikulturalisme hanya untuk mendapatkan indeks-indeks pengukuran laju pertumbuhan dan pembangunan (kota) tetapi dengan mengabaikan kebudayaan keseharian warga, kondisi eksisting geografis, historis, dan memori kolektif warga sebagai bagian dari multikultularisme kota, adalah sama dengan menghilangkan bahkan membunuh hak atas kota dan hak multikulturalisme itu sendiri.

Ini kuasa kota, kuasa pemimpin (walikota) dan bukan kuasa publik, bukan hak atas kota walaupun cuma sekedar kampung. Salah satu kampung (kota) di Bandung bernama Kampung Kolase itu musnah. Begitu pula dengan Kampung Pulo atau kampung-kampung (kota) lainnya yang berada di bantaran sungai khususnya yang akan selalu dianggap ilegal, kumuh, dan tidak memenuhi persyaratan standarisasi pemerintah sehingga layak dimusnahkan.

Kampung boleh musnah, kebudayaan sungai boleh saja selesai, tetapi memori kolektif warga kampung dan warga kota umumnya tetap ada dan terjaga. Bahwa pernah ada kehidupan dan peradaban masyarakat di kampung ini dengan beragam macam asesori kehidupannya dan mereka musnah digusur kekuasaan. [N]

 

Sumber gambar: Frans Ari Prasetyo, “Kampung Siliwangi (Kampung Kolase) Bandung”, 11 Oktober 2015. 

Tentang Penulis

Membunuh Indonesia

Membunuh Indonesia

Redaksi Membunuh Indonesia mengumpulkan, mengarsipkan, dan memproduksi konten berupa artikel, dokumen, kajian ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik-topik ancaman kedaulatan ekonomi politik nasional.

Tinggalkan komentar